Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antardaerah yang masih menjadi tantangan dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan setiap daerah. Hal itu disampaikan Cucun saat memberikan orasi ilmiah di hadapan puluhan ribu mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (18/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga menyerap aspirasi dari akademisi dan pelaku pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat meaningful participation dalam proses penyusunan UU Sisdiknas. Cucun mengatakan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka program…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sejumlah persoalan klasik, katanya, masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda menjadi petani. “Sebelumnya DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria melalui Rapat Paripurna pada…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir. Menurut Netty, perkembangan pola kerja tersebut menuntut penyesuaian regulasi agar seluruh kelompok pekerja memperoleh kepastian hukum dan pelindungan yang memadai dari negara. “Dunia kerja sudah berubah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak ada kelompok pekerja yang berada di wilayah abu-abu dan kehilangan pelindungan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026). Politisi Fraksi PKS itu menekankan, pekerja gig…
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN. “Ya, saya setuju. Setuju banget dengan optimalisasi aset BUMN. Karena aset BUMN itu banyak banget dan banyak yang belum dioptimalisasikan,”ujar Anggia usai mengikuti Sidang Tahun MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR Tentang RAPBN T.A. 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menyebut masih terdapat aset BUMN yang menganggur maupun mangkrak, padahal…
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur memerlukan dukungan semua elemen bangsa, serta kepastian bahwa hasil pembangunan dinikmati seluruh rakyat. “Memasuki 81 tahun kemerdekaan, harus menjadi momentum pemerintah bersama setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur karena seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Peringatan tahun ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai, momentum HUT…
Komisi III DPR RI terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang. Habiburokhman mengatakan, Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Untuk memperkuat substansi sekaligus memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna, Komisi III akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat. “Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU menyerap aspirasi dari masyarakat.…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri upacara peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam momen HUT ke-81 RI, Puan pun menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam HUT RI tahun 2026, Puan pun mengajak masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan secara khidmat dan dengan perayaan sederhana mengingat peringatan kemerdekaan tahun ini, bangsa Indonesia tengah berada dalam situasi keprihatinan…
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi sinyal optimisme pemerintah untuk membawa perekonomian nasional memasuki fase pertumbuhan yang lebih tinggi. Momentum tersebut dinilai semakin relevan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kemandirian bangsa tidak hanya diwujudkan melalui aspek politik dan sosial, tetapi juga melalui kemampuan membangun ekonomi yang kuat, produktif, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar…
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 merupakan target yang realistis dan dapat dicapai (achievable). Sebab, ia meyakini target tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di momentum 81 tahun Indonesia merdeka. Hal tersebut disampaikannya kepada medpolindo.com usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen,…
Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak, khususnya korban gempa, dapat dilakukan secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR meminta penjelasan mengenai kondisi terkini serta langkah taktis yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani dampak bencana. “Kami dari DPR RI sengaja minta penjelasan dari penanggung jawab penanganan tanggap darurat bencana ini. Kita minta laporan kondisi existing kemudian langkah taktis yang diambil, biasa tanggap darurat, kemudian juga…