Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mengatakan konflik struktural perlu dibedakan dari sengketa pertanahan. Menurutnya, konflik struktural terjadi ketika terdapat ketimpangan posisi antara masyarakat dan korporasi maupun negara, sehingga membutuhkan intervensi melalui kebijakan dan regulasi. “Konflik itu struktural. Misalnya masyarakat dengan perusahaan, masyarakat secara struktural lebih lemah. Negara harus hadir melalui undang-undang,” kata Azis…
Penulis: redaksi
Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak serta cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat (kanibalisme) antar-BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa penataan ulang struktur BUMN bertujuan mengembalikan fokus bisnis entitas plat merah agar lebih efisien dan memiliki kapitalisasi modal yang kuat. Melalui program efisiensi ini, jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai ribuan unit anak usaha akan dipangkas secara bertahap hingga tersisa…
Pesoalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI menjadi salah satu yang disorot dalam kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan, pelanggaran penggunaan TNKB Khusus, mulai dari penggunaan di luar waktu dinas hingga pemalsuan nomor, dapat dilaporkan sesegera mungkin ke pihak MKD melalui nomor hotline yang telah disediakan. Ia memandang aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas tak boleh segan dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaraan penggunaan TNKB Khusus tersebut. “Kenapa kita sampaikan begitu? Terus terang saja jajaran kepolisian, lebih spesifik lagi lalu…
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi. Anggota BAKN DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan kepastian sertifikat merupakan hak dasar konsumen yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), tetapi juga perbankan lain yang menyalurkan KPR. “Saya kira ini kan hak konsumen yang sangat mendasar, yang sangat harus menjadi…
Komisi IV DPR RI menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, deteksi dini, serta pemulihan kawasan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, TNWK merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Kawasan tersebut menjadi habitat sejumlah satwa dilindungi, seperti gajah sumatera, badak sumatera, dan harimau sumatera. “Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPR RI ingin memastikan tiga hal penting. Pertama,…
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) setiap musim kemarau perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong penguatan langkah pencegahan dan deteksi dini agar kejadian serupa dapat diminimalkan. Hal tersebut disampaikan Hanan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kamis (3/9/2026). Ia mengapresiasi kesiapsiagaan Balai Besar Taman Nasional Way Kambas, pemerintah daerah, serta aparat terkait yang dinilainya telah bekerja maksimal dalam menangani kebakaran. “Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional…
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno atas perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis ini (3/9/2026). Dalam sidang tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan sejumlah pandangan dan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Nasir menjelaskan, DPR RI berpandangan bahwa persoalan yang dihadapi para pemohon berkaitan dengan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma. Menurutnya, pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan PTUN justru dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) melaksanakan putusan secara sukarela sebelum dikenakan sanksi lanjutan. “Adanya pengaturan jangka waktu tersebut…
Komisi V DPR RI resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun. Besaran anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk program prioritas. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Kamis (3/9/2026), dalam pengantar pembukan rapat menyampaikan, agar alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung prioritas program penggunaan dana, seperti penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatra, pelaksanaan Gerakan ASRI, dan penuntasan Program 3 Juta Rumah yang menargetkan satu juta rumah baru dan dua juta renovasi rumah. “Komisi V DPR RI mengharapkan Kementerian PKP melakukan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau,…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. “Jadi menurut saya ini alkon ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu ada desil-desil bahwa yang boleh mengambil desil 1, 2, 3. Emang yang desil 4, 5, 6 itu tidak boleh pakai alkon, tidak boleh KB juga?” ujar Nihayatul dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Sudan (H.E.) Yassir Mohamed Ali Mohamed, di Ruang Pimpinan BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2026). Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral Indonesia dengan Sudan yang telah terjalin selama puluhan tahun, perkembangan situasi terkini di Sudan, hingga peluang kerja sama ekonomi di masa mendatang. Syahrul mengatakan kunjungan Duta Besar Sudan kali ini sekaligus menjadi momen perpisahan menjelang berakhirnya masa tugas diplomatiknya di Indonesia. Menurutnya, hubungan baik yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat kerja sama kedua negara. “Beliau datang…