Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Hal tersebut dikemukakan saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto beserta jajaran di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Ketua Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa peninjauan ini difokuskan pada evaluasi kesiapan pembentukan Kodam baru serta pemetaan ulang postur pertahanan kawasan perbatasan terdepan.
“Komisi I mengecek persiapan pembentukan Kodam baru di NTT. Kedua, evaluasi konsep pertahanan karena kita berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Pemaparan dari jajaran TNI di bawah pimpinan Pak Piek Budyakto menunjukkan kesiapan dan kesungguhan yang sangat presisi,” ujar Utut saat ditemui Politikparlemen.co seusai rapat Kunjungan Kerja di Denpasar, Bali.
Diketahui, nama “Sobe Sonbai” untuk Kodam bari di NTT tersebut diambil dari sosok Raja Timor sekaligus pahlawan legendaris masyarakat NTT sebagai bentuk penghormatan atas sejarah panjang perjuangan warga lokal dalam mempertahankan tanah air.
Sebagai bagian dari penataan struktur teritorial, Kodam IX/Udayana juga menyiapkan reorientasi satuan. Salah satu rencananya adalah menggeser Markas Komando Resort Militer (Korem) dari Kupang ke wilayah strategis Nagekeo serta memperkuat pengawasan di kawasan Timor Tengah Utara (TTU).
Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, memaparkan bahwa progres kesiapan pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai terus berjalan signifikan. Pemenuhan kebutuhan personel maupun materiil pendukung saat ini telah mendekati angka 50 persen dari total kebutuhan ideal.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan tim reses Komisi I DPR RI. Sebagaimana kami paparkan, kesiapan Kodam XXVII/Sobe Sonbai ditujukan untuk menjaga garda terdepan di perbatasan RI-RDTL. Sejauh ini secara personel maupun materiil sudah mendekati 50 persen dari kebutuhan,” jelas Mayjen TNI Piek Budyakto.
Pangdam menambahkan, jajarannya telah mengusulkan sejumlah poin krusial kepada Komisi I DPR RI, di antaranya dorongan percepatan regulasi pembentukan Kodam serta penguatan alokasi anggaran operasional dan perumahan prajurit.
Menanggapi dukungan anggaran, Utut Adianto menegaskan bahwa komitmen Komisi I DPR RI merupakan bentuk keberpihakan parlemen terhadap penguatan benteng pertahanan nasional. DPR menyerahkan detail teknis dan pemetaan wilayah sepenuhnya kepada jajaran profesional TNI.
“Paradigma baru di TNI bukan lagi sekadar minimum, melainkan optimum. Dengan postur yang optimum, penugasan teritorial dan program pendukung seperti ketahanan pangan dapat berjalan efektif, sehingga ekonomi masyarakat membaik dan NKRI semakin kokoh,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Guna memaksimalkan pertahanan kawasan perbatasan, Mayjen TNI Piek Budyakto berharap Komisi I DPR RI dapat menyuarakan aspirasi ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan). Harapannya, kementerian dan lembaga (K/L) terkait lainnya dapat bergerak bersama melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi secara terpadu di wilayah perbatasan.