Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi, dan masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minim. “Kualitas sebuah Negara sering kali terlihat dari bagaimana Negara memperlakukan mereka yang bekerja paling lama dalam kesunyian,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026). Menurutnya, pendidikan tidak hanya dibangun melalui kebijakan besar, tetapi juga oleh orang-orang yang selama bertahun-tahun menjaga agar sekolah tetap hidup meskipun sistem belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. “Hari ini, kita masih sering menemukan adanya guru honorer lanjut usia, yang bahkan hingga hampir pensiun masih mendapat upah…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi VI DPR, Budi Sulistyono alias Kanang, menekankan pentingnya orientasi pasar dalam penyaluran permodalan bagi pelaku UMKM ultramikro agar pembiayaan yang diberikan benar-benar berdampak pada keberlanjutan usaha masyarakat. Menurutnya, dukungan pembiayaan tidak cukup hanya mendorong masyarakat berproduksi, tetapi juga harus dibarengi dengan perhitungan pasar agar produk yang dihasilkan bisa terserap dan laku dijual. Hal itu disampaikan Kanang saat mengikuti rapat bersama jajaran Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian (Persero) di Kota Bengkulu, Bengkulu, Jumat (10/4/2026). Ia mengingatkan, lembaga yang menyalurkan pembiayaan seperti Pegadaian, PNM, maupun Danantara, perlu memastikan bahwa dana yang dilepas benar-benar terhubung dengan kebutuhan…
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, justru menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada…
Kesehatan mental dinilai menjadi aspek penting yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat, kondisi darurat kesehatan mental pada anak dan remaja saat ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi dari semua pihak. “Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Lestari keterangan tertulisnya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/4/2026). Data Kementerian Kesehatan pada awal 2026 menunjukkan sekitar 5% anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa, terutama depresi dan kecemasan. Temuan ini diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Maret…
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi memperingatkan bahwa peredaran narkoba di Bali telah berkembang secara terstruktur dan menyerupai sistem jaringan bisnis modern. Pasalnya, pola distribusi narkoba kini tidak lagi sederhana, melainkan berjenjang layaknya skema multi-level. “Peredaran narkoba ini sudah seperti sistem MLM. Ada level bandar, manajer lapangan, sampai pengedar di tingkat desa,” ujar Habib kepada medpolindo.com usai agenda Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Kota Denpasar, Bali, Jumat (10/4/2026). Ia menilai kondisi tersebut membuat peredaran narkoba semakin masif dan sulit dikendalikan, terlebih dengan besarnya keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari bisnis ilegal tersebut.…
Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional. “Keimigrasian adalah bagian dari sistem pertahanan negara, bukan sekadar urusan administrasi,” tutur Rieke saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi Kemenimpas beserta jajaran, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026). Lebih lanjut, politisi dari PDI Perjuangan tersebut mendorong adanya integrasi data nasional lintas…
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Demikian disampaikan Wihadi merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga BBM. Alsannya, subsidi energi khususnya BBM diyakini JK akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang. Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti aspek pembiayaan dan keberlanjutan operasional proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Hal ini diungkapkan saat ditemui oleh Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Jambi terkait Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026). Ia mengatakan pembangunan tol di Sumatera merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada BUMN, yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi bisnis. “BUMN Karya membangun jalan tol di Sumatera ini tentu adalah penugasan dari pemerintah. Di satu sisi ini penting untuk pembangunan ekonomi di Sumatera,…
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti belum optimalnya penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Medan, khususnya di Kecamatan Belawan, Labuhan Deli, dan Medan Marelan. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sumatera Utara untuk meninjau kondisi pasca bencana serta mendengarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait upaya penanganan di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan Sumatera Barat. “Ini kunjungan kita untuk melihat dan juga mendengarkan terkait penanganan pasca bencana, sekaligus meninjau langsung daerah yang selama ini kerap terdampak banjir rob,” ujar Musa Rajekshah kepada medpolindo.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik…
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritisi rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari pedagang online melalui platform e-commerce. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku usaha kecil yang saat ini bertahan di tengah tekanan ekonomi. Menurut Mufti, kebijakan pajak tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari sektor digital. “Jangan jadikan pedagang online sebagai objek pajak baru, sementara mereka sedang berjuang bertahan hidup,” ujar Mufti dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana…