Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta negara memberikan dukungan penuh kepada prajurit TNI yang bertugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya pada sektor penanggulangan bencana alam. Hal tersebut diungkapkannya mengingat peran vital dan kehadiran prajurit di lapangan yang selalu siap sedia membantu evakuasi warga terdampak bencana yang terjadi di berbagai provinsi Indonesia belakangan ini. Keterlibatan militer kata dia sangat krusial, tidak hanya pada masa darurat tanggap bencana bahkan juga hingga fase pemulihan. “TNI sudah membuktikan bahwa saat ini kita tahu berbagai wilayah di Indonesia terdampak bencana seperti baru-baru ini di NTT, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,” ujarnya kepada medpolindo.com usai…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada pelaku industri hasil tembakau, khususnya usaha kecil dan rumahan, sebelum melakukan penindakan. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai. Hal itu disampaikan Fathi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, pengawasan terhadap industri rokok perlu diimbangi pemahaman yang memadai mengenai ketentuan cukai agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan sesuai regulasi. “Penindakan adalah jalan terakhir. Kita dukung Bea Cukai untuk selalu…
Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman. “Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Para Ahli Hukum, tambahnya, menyampaikan bahwa tindak pidana yang…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pandangan tersebut disampaikan Hendry Munief dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (28/8/2026). Ia menegaskan, pengalaman di Bangka Belitung menunjukkan bahwa persoalan daerah kepulauan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan status atau pengakuan administratif. “Kita tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kita sedang meminta…
Pemerintah diminta memperkuat dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak psikologis yang dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik korban, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan jiwa masyarakat terdampak, termasuk tenaga kesehatan dan relawan yang bertugas di lapangan. “Saat rapat kerja dengan Menkes kemarin, saya juga sudah bertanya dan memberi masukan soal dukungan psikososial dan kesehatan jiwa diperkuat dalam penanganan pascagempa Flores, NTT,” kata Netty…
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang hidup dan kontekstual. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus membekali generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal itu disampaikan Lestari merespons Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Arsip memiliki peran yang luar biasa untuk mengungkap berbagai fakta di masa lalu. Kekayaan arsip nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen yang tersimpan di rak, melainkan harus menjadi pengetahuan yang dapat diakses luas oleh masyarakat, terutama sebagai sumber pembelajaran yang otentik,” ujar…
Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi opini WTP kesepuluh yang diperoleh pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (27/8/2026). “Opini WTP ini adalah Opini WTP yang kesepuluh…
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. “Limit waktu paling lambat untuk Rancangan…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi. “Untuk masalah pengamanan, kami akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pengamanan,” ujar Dasco saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, koordinasi terkait pengamanan tersebut juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum atau pendamping AMPB. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang disampaikan dapat…
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja menggali masukan secara langsung dari pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi RUU Kawasan Industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, keberadaan kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendorong industrialisasi nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan kawasan industri perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar keberadaan kawasan industri memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi…