Penulis: redaksi

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Forum Seminar Tematik Bakohumas bertajuk ‘Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ pada Kamis (10/7/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan legislatif dan akademisi, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dan akademisi Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif. Forum dibuka langsung oleh Pimpinan DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperkuat demokrasi dan transparansi. Cucun Ahmad menegaskan bahwa DPR RI telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai kanal penyerap aspirasi rakyat. Menurutnya, BAM akan fokus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip ‘meaningful…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Alimuddin Kolatlena, mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Lukman Hakim Saifuddin dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). “Bagaimana rakyat bisa merasa Pancasila itu hadir, kalau mereka masih harus kehilangan nyawa karena akses kesehatan tidak tersedia? Di banyak daerah, orang sakit masih harus ditandu,…

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi tonggak penting penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi yang mengangkat tema “Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui Pembahasan RUU KUHAP”. Ia menjelaskan, KUHAP yang berlaku saat ini telah diterbitkan sejak tahun 1981, yang pada masanya membawa nafas baru dengan memuat prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, setelah 44 tahun berjalan, dalam praktiknya, KUHAP lama dinilai memiliki banyak kekurangan dan celah yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh terhadap data banyaknya penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terlibat dalam transaksi judi online. Menurutnya, langkah ini diperlukan setelah PPATK mengungkap lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi daring dengan nilai transaksi mencapai Rp 957 miliar. “Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/7/2025). Seperti diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan rencana penghapusan pegawai non-ASN (honorer) paling lambat pada Desember 2025, harus tekankan asas keadilan dan kejelasan nasib pegawai. “Saya menekankan bahwa pengadaan ASN dan pengadaan PPPK maupun PPPK paruh waktu harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan menjawab kebutuhan riil pelayanan publik di negeri kita,” ujar Kang Aher, begitu Ahmad Heryawan biasa disapa, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Tidak hanya itu, Ia berharap rencana pemerintah menghapus kategori tenaga non-ASN harus disertai dengan kebijakan transisi yang berkeadilan dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Mengingat banyak…

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK di Jakarta, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Kawendra Lukistian menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Menurutnya banyak persoalan teknis yang masih perlu dibenahi agar nantinya kebijakan tersebut dapat benar-benar tepat sasaran. “Contoh sederhana ketika kita bicara pendidikan gratis di sekolah swasta, di sana sering kali terdapat siswa yang sebenarnya mampu. Begitu pun di sekolah negeri, ada siswa yang sebetulnya mampu tapi karena faktor zonasi akhirnya masuk ke sekolah negeri tersebut,” jelas Kawendra usai mengikuti kunjungan kerja BAM DPR RI di kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jateng, Senin (7/7/2025).…

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya pemerataan akses sinyal dan jaringan broadband oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga di kawasan non-3T yang masih menghadapi kesenjangan layanan digital. “Saya yakin di periode sekarang Pak Presiden mempunyai tagline baru, semangat baru. Kita juga dukung di Komisi I segala usulan, segala upaya, segala kebijakan dari Menteri Komdigi ataupun pemerintah secara holistik untuk menyentuh masyarakat ataupun saudara-saudara kita di wilayah 3T,” ujar Rizki saat hadir rapat kerja dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Ruang Rapat…

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengapresiasi realisasi anggaran Kejaksaan RI hingga Juni 2025 yang mencapai Rp9 triliun atau 37,53 persen dari total pagu Rp24 triliun, yang dialokasikan untuk program penegakan hukum, pelayanan hukum, dan dukungan manajemen. Namun, di balik capaian tersebut, Endang juga menitipkan pesan penting kepada Kejaksaan agar tetap menjaga marwah institusi. Ia secara khusus menyoroti perilaku flexing atau pamer yang dapat merusak kredibilitas dan wibawa institusi di mata masyarakat. “Kami titip pesan penyimpangan-penyimpangan yang ada dan saya melihat ada flexing-flexing yang ada dari keberhasilan itu dikurangi, Pak,” ujarnya dalam raker Komisi III dengan Kejaksaan RI dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), di Gedung…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7/2025). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025), Lasarus meminta agar pencarian korban dilakukan secara maksimal. “Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat membuka rapat. Lasarus mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala…