DPR RI resmi menetapkan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Penetapan tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Memimpin agenda tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penetapan itu sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 21 September 2026. “Menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Apakah dapat disetujui?” ujar Puan saat memimpin rapat paripurna, yang diikuti oleh…
Penulis: redaksi
Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?” kata Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, diikuti ketukan palu persetujuan. Rapat paripurna juga menyetujui laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan usul pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan pembahasan usul pemberhentian dan pengangkatan…
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut. Darori mengatakan, karhutla membutuhkan pola penanganan yang berbeda berdasarkan kondisi lahannya. Pemahaman terhadap karakteristik kawasan menjadi penting agar langkah pencegahan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. “Karena kebakaran sekarang ini cukup masif, maka kita minta fakta dan realitanya apa? Kendalanya terutama di lahan gambut. Kalau penanganan kebakaran itu ada bedanya. Kalau datar bagaimana, kalau miring bagaimana,…
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Natakusumah menegaskan, isu perundungan (bullying) perlu direspons melalui gagasan dan kebijakan yang konkret. Menurutnya, Parlemen Remaja 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk tidak hanya memahami persoalan perundungan, tetapi juga merumuskan solusi melalui proses legislasi. Hal itu disampaikan Rizki saat berdiskusi bersama peserta Parlemen Remaja 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Rizki menilai tema “Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat” relevan dengan kehidupan generasi muda. Terlebih, perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat berkembang di ruang digital. “Saya rasa ini tema…
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI I Wayan Sudirta mengapresiasi kinerja Polres Cilegon dalam menjaga keamanan dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian Wayan adalah konsistensi jajaran Polres Cilegon memantau sekitar 180 Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) hingga dua kali dalam sepekan. Hal tersebut disampaikan Wayan saat Kunjungan Kerja (Kunker) MKD DPR RI ke Polres Cilegon, Rabu (30/9/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan MKD DPR RI dengan jajaran kepolisian. Wayan menilai pendekatan yang dilakukan jajaran kepolisian, khususnya para personel muda, menunjukkan pentingnya komunikasi yang lugas, terbuka, dan tetap mengedepankan…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional. Bob mengatakan, keberadaan berbagai regulasi sektoral perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung, bukan menjadi batasan dalam membangun tata kelola Satu Data Indonesia. Karena itu, substansi RUU harus menghadirkan kebaruan atau novelty yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan data secara menyeluruh. “Kebaruan itu tidak boleh terikat pada aturan yang sudah ada, tetapi harus tetap memiliki…
Komisi II DPR RI meminta temuan pengawasan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan pelayanan publik secara lebih luas. Pengawasan Ombudsman dinilai tidak boleh berhenti pada kasus yang tengah menjadi perhatian publik. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pengawasan Ombudsman terhadap lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan sebenarnya telah dilakukan di berbagai tempat. Menurutnya, kasus Cibinong menjadi sorotan karena temuan tersebut mendapat perhatian publik secara luas. “Kami tadi telah menerima laporannya secara komprehensif. Yang perlu kami garisbawahi dari laporan Ombudsman RI adalah bahwa proses pengawasan di Lapas Cibinong ini tidak…
Kinerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik perlu terus diperkuat dan tidak berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keberanian Ombudsman melakukan pengawasan langsung harus menjadi awal untuk memperluas pengawasan terhadap pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI membahas laporan kinerja Ombudsman terkait pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Cibinong. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan…
Anggota Komisi II DPR RI Dadang M. Naser mengingatkan bahwa penyusutan lahan sawah di Kabupaten Bandung terus terjadi, meski produksi padi di daerah tersebut masih mengalami surplus. Dadang menjelaskan arah kebijakan sawah abadi di Kabupaten Bandung seharusnya ditekankan pada intensifikasi, bukan perluasan lahan, mengingat ketersediaan lahan yang semakin terbatas akibat tekanan penduduk dari Kota Bandung dan Cimahi yang terus melebar ke wilayah kabupaten untuk permukiman, bisnis, dan industri. “Kegiatan sawah abadi di Kabupaten Bandung titik tekannya (untuk) intensifikasi, bukan perluasan. Kalaupun food estate di luar Jawa itu bisa dibikin karena masih luas, kalau di kita malah mengurangi banyak. Saya lihat dari tahun…
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai literasi perlu ditempatkan sebagai jangkar utama dalam membangun kehidupan yang sehat dan produktif bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, edukasi mengenai kesehatan, kebersihan, pola hidup sehat, hingga relasi sosial penting dikedepankan sebagai langkah pencegahan. “Jadi basisnya adalah sejauh apa kita menjadikan literasi sebagai jangkar utama dari relasi sosial hidup di dalam ruang yang bernama lapas ini,” kata Willy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat petang (25/9/2026). Willy menjelaskan, Komisi XIII tengah berupaya membangun regulasi pemasyarakatan yang saintifik dan berbasis…