Perpindahan jemaah haji dari Madinah menuju Makkah menjadi salah satu titik krusial yang mendapat perhatian serius dari Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Ia menilai proses mobilisasi jemaah harus dipastikan aman dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru menjelang puncak haji. Saat ditemui medpolindo.com di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/05/2026), Maman mengatakan pihaknya akan lebih dahulu meninjau kondisi di Madinah untuk memastikan kesiapan transportasi menuju Makkah berjalan lancar. Pengawasan tersebut dilakukan menyusul adanya insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji.…
Penulis: redaksi
Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji tahun 2026 di Madinah dan Makkah. Namun, ia juga memberikan catatan tegas terkait aspek katering dan akomodasi, terutama masalah keterlambatan distribusi makanan sambutan (welcome meal) bagi jemaah yang baru tiba di pemondokan. Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Wachid sesaat sebelum bertolak ke Tanah Suci bersama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (16/5/2026) pagi. “Kami amati perjalanan selama di Madinah dan di Makkah untuk musim haji tahun ini sudah lumayan baik dibandingkan tahun yang lalu. Oleh karena itu, pelayanan yang sudah baik…
Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah. Pengawasan itu difokuskan mulai dari kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah. Pernyataan tersebut disampaikan Selly jelang keberangkatan kloter pertama Timwas Haji DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/05/2026). Menurutnya, DPR telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian selama proses pengawasan berlangsung. “Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” ujar…
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu (16/5/2026) pagi. Keberangkatan rombongan pertama Timwas ini bertujuan untuk melakukan peninjauan langsung guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Sesaat sebelum penerbangan, Cucun menegaskan bahwa pengecekan di lapangan akan mencakup berbagai aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan jemaah. “Kita akan memastikan semua yang dialami jemaah di Madinah ini, baik terkait pemondokannya maupun kateringnya, masih akan kita cek semuanya,” ujar Cucun kepada tim medpolindo.com. Lebih…
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengkritik lambannya pengungkapan penyebab kecelakaan kereta di Bekasi. Kritik tersebut disampaikan merespons kecelakaan tragis KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu. Insiden itu menewaskan 16 orang dan menyebabkan puluhan penumpang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban berada di gerbong belakang KRL yang mengalami kerusakan parah akibat tabrakan. Menurut Mori, kasus tersebut seharusnya sudah dapat disimpulkan penyebabnya karena dinilai bukan kecelakaan yang rumit untuk diinvestigasi. Ia mempertanyakan alasan pemerintah yang menyebut proses penyelidikan masih berjalan. “Saya yakin kalau saya tanya sama Kepala Basarnas sekarang sudah tahu…
Di tengah jutaan langkah ibadah yang dipenuhi harapan dan doa di Tanah Suci, ancaman cuaca panas ekstrem menjadi perhatian serius. Suhu tinggi yang menyelimuti Makkah dan Madinah tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jemaah haji, terutama mereka yang lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit tertentu. Karena itu, Komisi VIII DPR RI mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko heatstroke atau serangan panas selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta seluruh jemaah Indonesia mematuhi arahan petugas kesehatan dan petugas haji demi menjaga kondisi fisik tetap stabil di tengah cuaca ekstrem. “Jemaah juga harus mematuhi…
Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi mengenai budaya, aturan hukum, dan etika sosial Arab Saudi bagi calon jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan menyusul viralnya video seorang jemaah asal Indonesia yang diamankan aparat keamanan di Madinah karena diduga merekam perempuan Arab tanpa izin. Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pembekalan kepada jemaah selama ini masih lebih banyak berfokus pada tata cara ibadah dan teknis perjalanan, sementara pemahaman mengenai budaya serta aturan sosial di Arab Saudi belum diberikan secara optimal. “Masih banyak jemaah kita yang…
Komisi X DPR RI mengajak masyarakat tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, data yang dikumpulkan BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menentukan kebijakan pembangunan ke depan. “Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Ia menjelaskan, hasil survei ekonomi nasional nantinya…
Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan bahwa penguatan kelembagaan BPS menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan revisi UU Statistik. “Undang-Undang ini akan kita adaptasikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan sebagainya, agar data yang…
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Teknologi itu tidak hanya untuk mendukung pelayanan publik, tetapi juga memastikan kualitas putusan hakim tetap terjaga dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebelumnya, Nasir menyampaikan apresiasi atas langkah modernisasi digital yang telah dilakukan MA, mendorong terciptanya sistem peradilan yang terintegrasi dan transparan. “Karena teknologi informasi yang diaplikasikan itu diharapkan bisa mewujudkan sistem peradilan yang modern, terintegrasi, aman, transparan, dan juga berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan,” ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama…
