Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba. “Saya mendukung langkah Kapolri yang mendorong MUI mengkaji fatwa terkait vape. Jika benar rokok elektrik disalahgunakan sebagai modus peredaran narkoba, persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Rudianto dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulsel I itu mengatakan fatwa MUI perlu dikaji secara mendalam. Ia berharap peredaran vape yang disalahgunakan bisa ditekan bila…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan pasar modal yang menjadi alarm serius bagi integritas pasar modal. “Ini kejahatan ekonomi yang serius. Komisi III mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut seluruh dugaan kejahatan pasar modal. Kalau memang ditemukan unsur pidana, jangan ragu untuk ditindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Sahroni menegaskan, gejolak pasar saham harus diusut secara menyeluruh, termasuk menguak seluruh pihak yang terbukti terlibat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai fenomena El Nino diperkirakan baru mencapai puncaknya pada desember 2026, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kebakaran hutan yang terjadi pada sejumlah wilayah mulai dari Kalimantan, Sumatra hingga Sulawesi. Menurutnya, jika kebakaran terus berlangsung hingga memasuki puncak El Nino, dampak yang dtimbulkan berpotensi semakin besa, termasuk peningkatan emisi karbon yang dapat memengaruhi anomali cuaca. “Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu desember. Masih lama, bahkan kalua misalkan kebakaran semakin jadi, Karbon yang di keluarkan itu semakin banyak, akhirnya memengaruhi anomali cuaca,” katanya kepada medpolindo.com, Selasa (20/10/2026). Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah…
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan perizinan. Ia mendorong penghentian sementara penerbitan izin usaha baru di daerah aliran sungai (DAS) kritis serta penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar secara tegas agar biaya kerusakan lingkungan tidak terus dibebankan kepada masyarakat dan negara. “Bencana kita berulang karena ada semacam ‘amnesia kebijakan’. Setiap kali bencana terjadi, perhatian langsung tinggi: ada rapat, ada satgas, ada janji perbaikan. Tapi beberapa bulan kemudian perhatian mulai memudar, dan semuanya kembali seperti biasa sampai bencana berikutnya datang,”…
Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum. “Pembagian tugas harus membuat tanggung jawab semakin jelas. Menteri Kehutanan wajib menjelaskan mengapa kebakaran masih berulang di areal yang pengelola dan kewajibannya sudah diketahui. Pemisahan kementerian tidak boleh menjadi alasan untuk saling melempar persoalan,” tegas Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com pada Minggu (18/10/2026). Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dari struktur sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup…
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah konkret dinilai mendesak menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi. Slamet menilai penanganan karhutla yang berlarut-larut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Menurutnya, koordinasi antar lembaga harus disertai target penyelesaian yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berdasarkan hasil di lapangan. “Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,”…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD). Ia pun mendorong agar Pemerintah memperkuat peran Puskesmas dan kader jumantik (Juru Pemantau Jentik) untuk membantu mencegah penyebaran berkembangnya jentik nyamuk. “Perubahan iklim dan fenomena cuaca, termasuk kemarau panjang dan pancaroba, dapat menyebakan berkembangbiaknya jentik nyamuk. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan, termasuk di lingkungan terkecil di setiap rumah tangga,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (19/10/2026). Seperti diketahui, kasus DBD mengalami kenaikan di sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Bahkan di media sosial, warga banyak mengeluhkan ‘serangan’ nyamuk yang cukup ganas di musim kemarau ini.…
Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengingatkan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan, terutama terhadap anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia meminta pemerintah memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap. “Dari Kementerian Kesehatan sudah ada instruksi agar seluruh layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla senantiasa siaga terhadap dampak kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang sangat rentan terkena ISPA,” ujar Tutik kepada medpolindo.com di Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas selama karhutla masih berlangsung. Anak-anak, lansia, ibu…
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi pengingat pentingnya memperkuat langkah mitigasi bencana sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menekankan perlunya penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman dan pelayanan kesehatan setelah masyarakat terpapar asap, tetapi juga pencegahan secara menyeluruh sejak dini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat memperbesar risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 372 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional pada 14 Oktober 2026, meningkat dari 244 titik sehari sebelumnya. Kondisi…
Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan dan lemahnya koordinasi antarpihak berisiko memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap serta hilangnya mata pencaharian. “Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Khairul Saleh melalui rilis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Senin (19/10/2026). Menurut politisi Fraksi PAN tersebut, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah pusat dan…