Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kondisi keuangan PT Pos Indonesia memerlukan perhatian serius yang saat ini menanggung beban operasional dan kesejahteraan bagi sekitar 31.000 karyawan aktif serta 28.000 pensiunan. Oleh karena itu, kepastian pembayaran hak-hak pegawai khususnya pembayaran gaji yang dijadwalkan paling lambat pada 1 September menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Anggia saat doorstop media usai dirinya bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi PT Pos Indonesia yang digelar di Ruang Pimpinan DPR RI Korpolkam, Gedung Nusantara III,…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disiapkan untuk memperkuat kepastian pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan landasan hukum yang dapat mendukung perkembangan perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Putih usai Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Putih mengatakan berbagai masukan dan catatan yang disampaikan dalam proses harmonisasi menjadi bagian penting untuk menyempurnakan RUU tersebut sebelum dilanjutkan menjadi usul inisiatif DPR RI. “Kami dari Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih atas…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering. Daniel menilai pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla. Namun, banyaknya titik kebakaran serta kondisi yang kering membuat pemadaman menjadi semakin sulit, terlebih ketika kebakaran terjadi pada malam hari dan api cepat menyebar. “Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hanan menilai penanganan karhutla harus menjadi perhatian semua pihak. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, perlu memiliki pembagian peran yang jelas, termasuk dalam pemantauan wilayah rawan, kesiapan sumber daya, hingga respons ketika kebakaran terjadi. “Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan…
Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan, penambahan jumlah komisioner tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam KPI. “Usulan baru dari Komisi I, jumlah Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bertambah dari sembilan menjadi 11, pertimbangannya tujuh orang untuk perwakilan dari DPR, satu dari pemerintah, satu dari masyarakat, satu dari lembaga penyiaran, satu dari akademisi. Sehingga,…
Kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Pati yang disampaikan kepada DPR RI. Masyarakat berharap kondisi yang aman dan kepastian penegakan hukum dapat mendukung aktivitas sosial serta perekonomian daerah. Aspirasi tersebut disampaikan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Cucun mengatakan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Pati. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara langsung dengan mendengarkan penjelasan dari para pemangku kepentingan…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Lasarus meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal yang masih menerapkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar, tanpa memahami karakter alam dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, masyarakat lokal di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan pola membakar yang telah diatur melalui peraturan daerah. Praktik tersebut dilakukan secara terbatas dan dijaga secara gotong royong untuk mencegah api meluas. “Peraturan daerah untuk kearifan lokal setiap KK itu boleh buka 2 hektare. Hanya mungkin ya karena…
Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri dalam menangani kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. “Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri yang tidak hanya menindak pelaku pembakar di lapangan, tetapi juga berkomitmen mengejar aktor utama dan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera,” ujar Habiburokhman dalam kepada medpolindo.com, di Jakarta, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus Karhutla harus menyentuh akar masalah.…
Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (22/8/2026) malam. Sedikitnya 120 bangunan yang sebagian besar berbahan kayu, bambu, bedek, dan beratap ilalang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun warga masih mengais puing-puing sisa rumah mereka hingga Minggu (23/8). Begitu menerima kabar kebakaran, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di Desa Adat Sade, Sari meninjau area terdampak, berdialog dengan warga, dan melihat langsung proses pembersihan material sisa kebakaran. Dalam kunjungannya, wakil rakyat dari Dapil NTB itu menyerahkan bantuan uang tunai Rp200 juta serta 100 paket sembako…
Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini gempa berbasis teknologi digital. Menurutnya, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan telepon seluler agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah. Dorongan itu disampaikan menyusul masih tingginya aktivitas gempa di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Musa menilai keberadaan teknologi pendeteksi gempa harus diikuti mekanisme penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Menurutnya, BMKG dapat bekerja sama dengan penyedia layanan…