Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro menyatakan menghormati keputusan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pasalnya, pengunduran diri tersebut merupakan hak pribadi yang harus diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. “Kami menghormati keputusan Bapak Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentu proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia,” ujar Fauzi melalui keterangan secara tertulis yang disampaikan kepada medpolindo.com di Jakarta, Senin (27/7/2026). Berdasarkan informasi yang ia terima, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar meminta kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta lembaga mitra di Papua disusun berdasarkan analisis jabatan yang jelas. Adanya usulan penambahan pegawai, terangnya, tidak cukup hanya berdasarkan pemindahan ASN dari pemerintah daerah, akan tetapi juga harus benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan. Hal itu disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Permintaan tersebut muncul setelah jajaran kantor wilayah kementerian dan lembaga menyampaikan berbagai kebutuhan penguatan SDM untuk meningkatkan pelayanan di Papua. Legislator dari Fraksi Partai NasDem…
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan penyuluh agama, khususnya yang berstatus non-ASN. Hal tersebut disampaikan menyusul berbagai aspirasi yang disampaikan para penyuluh agama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, para penyuluh agama mengeluhkan rendahnya honorarium, belum adanya tunjangan, serta belum jelasnya status kepegawaian bagi penyuluh non-ASN. Mereka juga mengaku harus menanggung sendiri biaya transportasi menuju wilayah binaan dari honor yang diterima. Menanggapi hal itu, Maman menegaskan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan dan pembinaan keagamaan kepada…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Lalu usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pendidikan. Lalu mengungkapkan, Komisi X DPR RI…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor maritim, mulai dari konsolidasi industri galangan kapal, pengembangan transportasi laut, hingga optimalisasi aset infrastruktur pelabuhan. Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa keberadaan ekosistem maritim yang kuat dan modern merupakan syarat mutlak bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menjaga konektivitas logistik nasional. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing dan harus mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata,” ujarnya di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi…
Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan pentingnya pengamanan terukur dan responsif di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, implementasi kebijakan tetangga baik atau good neighbour policy yang diusung pemerintah harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan nyata terhadap warga negara di garis perbatasan. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Markas Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Kunjungan kerja ini berfokus pada penguatan pertahanan wilayah perbatasan dan akselerasi pemekaran Kodam baru. “Kita menghargai kesepakatan antar tokoh masyarakat di perbatasan yang memanfaatkan wilayah secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan. Namun jika ada dinamika di lapangan yang berpotensi menimbulkan rasa tidak…
Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Hal tersebut dikemukakan saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto beserta jajaran di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Ketua Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa peninjauan ini difokuskan pada evaluasi kesiapan pembentukan…
Komisi VII DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kendala tersebut dinilai menghambat pengembangan sektor yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menjelaskan, pelaku usaha ekonomi kreatif masih menghadapi kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan karena model pembiayaan perbankan umumnya masih mensyaratkan agunan berupa aset fisik. “Tantangannya kalau usahanya tangible (berwujud), barangnya ada, ada gerobaknya, ada yang bisa disentuh untuk agunan, bank ada keyakinan. Nah persoalannya di sektor Ekraf, karena nggak bisa disentuh, karena dia itu kreativitas manusia,” ujar Chusnunia usai Kunjungan…
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memastikan proses pendaftaran dan aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) seorang siswa di BNI Lubuk Pakam telah selesai. BNI juga menegaskan kedatangan siswa ke kantor cabang menggunakan ambulans bukan atas permintaan ataupun arahan petugas bank. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya telah mendampingi keluarga siswa hingga seluruh proses administrasi dan aktivasi rekening PIP berhasil diselesaikan. “Kami telah membantu menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan aktivasi rekening PIP siswa yang bersangkutan. Petugas BNI mendampingi keluarga dalam setiap tahapan hingga seluruh proses berhasil dituntaskan,” kata Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. Penjelasan…
Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Utara yang dinilai tetap profesional dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta personel. Komisi III juga menilai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah tersebut berjalan baik dan tidak menghambat proses penegakan hukum. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Jumat (24/07/2026). Hadir dalam kesempatan ini, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, serta Badan Narkotika…