Penulis: redaksi

Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Hal tersebut dikemukakan saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto beserta jajaran di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Ketua Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa peninjauan ini difokuskan pada evaluasi kesiapan pembentukan…

Selengkapnya

Komisi VII DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kendala tersebut dinilai menghambat pengembangan sektor yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menjelaskan, pelaku usaha ekonomi kreatif masih menghadapi kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan karena model pembiayaan perbankan umumnya masih mensyaratkan agunan berupa aset fisik. “Tantangannya kalau usahanya tangible (berwujud), barangnya ada, ada gerobaknya, ada yang bisa disentuh untuk agunan, bank ada keyakinan. Nah persoalannya di sektor Ekraf, karena nggak bisa disentuh, karena dia itu kreativitas manusia,” ujar Chusnunia usai Kunjungan…

Selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memastikan proses pendaftaran dan aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) seorang siswa di BNI Lubuk Pakam telah selesai. BNI juga menegaskan kedatangan siswa ke kantor cabang menggunakan ambulans bukan atas permintaan ataupun arahan petugas bank. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya telah mendampingi keluarga siswa hingga seluruh proses administrasi dan aktivasi rekening PIP berhasil diselesaikan. “Kami telah membantu menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan aktivasi rekening PIP siswa yang bersangkutan. Petugas BNI mendampingi keluarga dalam setiap tahapan hingga seluruh proses berhasil dituntaskan,” kata Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. Penjelasan…

Selengkapnya

Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Utara yang dinilai tetap profesional dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta personel. Komisi III juga menilai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah tersebut berjalan baik dan tidak menghambat proses penegakan hukum. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Jumat (24/07/2026). Hadir dalam kesempatan ini, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, serta Badan Narkotika…

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti campak dan rubela. Hal itu disampaikan Ade Rezki Pratama usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI menerima berbagai aspirasi dan laporan terkait tantangan sektor kesehatan, salah satunya rendahnya cakupan imunisasi anak. “Masih rendahnya cakupan imunisasi bagi bayi dan anak di Aceh disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari…

Selengkapnya

Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka memastikan pembangunan infrastruktur digital yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima Komisi I DPR RI, cakupan layanan 4G di NTB telah menjangkau sekitar 99 persen populasi. Bahkan, secara umum tidak lagi ditemukan wilayah yang masuk kategori blank spot. Meski demikian, masih terdapat sekitar 124 wilayah dengan kualitas sinyal yang tergolong lemah sehingga memerlukan perhatian…

Selengkapnya

DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol di tanah air. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi DPR RI bersama jajaran pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penyempurnaan regulasi ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan kini berada di fase penyelesaian. “Hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang Ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final,” ujar Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin…

Selengkapnya

Kualitas bangunan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta sejumlah BUMN Karya yang mendapat mandat pembangunan untuk memberi perhatian serius, mengingat masih banyak perbaikan fasilitas yang diperlukan agar pengungsi merasa nyaman selama menunggu hunian tetap (Huntap) rampung dibangun.“Hari ini kami Komisi VI melakukan kunjungan kerja di masa reses ke Huntara di Aceh Tamiang. Kita melihat bagaimana kondisi teman-teman di Huntara dan bagaimana keadaan dari Huntara itu sendiri. Tadi juga didampingi Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadhlullah. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan Huntara bagi masyarakat…

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan program revitalisasi sekolah berjalan tepat sasaran sehingga mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, Komisi X meninjau langsung pelaksanaan revitalisasi di SD Negeri 01 Benteng Hulu yang menjadi salah satu penerima program revitalisasi sekolah. Dari hasil peninjauan, Politisi Golkar menilai kondisi bangunan sekolah sebelum direvitalisasi memang sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. “Tim Kunres Komisi X DPR RI mengunjungi salah satu…

Selengkapnya

Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak boleh murni berlandaskan efisiensi anggaran matematis semata. Menyusutnya jumlah siswa SDN saat ini berakar dari transisi demografi, di mana tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) turun ke angka 2,1. Selain itu, terjadi eksodus besar-besaran masyarakat kelas menengah yang memindahkan anak-anak mereka…

Selengkapnya