Anggota Badan Legislasi DPR RI Subardi menegaskan akan memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Baleg DPR RI periode 2024–2029. Hal tersebut disampaikannya melalui rilis media yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Mewakili F-NasDem, ia mengatakan RUU PPRT yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diselaraskan kembali pada periode 2024–2029. “Sejak periode kemarin, NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan (RUU PPRT) ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” tutur Subardi. Perlu diketahui, afirmasi politik (political affirmative) merupakan kebijakan politik yang diusahakan dengan tujuan…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyatakan pemecahan kementerian dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dapat menguatkan efektivitas fungsi pengawasan DPR. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yag dikutip oleh medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (25/10/2024). “Artinya, pengawasannya jauh lebih efektif ketika dia dipecah. Ini kan, pendekatan holding,” terang Willy. Menurutnya, keberadaan Komisi XIII merupakan penyesuaian dari kebijakan pemecahan kementerian. Maka dari itu, ia berharap fungsi pengawasan DPR terhadap setiap mitra bisa lebih optimal dan spesifik. “Jadi, kami di DPR, dengan adanya Komisi XIII ini, dengan struktur yang seperti ini, dengan kelembagaan yang seperti ini, kita berharap fungsi pengawasan akan jauh lebih optimal,” tandasnya.…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Baleg DPR memberikan tenggat waktu selama 10 hari kepada setiap komisi maupun fraksi untuk menghimpun usulan rancangan undang-undang (RUU) yang akan dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Jika semua usulan telah terkumpul, maka akan diselaraskan untuk menjadi Prolegnas Periode 2024-2029. “Kami sudah berkirim surat ke masing-masing komisi, ke badan, alat kelengkapan dewan, seterusnya, dan fraksi, dalam 10 hari akan kami tunggu bagaimana hasilnya,” terang Sturman melalui rilis media yang dikutip medpolindo.com di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Sebelumnya, Baleg DPR telah melakukan rapat bersama Badan Keahlian DPR membahas soal mekanisme pembentukan undang-undang.…
Dengan dilantiknya anggota DPR RI Periode 2024-2029, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, penting bagi PT Asuransi Jasindo selaku operator Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk memberikan data terbaru (update) kepada rumah sakit provider. Hal itu agar pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya sebagai peserta Jamkestama terlayani dengan baik. “BURT perlu memastikan database Anggota DPR RI sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak rumah sakit. Mengingat Anggota DPR RI periode 2024-2029 anggota baru, sehingga data tersebut harus segera di-update untuk kelancaran pelayanan,” ujar Novita Wijayanti saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) BURT DPR RI ke Eka Hospital BSD,…
Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba sangat prihatin dengan kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini. Kasus keracunan akibat camilan impor asal China menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak. Ia pun mendukung langkah Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif. Namun, ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan…
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Periode 2024-2029 mengawali kunjungan kerja perdananya ke Rumah Sakit (RS) Eka Hospital Bumi Serpong Damai (BSD). Ketua BURT DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mengapresiasi fasilitas kesehatan yang cukup lengkap dan Eka Hospital Group, yang dikenal sebagai pelopor dalam pelayanan kesehatan dengan teknologi medis. “Kita ke sini untuk melakukan pengawasan terkait kelangsungan program Jamkestama. Kita tahu Tangerang ini banyak sekali anggota DPR RI yang tinggal di sini, tentu (Rumah Sakit) Eka Hospital kita lihat fasilitasnya bagus, penerapan teknologi robotik untuk kesehatan ini yang terbaik. Penanganan tulang seperti robotic spine surgery, ada untuk jantung, diabetes dan bahkan…
Retret yang berlangsung di Magelang untuk para anggota Kabinet Merah Putih berlangsung pada 24–27 Oktober 2024. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan para menteri, wakil menteri, dan kepala dari badan dan lembaga pada kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada sidang paripurna kabinet perdana, Rabu (23/10), Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembekalan menteri di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, diharapkan bisa membawa aura tradisi keberanian hingga heroisme bagi menteri kabinet karena Magelang merupakan daerah sentra perlawanan pada masa penjajahan. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan mengapresiasi pembekalan Retret Kabinet Merah Putih (KMP) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti kasus guru honorer Supriyani yang menjadi tersangka usai dituduh menganiaya siswa anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurutnya, kasus Suryani menjadi contoh betapa rentannya posisi profesi guru saat ini, terutama guru honorer. “Guru honorer seperti Ibu Supriyani sering kali berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka tidak hanya harus memenuhi tanggung jawab mengajar, tetapi juga berhadapan dengan risiko hukum dalam proses mereka melakukan pembinaan pada murid,” kata MY Esti Wijayati, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Esti menilai sistem pendidikan yang seharusnya melindungi guru…
Pimpinan Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rangka membahas program kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Dalam Rakor tersebut, Pimpinan Komisi VIII melaporkan perlunya regulasi baru atas pembentukan badan-badan baru di luar kementerian, seperti Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang secara kelembagaan dikeluarkan dari Kementerian Agama RI. Regulasi baru ini penting sebab pembentukan BPH ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) dan Undang-Undang…
Di tengah kompleksitas keamanan global yang semakin dinamis, Indonesia dituntut untuk memperkuat pertahanannya. Bagi Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, transformasi militer menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga kedaulatan negara di era modern ini. Tak hanya sekadar memperkuat alutsista (alat utama sistem persenjataan), ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai fondasi kekuatan militer. Dalam pandangannya, kesiapan tempur yang andal adalah hasil dari keseimbangan antara tiga elemen utama dalam pertahanan: hardware (alutsista), wetware (organisasi), dan software (doktrin). “Ketiganya harus diperkuat dan ditingkatkan agar Indonesia memiliki kemampuan tempur yang benar-benar andal,” ujar OKD kepada Parlementaria, Jumat (25/10/2024). Namun, ia juga menekankan bahwa…