DPR RI menegaskan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak bertujuan untuk mempidanakan masyarakat yang melakukan ibadah umrah secara mandiri. Hal ini disampaikan secara resmi dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 2019 juncto UU Nomor 14 Tahun 2025 pada Selasa (28/7/2026).
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, yang hadir secara daring mewakili parlemen dalam persidangan Perkara Nomor 239/PUU-XXIV/2026, menjelaskan bahwa pengakuan terhadap jalur umrah mandiri sejatinya merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin kebebasan beribadah warga negaranya, sekaligus merespons transformasi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Meskipun demikian, jaminan kebebasan ini tetap harus dibarengi dengan instrumen pelindungan hukum yang kuat dari ancaman agen perjalanan ilegal.
Terkait kekhawatiran pemohon yang menguji Pasal 115 dan Pasal 122 UU PIHU, Abdullah menguraikan bahwa pasal-pasal tersebut dirancang secara spesifik dan ketat untuk menyasar oknum yang mencari keuntungan bisnis secara ilegal.
“Larangan dalam Pasal 115 UU PIHU hanya dialamatkan kepada pihak yang tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yaitu pihak yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah secara komersial tanpa izin resmi. Secara a contrario, pasal a quo tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi jemaah umrah mandiri yang mengajak, mengoordinasikan, atau mendampingi keluarga dan kerabat dalam perjalanan ibadah,” ungkapnya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut, DPR menilai bahwa penerapan sanksi pidana adalah langkah penegakan hukum yang paling rasional untuk menghentikan oknum maupun korporasi bodong. Hal ini dikarenakan sanksi administrasi, seperti teguran atau pencabutan izin dinilai tidak akan efektif diterapkan kepada pihak yang sejak awal memang beroperasi secara gelap di luar sistem pengawasan administrasi negara. DPR juga menyoroti bahwa praktik umrah ilegal sering kali menjadi celah awal bagi tindak pidana berskala besar, seperti penipuan berkedok agama hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Oleh sebab itu, terhadap setiap orang yang berada di luar sistem, dalam hal ini setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU, instrumen hukum yang paling logis untuk menghentikan tindakan mereka adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU PIHU,” tegas Abdullah.
Menutup keterangannya, legislator fraksi PKB tersebut meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan pembatalan pasal-pasal a quo. Penghapusan regulasi tersebut dikhawatirkan justru akan menciptakan kekosongan hukum yang memicu risiko sistemik, mulai dari maraknya penipuan hingga hilangnya pengawasan negara terhadap keselamatan para jemaah di luar negeri.