Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja rumah tangga (PRT) tidak akan disamakan dengan pekerja formal dalam hal skema hak dan kewajiban, termasuk soal upah, jam kerja, hingga hak lembur. Hal itu disampaikan Abidin Fikri di sela-sela mengikuti Forum Group Discussion (FGD) serap masukan publik mengenai penyusunan RUU PPRT yang digelar Baleg DPR RI di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Rabu (2/7/2025). Menurutnya, pendekatan dalam RUU PPRT ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan hak asasi, bukan semata relasi kerja…

Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum (Kemenhum) Riau, sebagai upaya menyerap masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara yang juga memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII, menekankan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban harus menjadi perhatian utama negara. “Mereka bukan pelengkap proses hukum, tapi subjek yang harus merasakan keadilan, rasa aman, dan pemulihan. Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh,” kata Dewi saat membuka pertemuan dalam rangka Kunsfik Komisi XIII di Kanwil…

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak bisa hanya diukur dari besaran anggaran yang dikucurkan, melainkan harus ditopang oleh dukungan nyata, pengawasan ketat, dan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Azis dalam Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua yang digelar di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Ia mengungkapkan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan. “Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi persoalannya bukan cuma uang,”…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam kebijakan distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza yang kini hanya disalurkan melalui satu lembaga, Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Menurut Sukamta, penunjukan GHF sebagai satu-satunya jalur distribusi justru menjadi jebakan yang membahayakan warga sipil. Diketahui, Organisasi tersebut dibentuk Amerika Serikat dan disetujui Israel sebagai penyalur tunggal bantuan ke Gaza. “Ratusan jiwa melayang karena sedang mengantre bantuan makanan karena penembakan brutal penjajah Israel,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (2/7/2025) Ia juga menyebut bahwa kekejaman yang terjadi di Gaza saat ini, menurut sejumlah aktivis kemanusiaan dunia, lebih buruk dari tragedi Holocaust. Apalagi,…

Komisi IV DPR RI menyoroti kenaikan harga beras yang signifikan di pasaran, meskipun cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog tercatat melimpah, mencapai 4,19 juta ton hingga 30 Juni 2025. Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota dewan dan masyarakat. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mempertanyakan mengapa harga beras di tingkat konsumen justru terus merangkak naik, padahal stok nasional diklaim sangat memadai. Daniel bahkan menyinggung potensi kerugian negara yang bisa mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun akibat kondisi ini. “Banyak yang bertanya ke saya, di tengah harga konsumen yang tinggi, katanya Bulog dilarang…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR RI terus memantau perkembangan polemik yang terjadi di Pulau Enggano, Bengkulu. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah persoalan aksesibilitas transportasi, khususnya akibat pendangkalan pelabuhan yang berdampak pada mobilitas masyarakat. “Yang pertama kami masih memonitor. Pelindo saat ini sedang bergerak mengatasi pendangkalan pelabuhan, dan ada kerja sama juga dari Pelni dan ASDP dalam upaya mengangkut masyarakat dengan kapal yang bisa melayani hingga ke tengah laut,” ujar Dasco kepada wartawan usai menghadiri upacara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Menurut Dasco, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, BUMN sektor…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemerintah telah mengonfirmasi akan menyerahkan nama-nama calon duta besar (dubes) dari sejumlah negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, kepada DPR RI pada Rabu (2/7/2025). DPR berkomitmen untuk segera memproses nama-nama tersebut melalui mekanisme yang berlaku di Komisi I DPR RI. “Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara, untuk duta besar beberapa negara sahabat termasuk Amerika Serikat, konfirmasi besok akan dikirim ke DPR dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I,” ujar Dasco usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Dasco menambahkan, karena masa sidang…

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Kebermanfaatan Whistleblower System (WBS) di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (30/6/2025). Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, fungsional auditor, serta staf di lingkungan Setjen DPR RI. Dalam sambutannya, Tornagogo Sihombing, Inspektur Utama Setjen DPR RI, menekankan pentingnya membangun budaya anti-korupsi melalui pemahaman yang mendalam mengenai gratifikasi serta optimalisasi penggunaan WBS. “Gratifikasi sering kali dianggap sebagai ucapan terima kasih yang lumrah. Namun, jika tidak ditangani dengan benar, hal ini bisa membuka celah tindak pidana korupsi,” tegas Tornagogo. Ia menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian, seperti hadiah,…

Anggota Komisi III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sejumlah catatan terhadap perjalanan Polri menyambut hari Bhayangkara ke-79. Cucun mengatakan berbagai transformasi internal yang dilakukan Polri harus terus diperkuat agar semakin sesuai dengan kebutuhan zaman dan harapan publik. Menurut Cucun, penguatan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri menjadi pondasi penting untuk memperkuat profesionalisme dan integritas institusi. “Di usia ke-79 ini, saya melihat Polri terus menunjukkan upaya memperkuat sumber daya manusianya. Penguatan SDM menjadi pondasi penting agar Polri semakin profesional dan responsif terhadap harapan masyarakat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (30/6/2026). Setiap tahun, tanggal…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menanggapi kritis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Pusat pada 2029 dan Pemilu Daerah pada 2031. Menurutnya, MK tidak seharusnya terus-menerus menciptakan norma baru, karena wewenang MK dalam konstitusi hanya terbatas pada pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C. “Persoalan pemilu itu sebenarnya merupakan wilayah open legal policy, artinya merupakan kewenangan penuh dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Jadi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru,” tegas Zulfikar di Jakarta, Senin (30/6/2025). Ia menilai bahwa MK dalam beberapa putusannya kerap kali melampaui batas…