Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi progres pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran MAN IC merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Kementerian Agama dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia. Hal tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke MAN IC Sumedang, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026). Ia menilai kehadiran negara melalui pembangunan madrasah unggulan tersebut penting untuk menjawab tantangan pendidikan generasi muda di tengah perubahan zaman. “Atas nama negara, kita hadir melalui Kementerian Agama. Kita tahu bahwa hari ini, Masya Allah, berat bagi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kegemaran membaca sekaligus memperluas akses literasi masyarakat. Menurutnya, berbagai terobosan tersebut menjadikan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu perpustakaan yang patut menjadi rujukan di Indonesia. “Kami tentu saja selalu men-support dan mendukung kemajuan perpustakaan-perpustakaan, tidak hanya di tingkat provinsi, tidak hanya di kota dan kabupaten, tetapi kami juga berharap perpustakaan sampai di tingkat desa,” ujar Kurniasih usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Kurniasih menyadari penguatan ekosistem perpustakaan membutuhkan dukungan anggaran yang…

Komisi X DPR RI memperjuangkan penguatan anggaran perpustakaan sekaligus kepastian status dan jenjang karier pustakawan sebagai bagian penting dalam memperkuat pembangunan literasi nasional. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dinilai menjadi salah satu faktor utama agar layanan perpustakaan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Menurut Esti, persoalan pustakawan dan keterbatasan anggaran tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi tantangan secara nasional. “Yang pertama, soal pustakawan. Kedua, soal anggaran…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antardaerah yang masih menjadi tantangan dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan setiap daerah. Hal itu disampaikan Cucun saat memberikan orasi ilmiah di hadapan puluhan ribu mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (18/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga menyerap aspirasi dari akademisi dan pelaku pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat meaningful participation dalam proses penyusunan UU Sisdiknas. Cucun mengatakan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka program…

Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sejumlah persoalan klasik, katanya, masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda menjadi petani. “Sebelumnya DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria melalui Rapat Paripurna pada…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus merespons dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital (gig workers), seperti pengemudi ojek daring dan kurir. Menurut Netty, perkembangan pola kerja tersebut menuntut penyesuaian regulasi agar seluruh kelompok pekerja memperoleh kepastian hukum dan pelindungan yang memadai dari negara. “Dunia kerja sudah berubah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak ada kelompok pekerja yang berada di wilayah abu-abu dan kehilangan pelindungan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026). Politisi Fraksi PKS itu menekankan, pekerja gig…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN. “Ya, saya setuju. Setuju banget dengan optimalisasi aset BUMN. Karena aset BUMN itu banyak banget dan banyak yang belum dioptimalisasikan,”ujar Anggia usai mengikuti Sidang Tahun MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR Tentang RAPBN T.A. 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menyebut masih terdapat aset BUMN yang menganggur maupun mangkrak, padahal…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur memerlukan dukungan semua elemen bangsa, serta kepastian bahwa hasil pembangunan dinikmati seluruh rakyat. “Memasuki 81 tahun kemerdekaan, harus menjadi momentum pemerintah bersama setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur karena seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Peringatan tahun ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai, momentum HUT…

Komisi III DPR RI terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang. Habiburokhman mengatakan, Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Untuk memperkuat substansi sekaligus memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna, Komisi III akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat. “Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU menyerap aspirasi dari masyarakat.…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri upacara peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam momen HUT ke-81 RI, Puan pun menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam HUT RI tahun 2026, Puan pun mengajak masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan secara khidmat dan dengan perayaan sederhana mengingat peringatan kemerdekaan tahun ini, bangsa Indonesia tengah berada dalam situasi keprihatinan…