Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan sektor energi. Ia meminta agar penilaian kinerja lingkungan perusahaan tidak hanya tercermin dari perolehan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), tetapi juga didukung tata kelola dokumen yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Lampung, Jumat (9/10/2026). Ia menekankan bahwa keterbukaan dokumen lingkungan diperlukan agar pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dapat diketahui dan diawasi. “Jangan sampai PROPER-nya sudah emas, sudah biru, sudah hijau, tapi tata kelolanya untuk dokumen-dokumennya tidak pernah dibuka secara transparansi,” ujar Meitri.…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil untuk menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia menilai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. “Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” tegas Willy dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan…
Komisi VII DPR RI menyoroti makin beratnya beban operasional yang harus ditanggung para pelaku industri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sorotan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dan dunia usaha di Sulsel, pada Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulsesl dan jajaran kementerian mitra, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi situasi yang kian menekan dunia usaha. Ia menilai para pelaku industri saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit akibat kombinasi kewajiban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, serta gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. “Pelaku…
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penguatan pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, melalui mekanisme pengenalan tanda bahaya untuk dilaporkan sebelum kekerasan terjadi. Menurutnya, persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es, dengan kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil. “Kami berharap dari Komisi VIII ini pencegahan. Bagaimana caranya ketika perundungan itu saat mau dilakukan oleh seseorang, itu sudah bisa dipencet bel tanda bahaya,” ujar Marwan saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra yang mewakili Gubernur…
Komisi XII DPR RI meminta pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Permintaan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI menyusul proyeksi penyaluran biosolar yang berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen berdasarkan pemaparan mitra kerja. Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga, termasuk penyaluran BBM dan LPG bersubsidi di Kepri. “Kunjungan kerja ini merupakan…
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang mengalami pencabutan izin usaha. Dari 161 bank yang dicabut izin usahanya secara nasional sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdiri pada 2005 hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 48 bank di antaranya berasal dari Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Anis kepada medpolindo.com usai pertemuan dengan LPS dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI di Bandung Barat, Jumat (9/10/2026). Ia mendorong pendalaman terhadap berbagai faktor yang menyebabkan banyak BPR dan BPRS di Jawa Barat mengalami kegagalan. “Kita…
Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemahaman mengenai batas nilai simpanan dan persyaratan penjaminan diperlukan agar nasabah mengetahui bentuk perlindungan atas dana yang disimpan di perbankan. Hal tersebut disampaikan Wahyu kepada Politikparlemen.co usai Kunjungan Kerja Reses LPS dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Ia menyoroti masih adanya simpanan nasabah yang tidak memenuhi ketentuan penjaminan karena tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. “Yang kita tekankan adalah pentingnya sosialisasi LPS kepada para nasabah, sehingga masyarakat, khususnya di…
PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya diperlukan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di luar kota besar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto menyampaikan hal tersebut kepada medpolindo.com di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke kantor Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) serta Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) di Denpasar, Bali, Jumat (9/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI turut membahas upaya mempercepat transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik.…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. “Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco saat membaca pidatonya penutupan masa persidangan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dirinya menyampaikan, sepanjang masa persidangan, DPR RI memberikan perhatian…
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan mampu melahirkan kerangka hukum yang komprehensif, terukur, sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap ekosistem. Menurut Meitri, perubahan iklim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penurunan emisi. Regulasi yang disusun perlu memastikan bahwa agenda mitigasi dan adaptasi terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan, ketahanan masyarakat, serta kepentingan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. “RUU ini harus mampu menjadi payung hukum yang memberikan arah yang jelas bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Jangan sampai regulasi hanya berhenti pada…