Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon. Insiden tersebut terjadi setelah markas pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan terkena serangan, yang mengakibatkan setidaknya satu personel TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas internasional. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga…

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi penyebaran virus campak. Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah peningkatan capaian imunisasi di masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, pada Senin (30/3/2026). Politisi muda dari Partai Gerindra itu juga mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang dapat ditimbulkan akibat KLB campak. Risiko tersebut…

Komisi XIII DPR RI resmi memulai pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) bersama jajaran pemerintah. Perlu diketahui, RUU ini diusulkan sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi saksi, korban, hingga informan melalui paradigma baru yang lebih proaktif. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menjelaskan RUU ini merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 yang saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika ancaman di lapangan. RUU PSDK telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU PSDK di Badan Legislasi dan pada tanggal 4 Desember 2025 telah dilakukan pengambilan keputusan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional. Menurut Dave, keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang maksimal dan terukur. “Kita tentu berduka atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas negara. Ini adalah pengorbanan besar, dan…

Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai, pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif. Sebab itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, penanganan perkara yang melibatkan kerja kreatif seperti produksi video tidak dapat disamakan dengan sektor yang memiliki standar harga baku. Penilaian terhadap dugaan kerugian negara, jelasnya, perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. “Komisi III mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy…

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam upaya diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz. Menurut Syafruddin, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antarkepala negara. “Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (29/3/2026). Sebagaimana diketahui, hingga kini, dua kapal tanker Pertamina masih tertahan akibat…

Kondisi pangan global dalam ancaman serius, akibat perang Iran–Israel dan Amerika Serikat yang membuat tekanan harga pangan dunia akan terus naik. Tekanan perang Ukraina dan Rusia belum reda pengaruhnya. Dua perang ini membuat “bencana” serius dalam hal keseimbangan pangan global. Program MDGs pun dinilai gagal mengatasi kelaparan pangan global. Ada 1 miliar penduduk bumi yang terancam kelaparan dan bahkan banyak kematian karena kelaparan global. Target SDGs ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, tampaknya akan terancam gagal untuk kali kedua karena perubahan ekstrem peta pangan global. “Artinya dunia gagal mengatur perputaran…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan laporan penurunan kasus campak hingga 95 persen pada awal 2026. Ia menilai, capaian tersebut tetap harus dibarengi kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan. Menurut Netty, angka penurunan yang signifikan memang patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa statistik tersebut tidak boleh menutupi fakta masih adanya anak-anak yang meninggal dunia akibat komplikasi campak. “Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada…

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini belum menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (KontraS), Andrie Yunus. Kesimpulan tersebut apakah kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan bahwa Komnas HAM harus segera membuat kesimpulan yang tegas dan tepat. Ia menilai tindakan penyiraman air keras bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bentuk kekerasan yang secara langsung merampas hak dasar korban sebagai manusia. Dan kasus ini sangat kuat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. “Peristiwa ini jelas melanggar hak untuk hidup…

Kritik keras terhadap komitmen negara dalam memenuhi hak pendidikan kembali mencuat. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo. Ia menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait kewajiban negara tentang pendidikan dan kesejahteraan guru. Firman menegaskan bahwa problem pendidikan nasional bukan sekadar soal kebijakan teknis, melainkan kegagalan struktural dalam memahami konstitusi. Ia menyoroti fakta bahwa implementasi pendidikan gratis baru berjalan dalam beberapa tahun terakhir indikasi lambannya respons negara terhadap mandat dan hak dasar masarakat. “Ini bukan soal program, ini soal komitmen. Lalu di mana letak keseriusan negara?” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).…