Penulis: redaksi

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari aspek pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan proses pembinaan yang mampu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan siap kembali ke tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Fraksi PKS Ateng Sutisna saat melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka, Jumat (19/6/2026) lalu.Dalam kesempatan tersebut, Legislator Dapil Jawa Barat IX ini meninjau berbagai program pembinaan yang dijalankan lapas sekaligus memberikan dukungan terhadap penguatan pembinaan kepribadian warga binaan. Menurut Ateng, pembinaan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan karena…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal. Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan PMN 2025 yang dialokasikan bagi program KPR FLPP.Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan New Bukit Tentrem di Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) lalu. Menurutnya, SMF memperoleh PMN…

Selengkapnya

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang terus melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kebocoran. “Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan,” ujar Andre kepada medpolindo.com usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menilai dapur telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN…

Selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan Komisi XI DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru. Pengadaan tersebut diketahui untuk menggantikan armada yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Legislator Dapil Jatim V ini mengungkapkan, PMN tersebut diajukan pada 2024 untuk tahun anggaran 2025. Pada PMN 2025, DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp1,5 triliun sebagai uang muka pengadaan kapal. Selanjutnya, pada PMN 2026, DPR RI menyetujui tambahan Rp2,5 triliun sehingga total PMN yang diberikan mencapai Rp4 triliun. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan…

Selengkapnya

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyusun roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi pariwisata dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). Menurutnya, pergeseran tersebut diperlukan agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat meningkat sekaligus tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi. “Saran saya agar Pemprov Bali itu memiliki roadmap yang jelas untuk menggeser orientasi dari mass tourism menuju quality tourism. Sehingga melihat ekonomi yang diterima masyarakat meningkat namun tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi,” ujar Aboe Bakar saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh…

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR bersama mahasiswa akan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien. Pernyataan ini secara terang disampaikan oleh dirinya saat menerima perwakilan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Selama forum berlangsung, Dasco turut berdialog melalui telepon seluler dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dihadapan para perwakilan mahasiswa secara langsung untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait efisiensi pelaksanaan program MBG. Lebih lanjut, dirinya meminta penjelasan mengenai realisasi penghematan anggaran yang diperoleh dari penghentian operasional dapur MBG…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran intelijen daerah dalam memitigasi ancaman siber. Termasuk, persoalan maraknya ujaran kebencian di ruang digital. “Ujaran kebencian, disinformasi, dan serangan siber di ruang digital dapat dengan cepat memengaruhi opini publik, memperuncing perbedaan, bahkan mengancam persatuan jika tidak dimitigasi secara tepat,” ujar Dave dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Yogyakarta, Provinsi DIY, Kamis (18/6/2026) Dijelaskannya, DIY memiliki karakteristik strategis sebagai pusat pendidikan dan intelektual nasional dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Yogyakarta sebagai ruang tumbuhnya ekosistem digital yang dinamis, tetapi sekaligus rentan terhadap paparan konten negatif…

Selengkapnya

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya. “Persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kelulusan UKMPPD. Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran,” tegas Rieke dalam agenda Rapat…

Selengkapnya

Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting. Turut menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menekankan bahwa sejak awal komisinya sudah berkomitmen untuk memperketat pengeluaran dana negara, terutama untuk proyek-proyek pembangunan fisik kementerian atau lembaga. “Kita kemarin sepakat dengan mitra kita, menyangkut dengan renovasi, pembangunan, atau rehab, itu harus dinolkan. Kita berharap anggaran ini dimasukkan kepada program-program yang lebih penting,” ujar Muslim dalam agenda Rapat Dengar Pendapat…

Selengkapnya

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. “Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh medpolindo.com usai agenda Rapat Dengar…

Selengkapnya