Komisi I DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Portugal melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pelayaran, pendidikan, serta hubungan antarparlemen. Penguatan hubungan tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang kerja sama sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, usai menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Portugal, H.E. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Nurul mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kerja sama Indonesia dan Portugal, termasuk aspek ekonomi serta konteks sejarah hubungan kedua negara. Kedekatan…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026) lalu. Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bahwa sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kebencanaan harus terus diperkuat secara berkelanjutan. “Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut. “Kita mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel 21 korporasi karena diduga melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait karhutla. Temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum,” kata legislator yang akrab disapa Abduh ini kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (7/9/2026). Diketahui, hingga Rabu (2/9), KLH telah menyegel dan mengawasi 21 perusahaan yang diduga terkait karhutla…
Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melarang aktivitas sound horeg. Desakan tersebut menyusul tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus akibat dampak dari aktivitas penggunaan perangkat suara berdaya tinggi tersebut. Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota harus segera merespons dorongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dan Muhammadiyah Jawa Timur yang meminta pemerintah mengeluarkan keputusan larangan terhadap sound horeg. Menurut Edo, berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa aktivitas sound horeg tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar hiburan masyarakat. Sebab, penggunaan…
Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan. “Terkait sistem desil hari ini itu tidak cukup akurat. Artinya desil kita hari ini tidak cukup merepresentasikan kondisi realitas masyarakat, sehingga menggunakan desil sebagai rujukan, itu mencabut hak masyarakat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah,” kata Gamal saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS…
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro meminta proses rehabilitasi sekolah terdampak bencana tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas bangunan dan pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan. Hal tersebut disampaikan setelah melihat langsung kondisi dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Agung mengapresiasi progres rehabilitasi yang telah dilakukan. Ia menilai kondisi bangunan di dua sekolah yang dikunjungi secara umum sudah menunjukkan perkembangan yang baik. “Saya melihat progres dan kualitasnya bangunannya sudah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat masyarakat, para guru serta anak-anak untuk bisa belajar lebih giat lagi,” ungkap Agung saat ditemui medpolindo.com di sela…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Netty menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sebab keberhasilan program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. “Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik. Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,” ujar…
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mengatakan konflik struktural perlu dibedakan dari sengketa pertanahan. Menurutnya, konflik struktural terjadi ketika terdapat ketimpangan posisi antara masyarakat dan korporasi maupun negara, sehingga membutuhkan intervensi melalui kebijakan dan regulasi. “Konflik itu struktural. Misalnya masyarakat dengan perusahaan, masyarakat secara struktural lebih lemah. Negara harus hadir melalui undang-undang,” kata Azis…
Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak serta cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat (kanibalisme) antar-BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa penataan ulang struktur BUMN bertujuan mengembalikan fokus bisnis entitas plat merah agar lebih efisien dan memiliki kapitalisasi modal yang kuat. Melalui program efisiensi ini, jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai ribuan unit anak usaha akan dipangkas secara bertahap hingga tersisa…
Pesoalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI menjadi salah satu yang disorot dalam kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan, pelanggaran penggunaan TNKB Khusus, mulai dari penggunaan di luar waktu dinas hingga pemalsuan nomor, dapat dilaporkan sesegera mungkin ke pihak MKD melalui nomor hotline yang telah disediakan. Ia memandang aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas tak boleh segan dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaraan penggunaan TNKB Khusus tersebut. “Kenapa kita sampaikan begitu? Terus terang saja jajaran kepolisian, lebih spesifik lagi lalu…