Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional. Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan perspektif dari para pakar yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) turut memperkaya pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, berbagai masukan diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan. “Mudah-mudahan dengan tambahan perspektif dari para pakar akan memperkaya pandangan kita soal bagaimana Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini…
Penulis: redaksi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja RUU tersebut menjadi langkah awal Baleg memasuki pembahasan substansi RUU tersebut bersama pemerintah pada tingkat I. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembentukan Panja menjadi salah satu agenda yang disepakati setelah Baleg menyetujui jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tersebut. “Untuk pembahasan dan pengesahan ini akan kita selesaikan hari ini dan pembentukan Panja juga demikian, ketiga-tiganya ini,” ujar Bob saat rapat di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, Baleg menetapkan Ahmad Iman Sukri sebagai…
Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kriteria objektif untuk menentukan kesiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebelum resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, target peluncuran tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan go live apabila masih terdapat fungsi kritis yang belum lolos pengujian. “Apakah nanti OJK bisa menetapkan no-go kriteria yang objektif apabila satu saja fungsi kritis ini belum bisa lulus pengujian dan bursa tidak boleh go live 1 Januari 2027. Jadi jangan sampai kita memaksakan tanggal lalu masyarakat dan pelaku usaha yang harus menanggung kegagalan transaksinya,” tegas Thoriq dalam Rapat Kerja…
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino meminta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mempertegas penggunaan harga transaksi BMKS sebagai harga acuan. Ia menilai frasa “dapat digunakan” dalam Pasal 55 perlu diubah menjadi ketentuan yang lebih tegas agar BMKS benar-benar berfungsi sebagai mekanisme price discovery. “Kalau kita lihat Pasal 55, harga transaksi BMKS dapat digunakan. Kenapa mesti pakai kata ‘dapat’? Seharusnya kan wajib digunakan, paling tidak untuk transaksi domestik, formula harga ekspor, royalti dan PNBP, transaksi antarperusahaan terafiliasi, transaksi antar-BUMN, pembiayaan berbasis komoditas kontrak jangka panjang, atau kebijakan pemerintah lainnya,” jelas Harris dalam…
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara memperjelas pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, penyertaan modal negara (PMN), dan posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Anis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Keuangan Negara bersama pakar dan akademisi di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ia menyoroti perbedaan pendekatan dalam memahami status kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui PMN…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara yang diumumkan pada tahap awal penanganan perkara dan nilai yang terbukti dalam proses hukum. Menurut Hinca, pengalaman penanganan sejumlah perkara, dalam satu hingga dua tahun terakhir, menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan saat penggeledahan dan penyidikan dengan nilai yang kemudian tercantum dalam dakwaan maupun putusan pengadilan. “Dalam beberapa perkara, angka yang disampaikan ketika penggeledahan atau perampasan sangat besar, tetapi ketika masuk ke persidangan dan diputus, nilainya tidak sebesar yang…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Dalam RDPU Komisi III bersama para ahli guna mendapat masukan terhadap RUU Perampasan Aset, Mercy menyebut pembagian tugas antara penyidik, jaksa pengacara negara, dan pengadilan harus dirumuskan secara jelas. Kejelasan tersebut diperlukan sejak tahap penelusuran hingga perampasan aset agar setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang tegas. “Mulai dari penelusuran sampai dengan perampasan, kemudian praperadilan dan adjudikasi, pembagian tugas ini harus…
Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan. Menurut politisi dari Fraksi PKB itu, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan perangkat keras dan perangkat lunak. Faktor manusia justru menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kemampuan menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari ancaman siber. “Jadi selain perangkat lunak, perangkat kerasnya itu adalah perangkat hatinya kita, dalam konteks itu adalah manusianya. Bagaimana membangun resiliensi yang berbasis manusianya,” ujar Syamsu saat mengikuti…
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI segera melakukan investigasi menyeluruh terkait tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Kapal angkutan yang membawa 243 orang tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu (13/9/2026). Danang menegaskan bahwa investigasi mendalam sangat diperlukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan, sekaligus memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah dipenuhi oleh pihak operator maupun otoritas terkait. “Kemenhub harus melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jangan sampai ada aspek keselamatan yang terabaikan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra…
Komisi II DPR RI melakukan pembicaraan Tingkat I terkait 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan bersama Pemerintah. Pembahasan ini sebagai bagian dari upaya menata kembali dasar hukum pembentukan daerah agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Efendi menjelaskan, penataan regulasi tersebut diperlukan karena masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang dasar hukum pembentukannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dari 254 kabupaten/kota, saat ini masih terdapat 111 daerah yang dasar pembentukannya mengacu pada regulasi sebelum…