Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri mendorong penguatan pelindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari praktik penjiplakan desain. Kepastian hukum dinilai penting agar desain produk yang telah dikembangkan dan didaftarkan pelaku UMKM tidak mudah dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan hak kepada pemilik desain. Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI Tonny Tesar mengatakan banyak produk UMKM memiliki potensi nilai jual, tetapi masih rentan mengalami peniruan ketika mulai berkembang di pasar. Kondisi tersebut dapat merugikan pelaku UMKM yang lebih dahulu menciptakan dan mengajukan pelindungan atas desain produknya. “Undang-undang ini…
Penulis: redaksi
Penerapan KUHAP baru membutuhkan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penanganan perkara tidak kembali menghadapi persoalan bolak-balik berkas. Persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjalankan ketentuan baru tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan KUHAP baru telah mengatur mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, koordinasi tersebut perlu diwujudkan melalui pembahasan perkara bersama agar persoalan hukum dapat diselesaikan sejak awal. “Jangan sampai terjadi bolak-balik berkas perkara. Harus ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, kemudian dilakukan gelar perkara bersama,” kata Sudding dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI…
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke daerah asal. Menurutnya, pendampingan setelah kepulangan penting agar PMI dapat memanfaatkan hasil bekerja di luar negeri untuk membangun usaha produktif dan tidak kembali berangkat melalui jalur nonprosedural. Hal itu disampaikan Zainul saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/9/2026). Ia menilai penanganan PMI tidak cukup berhenti pada proses pemulangan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan yang membantu PMI memiliki sumber penghasilan setelah kembali ke tanah air. “Saya kira BP2MI bisa melakukan kegiatan sosialisasi, penguatan, pendampingan…
Anggota Pansus RUU Desain Industri I Nengah Senantara saat sesi pendalaman materi dalam rangka Kunker ke Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatra Utara, Medan, Jumat (25/9/2026) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI diminta mempertimbangkan skema pelindungan yang paling sesuai bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di wilayah perdesaan. Salah satu hal yang perlu dikaji ialah penerapan mekanisme pendaftaran atau pencatatan desain. Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI I Nengah Senantara mengatakan kondisi UMKM desa perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan mekanisme pelindungan desain. Menurutnya, kewajiban mengikuti tahapan pendaftaran dapat menjadi persoalan…
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, keberadaan LTSA dapat mempermudah calon PMI mengakses layanan penempatan sekaligus menekan keberangkatan PMI secara nonprosedural. Hal tersebut disampaikan Nurhadi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Kamis (24/9/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma. Nurhadi menilai persoalan PMI nonprosedural di NTT perlu segera ditangani secara terpadu. Berdasarkan paparan dalam rapat, jumlah PMI nonprosedural asal NTT masih lebih banyak dibandingkan PMI yang berangkat melalui prosedur…
Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) perlu dikaji secara mendasar, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya memastikan kualitas pendidikan. Hal tersebut disampaikan Bramantyo menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pendidikan gratis hingga PTN. Pemerintah pada 23 September 2026 telah membahas opsi pelaksanaan serta penghitungan kebutuhan pembiayaan program tersebut dengan mempertimbangkan tahapan dan kemampuan fiskal negara. “Ya, kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan pendidikan yang gratis kepada masyarakat. Tentunya hal ini perlu dikaji secara mendasar, meluas.…
Komisi V DPR RI mendukung upaya pemerintah menambah anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memperkuat kapasitas pencarian dan pertolongan, terutama saat menghadapi kondisi darurat dan bencana yang sulit diprediksi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras mengatakan kebijakan ini tidak hanya untuk menunjang operasional Basarnas, tetapi juga memenuhi kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan. Menurutnya, kelengkapan, kelayakan, sekaligus kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting demi memastikan misi penyelamatan berjalan optimal. “Kita sangat mendukung bagaimana agar Basarnas bisa mendapatkan penambahan anggaran. Kita memahami bahwa saat ini kita tidak dapat mengetahui berapa kebutuhan atau berapa kejadian yang harus…
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBN 2027. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan dapat mencapai lebih dari 5,4 persen. Capaian tersebut, lanjutnya, bisa menjadi pijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027 melalui dukungan berbagai program yang telah dirancang dalam APBN. “Sudah sahkan seluruh…
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar pengembangan circular cultural economy (CCE) disertai perlindungan nyata terhadap para perajin dan pelaku budaya. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi berbasis budaya sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga regenerasi pelaku sekaligus memastikan warisan budaya tetap hidup di masyarakat. “Ekonomi budaya sirkular tidak bisa dibangun secara melompat-lompat. Harus ada tahapan yang terukur, dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di desa,” ujar Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2026). Lestari menilai salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diatasi adalah terputusnya regenerasi perajin dan pelaku budaya tradisional.…
Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyoroti inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Cibinong yang disebut sempat mengalami hambatan dan menemukan sejumlah fasilitas dengan standar mewah. Ia menyampaikan pihaknya menghormati kewenangan Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Ia berharap pelaksanaan pemeriksaan tetap dilakukan secara terukur dan profesional dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. “Memiliki kewenangan bukan berarti dapat mengabaikan prosedur. Pengawasan harus tetap dilakukan secara tertib, proporsional, dan menghormati karakteristik lapas sebagai fasilitas dengan tingkat keamanan khusus,” ujar Pangeran melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com di Jakarta, Kamis (24/9/2026).…