Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis. Legislator dari Fraksi PKB itu menjelaskan, karakter bisnis asuransi berbeda dengan transaksi barang dan jasa pada umumnya. Dalam asuransi, masyarakat menyerahkan sejumlah dana terlebih dahulu dengan harapan memperoleh manfaat pada masa mendatang. Karena itu, kepastian terhadap perlindungan dana menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemegang polis. “Kalau kita bicara misalnya ini objek bisnis, ini kan…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya penerapan stelsel aktif dan interoperabilitas data dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Ia menilai salah satu perubahan besar dalam RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Menurut Legislator Fraksi PKS tersebut, negara harus lebih hadir dan proaktif dalam melayani masyarakat terkait peristiwa kependudukan. “Di RUU ini ada perubahan besar, di mana negara yang aktif hadir melayani masyarakat, bukan hanya menunggu masyarakat datang,” ujar Mardani saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Rabu (9/9/2026). Ia juga menekankan…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. “Presiden kita sangat menaruh perhatian besar terhadap desa-desa dan kemudian banyak program yang saya tahu itu kemudian juga dibuat untuk kemudian mempraktikkan masyarakat-masyarakat atau saudara-saudara kita di desa,” ujar Dasco dalam pidato sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakernas AKSI yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). …
Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, proses penerbitan paspor, hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus keberangkatan nonprosedural sekaligus mengungkap jaringan yang berada di baliknya. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama perlintasan internasional Indonesia memiliki posisi strategis dalam pencegahan TPPO dan TPPM. Karena itu, fungsi pengawasan keimigrasian harus berjalan sejak sebelum keberangkatan hingga pemeriksaan di perbatasan. “Perhatian utama kami adalah pencegahan Tindak Pidana…
Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mendorong pemerintah beserta jajaran pakar untuk segera merumuskan langkah konkret terkait pengelolaan dan mitigasi potensi limbah baterai kendaraan listrik yang diprediksi membludak dalam kurun tiga hingga lima tahun mendatang. “Kira-kira apa rekomendasinya untuk mengantisipasi limbah mobil dan sepeda motor 3 tahun, 5 tahun mendatang? Khususnya terkait baterai ini, karena kita belum punya lembaga atau perusahaan daur ulang (recycling). Jadi, apa rekomendasinya untuk 3 tahun, 5 tahun mendatang? Dan apakah BMKG dan kita siap mengantisipasinya?” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama pakar yang membahas mengenai…
Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas. Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah menilai kebutuhan tersebut masih kerap luput dalam pemberian bantuan bagi korban bencana. Padahal, siklus bulanan perempuan tidak serta-merta berhenti hanya karena mereka sedang berada di pengungsian. “Kita lihat kan kalau ada bantuan (untuk korban) bencana itu kan sembako, lalu untuk bayi, obat-obatan padahal menurut saya ada kebutuhan perempuan yang tidak bisa dibilang tidak…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti posisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran ring of fire. Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya penanganan bencana terpadu lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi leading sector. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan awak media usai Rapat Paripurna DPR RI ke- 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam sesi doorstop di hadapan awak media yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). “Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal…
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu. Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire. “Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan dalam Konferensi Pers pasca…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya. “Bagi mereka perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas, kegiatan di kawasan hutan itu diwajibkan untuk menyiapkan helikopter, helikopter water bombing, atau kemudian mungkin drone sekarang ini. Itu semua diperuntukkan untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran,” kata Firman saat diwawancarai medpolindo.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Menurut Firman, kesiapan sarana pemadaman oleh perusahaan…
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jakarta, Selasa (8/9/2026), terlebih dahulu meminta persetujuan forum untuk menerima pandangan tertulis dari fraksi-fraksi DPR RI. “Untuk dapat memberikan pandangan tertulis. Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco yang kemudian disambut seruan anggota rapat,…