Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penanganan menyeluruh, mulai dari percepatan pemadaman hingga evaluasi tata kelola hutan. Ia menegaskan, karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata, melainkan harus menjadi momentum pembenahan kebijakan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat terdampak. “Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (12/10/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, penanganan karhutla…
Penulis: redaksi
Selain mengancam lingkungan, karhutla berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas warga, hingga berpotensi menghambat penerbangan akibat kabut asap. Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia menegaskan, upaya pemadaman harus terus diintensifkan mengingat kebakaran yang belum terkendali dapat memperluas dampak asap ke wilayah permukiman, termasuk Kota Palembang. “Kami dari Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri karena…
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. “Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” tegas Willy dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk…
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, ancaman terhadap keselamatan masyarakat harus dijawab dengan percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum yang tegas. “Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegas Rina dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Desakan tersebut disampaikan menyusul masih adanya kejadian karhutla di sejumlah wilayah. Laporan BNPB pada awal Oktober mencatat kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan,…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta Pemerintah menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI), imbas serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, baru-baru ini. Ia juga mendorong Pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah karena insiden tersebut. “Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Seperti diketahui, kelompok Houthi melakukan rangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, termasuk juga di Bandara Internasional King…
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai perlu mendapat perhatian khusus di Papua Pegunungan. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang berbeda membuat pelaksanaan program tersebut tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah lain, terutama dalam hal persyaratan dan administrasi. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan para pemangku kepentingan di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026). Ia menilai rendahnya serapan BSPS menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Dari 400 ribu sekian unit, hanya sekitar 140 ribu yang terserap. Saya menginginkan adanya lex specialist…
Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, komprehensif, berkualitas, dan mendukung perencanaan pembangunan nasional. Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, yang juga merupakan anggota Panja RUU Satu Data Indonesia, juga menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data dapat diakses atau dipertukarkan secara bebas. Dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia, data memiliki klasifikasi tertentu, termasuk data terbuka, terbatas, dan tertutup. Pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan perlindungan data…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Perum Bulog segera mendistribusikan pasokan beras dari gudang ke pasar-pasar. Langkah percepatan ini dinilai krusial untuk meredam lonjakan harga pangan yang mulai meresahkan masyarakat, khususnya menjelang momentum hari raya pada bulan Desember mendatang. “Stok di Bulog terlihat aman. Tetapi yang perlu dipastikan adalah seluruh beras itu bisa hadir di pasar dengan harga terjangkau oleh masyarakat,” papar Daniel dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Komplek Pergudangan Bulog Nusaniwe, Ambon, Maluku, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi PKB ini mengungkapkan bahwa belakangan ini dirinya menerima banyak keluhan melalui pesan singkat dari warga dan…
Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen menekankan pentingnya Badan Intelijen Negara (BIN) di pusat hingga daerah (Badan Intelijen Daerah/BINDA) untuk menjadi leading sector persoalan intelijen nasional. Hal ini guna memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman keamanan. Menurutnya, informasi yang telah terdeteksi sejak dini perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi yang intensif agar potensi gangguan dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi. Hal itu disampaikan Rudianto saat mengikuti pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja reses di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). “Kita perlu mendukung BINDA karena dari apa yang…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut positif lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platfrom Digital atau Perpres Ojol. Namun demikian, ia mewanti-wanti agar tiga kementerian pelaksana yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, dan Komdigi kompak menjalankan amanat Presiden Prabowo dalam melindungi para driver ojek online. “Kami menyambut positif komitmen Presiden melindungi para pekerja transportasi online, khususnya terkait batasan pembagian komisi minimal 92 persen untuk pengemudi serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, catatannya ada pada eksekusi. Ketika satu urusan diampu oleh tiga kementerian yang berbeda, risiko utama yang membayang-bayangi adalah ego sektoral dan kelambatan koordinasi,”…