Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong adanya evaluasi berkala terhadap daftar obat yang ditanggung dalam layanan kesehatan. Selain mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, kebijakan tersebut juga perlu mengakomodasi kebutuhan pasien yang beragam, termasuk penggunaan obat-obatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BURT DPR RI, Desy Ratnasari dalam kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Siloam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (25/6/2026).
Desy menilai perkembangan dunia kesehatan yang semakin pesat perlu diikuti dengan pembaruan kebijakan terkait daftar obat yang ditanggung dalam program jaminan kesehatan. Menurutnya, masyarakat saat ini memiliki kebutuhan pengobatan yang semakin beragam, termasuk penggunaan obat herbal yang dalam kondisi tertentu direkomendasikan oleh dokter.
Selain itu ia berpendapat, standar penentuan obat yang ditanggung tidak hanya harus mengacu pada kebijakan yang sudah ada, tetapi juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan pengobatan yang terus bergerak dinamis.
“Standardisasi itu juga penting, bukan hanya berbasis gejala, tapi berbasis pada perkembangan obat saat ini. Siapa tahu kategori herbal saat ini, yang dipakai oleh salah satu-salah dua dokter, itu juga yang memang harus masuk kategori di cover nih kalau standarisasinya kimia dan herbal. saya bilang gitu, siapa tau ada pasien yang memang lebih comfortable dengan herbal dan ternyata juga direkomendasikan oleh dokter,” ujarnya.
Desy menjelaskan, pembaruan data dan informasi mengenai obat-obatan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memperbarui data dan informasi terkait perkembangan obat-obatan. “Yang tentu harus updating kan, rumah sakit memberikan informasi penting tentang updating data obat yang sudah berkembang, tapi yang berbasis pada penelitian dan jurnal-jurnal terbaru mungkin,” sebutnya.
Menurutnya, kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan obat-obatan akan membantu masyarakat memperoleh pengobatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.