Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas di sektor hulu. Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam draf RUU Migas. “Yang penting kita akomodir bahwa kita akan beri ruang, baik itu BUMD maupun koperasi, dalam bagaimana partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor minyak dan gas,” kata Patijaya kepada medpolindo.com usai rapat pleno pengambilan keputusan terkait RUU Migas di Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Menanggapi catatan Tim Ahli (TA) Baleg yang…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden RI terkait kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang mengakomodasi secara terbatas. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk merangkul kembali talenta-talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri. “Kami sangat setuju dengan kebijakan ini. Sehubungan dengan asas kewarganegaraan tunggal yang kita anut selama ini, kami menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai terbatas atau hilangnya hak-hak kewarganegaraan mereka akibat tuntutan pekerjaan di luar negeri,” ungkap Umbu usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Legislator Fraksi…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya Sensus Ekonomi 2026 yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR RI terkait Nota Keuangan RAPBN TA 2027, Jumat (14/8/2026). Menurut Hetifah, penekanan Presiden terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan data statistik sebagai fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penganggaran negara. “Komisi X mengapresiasi penegasan Presiden bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar disusun berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia yang aktual dan akurat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan yang terpenting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bukan sekadar mekanisme pembentukannya, melainkan substansi untuk menjawab persoalan penurunan produksi atau lifting minyak nasional yang terus anjlok. “Orang kadang-kadang hanya melihat mekanisme pembuatan Undang-Undang itu, padahal yang penting itu substansi undang-undang, bagaimana supaya bisa menjawab persoalan substansinya. Yaitu penurunan produksi atau lifting minyak yang sangat anjlok lah, stuck di 600 ribu barel per hari,” kata Ramson dalam Rapat Harmonisasi RUU Migas, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Ramson menjelaskan, persoalan lifting migas nasional sudah berlangsung lama…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan penguatan penguasaan dan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) oleh negara menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026), saat RUU Migas memasuki tahap pengharmonisasian di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Kami lebih concern kepada isinya. Isinya adalah memperkuat lifting kita ke depan. Dan juga menjalankan perintah MK yang mengamanatkan bahwa penguasaan dan pengusahaan harus dikelola…
Komisi VIII DPR RI mengonfirmasi dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada masa persidangan 2026/2027. Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) guna memperbarui tata kelola dana haji nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina jelang mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pembaruan payung hukum pengelolaan keuangan haji ini menjadi langkah krusial setelah Komisi VIII DPR RI menyelesaikan pembahasan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tahun…
Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M Naser, mengapresiasi tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Anggota DPR RI itu menyebutkan, tema itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai bidang, terutama ekonomi. “Sudah saatnya, 81 tahun ini kita terus bagaimana berdaulat di berbagai bidang, terutama berdaulat di bidang ekonomi,” kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dadang menilai prinsip perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, ia mendorong agar berbagai gagasan dan kebijakan…
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. Puan pun tampak anggun mengenakan kebaya brokat berwarna hijau olive. Adapun Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Dalam acara tersebut, Puan memilih memakai kebaya brokat yang terinspirasi dari kebaya Sunda berwarna hijau olive dengan detail ribbon applique. Kebaya Puan dipadukan dengan selendang hijau tua, dan kain bernuansa senada. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran Kabinet Merah Putih…
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi meluncurkan motor listrik nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian industri sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat secara ekonomi. “Peluncuran motor listrik nasional merupakan langkah yang sangat positif. Ini bukan hanya tentang menghadirkan kendaraan listrik, tetapi tentang bagaimana Indonesia membangun kemampuan industrinya sendiri, menguasai teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (13/08/2026). Sari menilai konsep kemandirian menjadi salah satu fondasi…
Pimpinan DPR RI menerima perwakilan berbagai serikat pekerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut melibatkan serikat pekerja dari berbagai sektor, termasuk serikat pekerja BUMN, dengan hampir 200 perwakilan hadir menyampaikan masukan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan suara pekerja terakomodasi sejak proses awal penyusunan RUU Ketenagakerjaan. “Kami menerima dari seluruh serikat pekerja yang di dalam koalisi maupun di luar koalisi serikat pekerja yang sekarang ada. Banyak harapan dalam proses penyusunan naskah akademik undang-undang ketenagakerjaan ini,” ujar Cucun di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis…