Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti secara resmi menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka membahas usulan percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Rawalo yang dirancang memenuhi kebutuhan air minum bagi sekitar empat kecamatan di Kabupaten Banyumas serta wilayah perbatasan antara Banyumas dan Kabupaten Cilacap. “Saya menerima kunjungan Komisi III dari DPRD Kabupaten Banyumas dengan PDAM mengusulkan adanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Rawalo dimana disitu bisa mengairi sekitar 4 kecamatan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, yang berbatasan antara Banyumas dengan Cilacap,” ujar Novita usai pertemuan di Ruang Rapat Komisi V,…
Penulis: redaksi
Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengingatkan agar program elektrifikasi kendaraan tidak sekadar menjadi tren pasar tanpa arah. Transisi menuju ekosistem Kendaraan Listrik (EV) diwajibkan segera memutus rantai ketergantungan impor komponen utama sekaligus memangkas beban biaya bahan bakar rakyat kecil. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyoroti rapuhnya struktur produksi otomotif lokal akibat absennya suplai material dasar dari dalam negeri. Menurutnya, percepatan operasional pabrik Indonesia Battery Corporation (IBC) adalah syarat mutlak untuk menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Sekarang ini kan sebenarnya masalah yang mereka hadapi ini adalah bahan baku ya, baterai, plastiknya. Itu kan…
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) bebas biaya kuliah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut juga menjamin kesetaraan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan melalui madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan. Menurut Hetifah, kebijakan pendidikan gratis merupakan langkah penting untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. “Saya menyambut baik arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pendidikan gratis di sekolah negeri dan mematangkan kebijakan perguruan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Ini…
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor. “Kita tentunya sama-sama tidak menghendaki impor tembakau dan tidak menghendaki impor bawang putih. Apa yang bisa kita produksi di negara kita? Ya kita produksi saja,” ujar Adian saat mengikuti Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Menurutnya, sektor pertembakauan memiliki mata rantai ekonomi…
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta PT Angkasa Pura Indonesia (API) memperjelas dasar hukum pemanfaatan terminal bandara lama di Mandai, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ia juga mengingatkan agar kerja sama pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu operasional penerbangan ke depan. Hal itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan peninjauan sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Peninjauan tersebut turut menyoroti status pemanfaatan terminal bandara lama yang masih berada dalam skema pinjam pakai antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan PT API. Berdasarkan hasil peninjauan, proses penyerahan aset terminal bandara lama tersebut…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar dan mekanisme perampasan aset. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti dalam proses hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pengalaman penanganan sejumlah perkara dalam satu hingga dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan saat penggeledahan dan penyidikan dengan nilai yang kemudian tercantum dalam dakwaan maupun putusan pengadilan. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi dalam…
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memandang perlunya kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk petani tembakau dan bawang putih. Kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga industri, dinilai perlu berjalan selaras agar komoditas unggulan daerah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani. “Jadi memang perjuangannya kita adalah bagaimana kebijakan negara ini justru berpihak kepada para petani. Termasuk urusan tembakau ataupun bawang putih,” ujar Anggota BAM DPR RI Siti Mukaromah saat mengikuti Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Siti turut menyoroti persoalan impor bawang…
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan. “Tata niaga impor tembakau itu harus dikendalikan. Mungkin kalau dihentikan karena masih kurang tembakau kita, tidak mungkin, tapi dikendalikan,” ujar Aher dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Ia menilai impor tembakau memiliki karakter berbeda dengan impor komoditas pangan yang langsung dikonsumsi…
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor. “Kita tentunya sama-sama tidak menghendaki impor tembakau dan tidak menghendaki impor bawang putih. Apa yang bisa kita produksi di negara kita? Ya kita produksi saja,” ujar Adian saat mengikuti Festival Aspirasi BAM DPR RI terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026). Menurutnya, sektor pertembakauan memiliki mata rantai ekonomi…
Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Thoriq saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI turut mendalami kinerja BPK, termasuk terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dirinya mengungkapkan, dalam praktiknya terdapat kondisi ketika nilai atau jumlah temuan pemeriksaan…