Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut disampaikan Totok Daryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi kondisi di daerah pemilihannya yang tidak mengalami antrean maupun persoalan distribusi BBM…
Penulis: redaksi
Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina dalam menjaga pasokan serta stabilitas…
Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal MPR RI dan Sekretaris Jenderal DPD RI di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Ia menjelaskan, realisasi anggaran MPR RI Tahun 2025 mencapai Rp1,132 triliun atau 93,5…
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Aria Bima dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Dalam rapat…
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. “Kita sedang membahas anggaran. Sebenarnya saya ingin diskusi kita mengarah lebih luas daripada sekadar penyerapan anggaran. Kita seharusnya berbicara tentang KPI. Kita berbicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa negara yang lebih baik daripada sekadar hanya berbicara anggarannya,” ujar Deddy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan defisit anggaran sehingga tidak seharusnya sektor pendidikan menjadi pihak yang terdampak melalui penempatan anggaran di bawah skema pembiayaan. “Kenapa pendidikan yang dikorbankan? Padahal ini amanat Undang-Undang Dasar,” tegas Dolfie.…
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD KMP) harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Kawendra juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat berkoperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi harus memiliki peran yang lebih strategis dalam sistem distribusi nasional. “Kita optimistis karena Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini. Koperasi Merah Putih ke depannya bukan hanya sekadar menjadi toko di desa-desa tertentu, tetapi menjadi rantai pasok yang…
Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan terhadap perdagangan anjing yang diduga untuk konsumsi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran rabies. Dwita mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini menemukan sebuah truk yang mengangkut anjing di Kota Solo. Hewan-hewan tersebut berada di dalam kandang sempit sehingga mengalami stres dan berisiko mengalami penurunan kondisi kesehatan. Lebih lanjut, ia menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan tiga ekor anjing dinyatakan positif rabies. “Berdasarkan temuan lapangan di Kota Solo terdapat satu truk penuh anjing yang siap untuk diperdagangkan, namun ditemukan tiga di…
Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI yang membahas LKPP APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Reni menjelaskan, evaluasi terhadap LKPP tidak hanya bertujuan menilai tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi dasar perbaikan kualitas pendidikan pada pelaksanaan APBN tahun berjalan…
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menerima kuasa hukum dan keluarga korban kasus pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Raudlatussaulatiyah Al Ibrahimy, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta dukungan agar kasus yang menimbulkan korban jiwa dan luka bakar serius itu diusut hingga tuntas serta memberikan keadilan bagi para korban. Menanggapi permintaan tersebut, Sari menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kasus kekerasan yang telah merenggut nyawa seorang korban dan menyebabkan dua korban lainnya mengalami luka bakar serius. Baginya, aparat penegak hukum harus memastikan seluruh proses hukum berjalan secara…