Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay. BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen. “Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN…

Selengkapnya

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat. Hal itu menyusul lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen. Menurut Rivqy, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah. “Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy dalam…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah tekanan konflik yang berdampak pada sektor energi. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat. “Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (3/4/2026). Selain pengawasan, Cheroline juga menekankan perlunya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM. Menurutnya, potensi…

Selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan 8 (delapan) program prioritas dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (01/04). Program prioritas tersebut mencakup peningkatan pembiayaan Sektor Jasa Keuangan (SJK), penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM, pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi hijau, pengembangan keuangan digital, pengembangan SJK syariah, penguatan literasi dan inklusi keuangan, hingga penegakan hukum. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan yang disampaikan OJK. “Pada dasarnya, kami mendukung berbagai program prioritas ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran SJK. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan setiap program dapat diimplementasikan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan bahwa RUU tersebut kini tengah didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar prosesnya lebih cepat. “UU ini pada evaluasi Prolegnas yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota, sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat,” ujar Martin dalam RDPU Baleg DPR RI dengan perwakilan masyarakat adat dari seluruh Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia menambahkan, Baleg bersama koalisi masyarakat adat akan membentuk tim kecil…

Selengkapnya

“Perdagangan kita masih kecil, padahal Indonesia memiliki banyak produk yang potensial dan dibutuhkan. Ini yang harus kita dorong ke depan,” ujar Utut kepada koranmerdeka.co usai pertemuan dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Menurutnya, secara strategis Siprus dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk (hub) bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar Eropa Tengah dan Timur, mengingat Indonesia hingga kini lebih banyak memanfaatkan jalur distribusi di Eropa Barat. “Kalau di Eropa Barat kita punya Rotterdam dan Hamburg. Ke depan, kita melihat Siprus bisa menjadi hub baru untuk kawasan Eropa Tengah dan Timur,” jelas Politisi…

Selengkapnya

Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat. Kunjungan pengawasan yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026) itu difokuskan untuk memastikan program bansos yang telah disepakati antara Komisi VIII DPR RI dan mitra kerja benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026. “Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia mengatakan, langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, jangan hanya bersifat seremonial, tetapi perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Pasalnya, sejumlah wilayah di Indonesia mulai menunjukkan…

Selengkapnya

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan. BKSAP DPR RI secara tegas mengutuk tindakan militer Israel yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut dan mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan. Hal itu guna mengungkap fakta serta memastikan para pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum internasional. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menegaskan peristiwa ini menjadi…

Selengkapnya

Ancaman KLB campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Munculnya kembali kasus campak dinilainya tak dapat dilepaskan dari melemahnya tingkat imunisasi di sejumlah wilayah. “Ketika kita mendengar 32 provinsi mengalami penurunan tingkat imunisasi, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hari ini kita menghadapi campak,” ujar Sri Meliyana Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak yang digelar di Balai Kota Walikota Yogyakarta, Senin (30/3/2026). Menurutnya, imunisasi bukan…

Selengkapnya