Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Hal ini menyusul temuan di sejumlah daerah mengenai ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas yang justru meningkat. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah. “Data produktivitas pangan sering tidak akurat. Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabai merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” tegasnya kepada…
Penulis: redaksi
Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Provinsi DIY, dalam rangka meninjau efektivitas pendampingan kelompok tani (Gapoktan) sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Hal itu karena Program Bank Indonesia (BI) DIY tersebut dinilai dapat menjadi model nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi di sektor hulu dan menstabilkan harga komoditas strategis. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menjelaskan bahwa model pendampingan Gapoktan oleh BI DIY terbukti memberikan dampak terhadap kesiapan produksi pangan, termasuk penyesuaian musim tanam dan panen. “Ada satu temuan program yang sangat penting dari BI DIY, yaitu edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Gapoktan berbasis komoditas. Mereka dibimbing mengenai timeline musim…
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam putusan itu, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Abdullah menyambut baik…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengunjungi usaha penginapan masyarakat lokal Homestay Warimpurem di Raja Ampat dalam rangkaian Kunjungan Kerja Panja Blue Economy. Kunjungan ini membuka pandangan baru tentang kuatnya budaya kolaborasi serta nilai-nilai harmoni yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Ucapnya usai mengunjungi Homestay, di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Raja Ampat, Kamis (13/11/2025). Politisi PKS mengaku kagum dengan sistem pengelolaan homestay yang sangat menjunjung pemerataan rezeki. Ia mencontohkan bagaimana asosiasi homestay lokal membatasi jumlah kayak yang dimiliki satu usaha agar tidak mematikan usaha lainnya. “Mereka cuma punya sepuluh homestay saja. Biar apa? Biar…
Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka memantau upaya pengendalian inflasi di daerah pada Masa Sidang II Tahun 2025–2026. Diketahui, agenda ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI untuk memastikan stabilitas harga dan kondisi ekonomi daerah berjalan sesuai harapan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali persoalan faktual terkait inflasi serta mendengar secara langsung penjelasan dan langkah-langkah Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter. “Dalam Kunjungan Spesifik kali ini, Komisi XI DPR ingin secara langsung mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan dan mendengar secara langsung…
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memberikan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Kepolisian RI (Polri) aktif menduduki jabatan sipil. Ia menekankan bahwa larangan tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (Polri), khususnya Pasal 28. Hasanuddin menjelaskan bahwa persoalan mengenai penempatan polisi aktif di jabatan sipil tidak semestinya menjadi masalah berkepanjangan, asalkan pemerintah konsisten mengikuti prosedur yang ada. “Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor…
Industri alas kaki di Indonesia ternyata masih mengandalkan bahan baku impor karena ketersediaannya di dalam negeri masih minim. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Panarub Industry di Kota Tangerang, Banten ditemukan bahwa perusahaan tersebut masih kesulitan mendapatkan kulit sapi yang menjadi bahan baku utama dalam membuat produknya. Salah satu penyebab sulitnya bahan baku adalah jumlah peternak sapi di dalam negeri yang masih sedikit. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan keterbatasan modal masyarakat untuk membuat peternakan masih menjadi kendala utama untuk memenuhi kebutuhan kulit sapi tersebut. “Industri kita perlu nih investasi untuk bahan baku.…
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sebab, menurutnya, diprediksi akan terjadi peningkatan volume penumpang secara signifikan. Hal itu disampaikan Saadiah saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, untuk mengevaluasi berbagai persoalan pelayanan dan mendengar langsung laporan dari Kementerian Perhubungan serta Angkasa Pura. “Kunjungan ini untuk mendengar, melihat, dan mengevaluasi berbagai persoalan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Kami ingin memastikan upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan bandara berjalan baik, agar kenyamanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meminta pengelola bandara dan pihak Angkasa Pura untuk tidak hanya fokus pada aspek kenyamanan dan keselamatan. Namun, juga memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh persoalan pelayanan dan konektivitas penerbangan, terutama menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menurut Roberth, sejumlah perbaikan di Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat, seperti renovasi Terminal 1C yang kini lebih nyaman dan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan dari 3 juta menjadi 9 juta penumpang per tahun. Namun, ia menegaskan masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Kami melihat sudah ada perbaikan fasilitas, tapi pelayanan…
Mengadu dengan haru dan amarah tertahan mewarnai ruang rapat Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, siang itu. Satu per satu para korban investasi bodong PT Fikasa Group menceritakan nasib mereka—tabungan puluhan tahun lenyap, harapan masa depan memudar. Di hadapan wakil rakyat, mereka mencari satu hal yang selama ini hilang: keadilan. Komisi XI DPR RI pun tak tinggal diam. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima dari masyarakat, termasuk kasus Fikasa Group yang telah menjerat banyak warga dengan janji manis keuntungan investasi. “Kami sudah mendengarkan semua yang disampaikan. Isu…