Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan kerangka berpikir yang harus tertanam dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BK DPR RI. Kerangka berpikir tersebut adalah terkait pola pikir dan mental yang memiliki daya saing, SDM yang siap bersaing dengan kemajuan zaman dan teknologi, bahkan siap bersaing dengan negara lain. Selain itu, SDM di lingkungan BK DPR RI juga harus terus meng-upgrade diri dan kompetensi, juga menggali inovasi. Hal itu disampaikan Inosentius kepada medpolindo.com usai membuka Workshop Badan Keahlian DPR RI dengan tema “Dukungan Badan Keahlian Dalam Pelaksanaan Fungsi DPR RI, Evaluasi dan Tantangan ke Depan,” di Jakarta, Kamis…
Penulis: redaksi
Anggota DPR RI Herman Khaeron, menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan integritas dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik bertema ‘Menyosong Pilkada Serentak 2024 dengan penuh Damai’ yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Dirinya menyampaikan, Indonesia menghadapi dua agenda besar demokrasi tahun ini, yaitu pemilihan umum untuk memilih legislator maupun presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 lalu dan pemilihan kepala daerah yang serentak berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Pilkada ini, menurutnya, seperti kontestasi individual, baik pada tingkat…
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dampak kerugian lingkungan terhadap perizinan kembali ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun. Hal itu merespons keputusan Menteri Perdagangan yang baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024, di mana kedua aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. “Ini harus ditinjau kembali. Kalau saya mengkritisi bahwa di (kebijakan) sini ada potensi ekonomi, tetapi bisa jadi keuntungan ekonomi yang diperoleh itu tidak lebih besar dari dampak yang ditimbulkannya,”…
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berkomitmen pihaknya akan segera memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kebijakan ekspor pasir laut. Untuk itu, ia sedang mencari waktu agar pertemuan tersebut segera berlangsung. “Kita sedang cari waktu,” ucap Faisol kepada media yang dikutip medpolindo.com di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Politisi Fraksi PKB ini menambahkan seharusnya Kemendag membuat kajian lebih dahulu sebelum membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut. Sebab, ia berpandangan banyak hal soal kebijakan ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. “Sebelum dikeluarkan kebijakan ekspor, perlu kajian dulu. Ada banyak hal yang harus ditelaah dan disampaikan ke publik,” tambahnya. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan jenis dan…
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait RUU tentang Kabupaten/Kota. Agung menegaskan pasal terkait dengan akar budaya, tradisi masyarakat setempat, adat dan sebagainya untuk tetap dipertahankan dalam RUU tersebut. ”Soal DIM dari pemerintah, ada beberapa catatan diantaranya adalah hal-hal yang terkait dengan akar budaya dan tradisi masyarakat setempat, adat dan sebagainya tetap dipertahankan,” kata Agung dalam Rapat Panja membahas DIM RUU terkait penyesuaian dasar hukum, di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (19/9/2024). Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan agar menghindari pembahasan pasal-pasal…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan sikap tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Selain mengancam lingkungan hidup, Daniel menerangkan berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya kembali kebijakan ekspor pasir laut Indonesia. “Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Tak hanya itu, dampak sosial dari ekspor pasir laut lainnya adalah risiko penurunan kualitas lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya…
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) konsisten dalam transformasi menjadi arsitektur hilirisasi mineral pertambangan nasional. Sebagai strategic active holding, MIND ID secara proaktif mengawal langkah ekspansi dan diversifikasi bisnis Anggota sejalan dengan target menjadi perusahaan kelas dunia. Hal ini dilakukan melalui upaya penguasaan cadangan, pengembangan bisnis hilir serta menjadi pemimpin di industri mineral. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa MIND ID merupakan salah satu contoh positif pembentukan holding di bawah Kementerian BUMN yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. BUMN bersama MIND ID juga sukses berkolaborasi dalam memastikan seluruh sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dapat memberikan…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang diabaikan pihak kampus, terutama dengan perempuan sebagai mayoritas korban. Peringatan Puan tersebut dinilai harus menjadi catatan pihak perguruan tinggi mengingat pengabaian kasus kekerasan pada perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak. “Saya setuju dengan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, bahwa kekerasan seksual di manapun tempatnya, termasuk di kampus, membutuhkan perhatian kita semua. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi dan menjadi peringatan bagi perguruan tinggi,” ujar Aktivis Perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia, Selasa (17/9/2024). Dalam pernyataannya, Puan menyebut banyaknya kasus kekerasan yang…
Reforma agraria adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, terutama bagi masyarakat kecil, dengan cara redistribusi tanah dan legalisasi aset. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Komisi II DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan reforma agraria di wilayah tersebut. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman mengapresiasi Kota Bogor yang saat ini memiliki predikat Kota Lengkap yang berarti…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kasus tragis yang menimpa Alfin. Diketahui, Alfin merupakan remaja 17 tahun asal Kabupaten Malang, yang meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh sembilan oknum anggota perguruan silat. Hetifah menegaskan bahwa peristiwa kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia menekankan perlunya penerapan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku untuk memastikan adanya efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. “Saya sangat prihatin atas kejadian tragis yang menimpa Alm. Alfin, remaja 17 tahun asal Kabupaten Malang, yang meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh sembilan oknum anggota perguruan…