Penulis: redaksi

Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas fokus pengaturan sekaligus ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, penambahan frasa tindak pidana korupsi dalam judul RUU tersebut merupakan upaya untuk menegaskan perhatian utama pembentukan regulasi ini, sebagaimana aspirasi yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, RUU tersebut tetap membuka ruang pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana lainnya. “Walaupun nanti dalam batang tubuh ada pembahasan tindak pidana lainnya,…

Selengkapnya

Pemberantasan narkotika dinilai tidak cukup hanya melalui penangkapan pengguna dan kurir. Pengungkapan jaringan bandar besar, pencegahan, perlindungan pelapor, hingga rehabilitasi korban juga perlu diperkuat. Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemberantasan narkotika membutuhkan langkah menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap jaringan utama hingga penguatan pencegahan di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh hanya berfokus pada pengguna dan kurir di lapangan. “Kita harus memastikan bahwa Aparat Penegak…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat terkait pajak pembalut atau period tax sebagai masukan yang membangun. Ia menilai perhatian masyarakat terhadap keterjangkauan pembalut perlu didengar sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang memahami kehidupan perempuan. “Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2026). Adapun isu pembalut dikenai pajak ramai dibicarakan masyarakat di media sosial buntut keluhan masyarakat terhadap tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Banyak netizen mempertanyakan alasan kebijakan period tax karena pembalut merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan perempuan…

Selengkapnya

Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Kali ini, DPR menghadirkan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna menghimpun pandangan sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin agenda yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan. Sahroni menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menampung masukan sekaligus memperdalam sejumlah materi dalam RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR juga mendapat kesempatan untuk menanggapi langsung pandangan para narasumber. “Menerima masukan terhadap…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyatakan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dalam perkara tersebut dan meminta agar penanganannya dipercayakan kepada aparat penegak hukum. Menurut Bimantoro, ketiga prinsip tersebut menjadi hal penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. “Yang terpenting dalam penanganan perkara ini adalah…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah agar memastikan investasi asing di Indonesia berjalan sejalan dengan kepentingan nasional. Peningkatan nilai investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan hukum, keberlanjutan pembangunan, serta kepentingan masyarakat dan negara. Syahrul Aidi mengatakan investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas industri, serta mempercepat pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa kehadiran investor tidak boleh justru menimbulkan persoalan yang merugikan Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hingga bencana…

Selengkapnya

Anggota Panja RUU Masyarakat Adat Baleg DPR RI, Rikwanto, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sempat tertunda kini kembali didorong untuk segera dibahas. Menurut data yang dimilikinya, tercatat lebih dari 3.000 entitas masyarakat adat di Indonesia, di mana sebagian telah diakui dan sebagian lainnya masih menjalani proses verifikasi yang membutuhkan waktu. ​Menurut Rikwanto, pengakuan resmi ini menjadi fondasi penting sebelum negara menetapkan hak-hak yang melekat pada komunitas adat. ​”Yang penting adalah Masyarakat Adat ini diakui, setelah diverifikasi ya, kemudian nanti ada hak-hak yang melekat padanya. Dan itu apa saja nanti kita buat dalam pembahasannya. Ya, memang hak ini…

Selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan perempuan. Politisi Fraksi PKS itu menilai polemik PPN pembalut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ketentuan administrasi perpajakan. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap tambahan beban pengeluaran. “Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti ancaman penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, membongkar jaringan peredaran hingga ke akarnya, serta memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan proporsional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam keterangan resminya kepada medpolindo.com, Senin (2/11/2026) sebagaimana disampaikannya saat Sarasehan Kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Komisi III DPR RI bertema “Vape di Persimpangan Jalan” di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Habib Aboe mengungkapkan, hasil pemeriksaan laboratorium BNN terhadap 1.789 sampel cairan vape selama Januari 2025 hingga September 2026 menunjukkan temuan yang…

Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal kepada beberapa tokoh politik, pengusaha, bahkan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. “Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Mabes Polri mengumumkan kasus dugaan penyadapan atau dugaan ilegal akses, Selasa…

Selengkapnya