Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak Pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim serta menghentikan kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi warga berdasarkan keyakinan agama. Menurut Maman, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penggunaan atribut keagamaan, melainkan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan upaya melawan Islamofobia. “Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab. Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” tegas Maman dalam keterangannya kepada medpolindo.com, Minggu (18/10/2026). Politisi Fraksi PKB tersebut menilai…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, meminta pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penerimaan bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman. Menurut Syafruddin, berkepanjangannya karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap, menghadapi ancaman gangguan kesehatan, serta mengalami hambatan dalam bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan secara normal. “Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya…
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menanggapi pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 yang mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. “Ini peringatan serius, tetapi bukan keputusan final. Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). MSCI menyatakan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI juga menyebut akan meninjau kembali usulannya jika konsultasi menemukan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar. Artinya, masih ada…
Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja. “Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegasnya dalam…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan upaya perlindungan Kesehatan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab karhutla sudah mengancam banyak kelompok rentan di masyarakat. “Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026). Pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu juga turut mendesak agar fasilitas public dilengkapi penyaring udara. Hal itu perlu diperkuat, terutama menjaga masyarakat dari kelompok rentan atau keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan. “Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti mengenai perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja perlu menilai risiko paparan dan memastikan penyesuaian kerja serta perlindungan sesuai kondisi. “Karhutla yang berkepanjangan ini bukan hanya menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan saja, tapi juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan di daerah terdampak,” ucap Legislator dari Dapil Sumatera Selatan II itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026). “Pemerintah harus mengatasi persoalan Karhutla ini dengan sungguh-sungguh, cepat, dan secara terpadu,” sambung Irma. Selain itu ia mendorong…
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyalurkan bantuan hasil penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, serta wilayah Sumatera Utara. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar Setjen DPR RI terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Bantuan diserahkan oleh Ketua Korpri Setjen DPR RI, Achmad Sani Alhusain, dan diterima oleh Weriono selaku Kepala Dusun Suka Jadi serta M. Lutfi Syah Putra selaku imam dusun untuk penyaluran di Aceh Tamiang. Sementara itu, bantuan untuk wilayah Sumatera Utara disalurkan melalui Korpri Provinsi Sumatera Utara dan diterima oleh Ketua Korpri Provinsi…
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Andina Thresia Narang, mendorong agar upaya operasi water bombing dimaksimalkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lokasi yang sulit dijangkau jalur darat. “Untuk mempercepat pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, kami berharap dukungan operasi water bombing dapat dioptimalkan sesuai kondisi lapangan,” kata Andina kepada awak media, Selasa (13/10/2026). Andina menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan. “Sembari memastikan upaya pemadaman berjalan maksimal dan dampak karhutla dapat segera dikendalikan,” ujarnya. Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat memberikan perhatian…
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengingatkan seluruh pejabat publik agar senantiasa menunjukkan empati dan sensitivitas saat berkomunikasi mengenai penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan ini disampaikan menyusul viralnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai sorotan luas di media sosial. “Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026). Irawan menilai bencana karhutla telah memberikan dampak negatif yang sangat parah bagi kehidupan sosial,…
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengusulkan pemerintah agar anak-anak hingga orang tua yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diungsikan lebih dulu ke daerah yang aman dari asap. Tak lupa ia mendorong pemerintah agar menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. “Bila perlu anak-anak kecil orang tua diungsikan dulu ke daerah yang aman dari asap, ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia,” kata Daniel dalam keterangannya, Senin (12/10/2026). Sebagai anggota Legislator Dapil Kalimantan Barat I, Daniel mengatakan, kondisi karhutla saat ini dinilainya sebagai kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, hingga sosial dan ekonomi bagi daerah…