Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Mulai dari pencairan bonus atlet, mutasi atlet antar daerah, hingga dualisme organisasi cabang olahraga, Once menilai hal tersebut dapat mempengaruhi pembinaan dan prestasi olahraga nasional. “Ada harapan dari kita semua bahwa pelaksanaan PON bisa berhasil dari sisi penyelenggaraan, administrasi, keamanan, memberikan manfaat ekonomi, serta meningkatkan prestasi atlet-atlet daerah,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, PON harus menjadi ajang…
Penulis: redaksi
Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, termasuk kemungkinan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan BPS memiliki posisi strategis sebagai mitra Komisi X DPR RI dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Meski demikian, BPS tidak termasuk unsur perwakilan pemerintah yang ditugaskan secara resmi melalui Surat Presiden untuk membahas RUU tentang Statistik bersama DPR RI. “Dalam konteks pembahasan RUU tentang Statistik, BPS tentunya akan menjadi salah satu institusi yang memiliki peran sangat penting dalam…
Pembahasan paralel antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengingatkan agar dua regulasi yang sama-sama membahas tata kelola data nasional tersebut tidak menimbulkan duplikasi pengaturan. Menurutnya, kebutuhan akan regulasi statistik yang lebih adaptif memang penting untuk menjawab berbagai persoalan tata kelola data. Namun, pembahasan dua RUU yang berjalan secara bersamaan perlu dicermati secara serius. Hal tersebut disampaikan Reni dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara…
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global. “Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (3/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.…
Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini…
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jika pelemahan rupiah ternyata jauh lebih dalam ketimbang negara mitra, pemerintah wajib mengevaluasi total faktor domestik seperti arus modal keluar dan sentimen pasar yang merosot. “Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah…
PT TASPEN (Persero) menyalurkan Gaji Ke-13 Tahun 2026 senilai Rp10,83 triliun kepada para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,43 triliun. Peningkatan nilai manfaat tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat yang mencapai 3,25 juta peserta pada tahun ini. Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis mengatakan Gaji Ke-13 memiliki arti penting bagi para pensiunan dan keluarganya. “Pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar Gaji Ke-13 diberikan tepat waktu karena sangat dinantikan para pensiunan, terutama untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga,” kata Fary dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026. Ia menambahkan,…
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang wajar dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Menurut Irma, pergantian tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tercapai secara optimal. “Pergantian ini wajar dilakukan agar kontrol dan peningkatan kualitas SPPG menjadi lebih baik, sehingga tujuan program MBG dapat tercapai,” ujar Irma dalam keterangan rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Politikus Partai NasDem itu juga kembali mengingatkan pentingnya fokus dalam implementasi program MBG. Sejak awal, jelasnya,…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Dasco, masukan yang bersifat substansial terkait geopolitik patut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah, namun pembatasan frekuensi kunjungan Presiden dinilai tidak relevan dengan dinamika global saat ini. “Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026) Namun demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco kepada awak media…