Penulis: redaksi

Solusi dua negara (two state solution) adalah sebuah gagasan yang mengedepankan pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Israel. Dimana Jerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina. Gagasan ini dianggap sebagai sebuah solusi yang realistis dan paling praksis oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Melalui gagasan ini, diharapkan dapat mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Solusi dua negara menjadi salah satu Resolusi yang berhasil diadopsi pada Sidang Umum Organisasi Parlemen Dunia (IPU) ke 150, yang berlangsung di Tashkent Uzbekistan. Setelah melalui perdebatan panjang dan alot selama dua hari antara delegasi dari 130 negara. Sebagai bagian dari grup geopolitik…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa indikator utama ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada tingkat produksi, tetapi juga mencakup kesejahteraan petani serta keberlanjutan sistem pangan secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Beras Bulog di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, (9/4/2025). “Indikator ketahanan pangan itu pertama, produksi nasional harus lebih besar daripada konsumsi. Kedua, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus sejahtera. Jangan sampai produksi kita melimpah tapi pelaku utamanya tetap hidup melarat. Ketiga, keberhasilan tersebut harus berkelanjutan,” ujar Rokhmin. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini…

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur. Penambangan ilegal tersebut telah merusak kawasan seluas 3,26 hektar yang seharusnya berfungsi sebagai laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kehutanan. “Hutan Pendidikan Unmul adalah aset berharga bagi dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya penting bagi Unmul, tapi juga bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Karena itu, tindakan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini tidak dapat ditoleransi,” tegas Hetifah dalam keterangan resminya, Senin (8/4/2025).…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menekankan pentingnya memperhatikan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan marginal di tanah air. Hal ini disampaikannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat. “Ini penting sehingga Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025). Menurutnya, apabila alokasi anggaran sebesar 20 persen bagi sektor pendidikan betul-betul digunakan dengan tepat, maka sebenarnya berbagai persoalan di…

Selengkapnya

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini menghadiri Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025. Salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia dan sejumlah negara agar masuk dalam rekomendasi IPU adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. “Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution dimana Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150,” ungkap Jazuli. Bagi Indonesia, kata Jazuli, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat Konstitusi. Pembukaan…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta agar Polri memberikan edukasi secara khusus buat seluruh jajaran anggota Polisi terkait kerja-kerja pers. Hal ini menyusul insiden pemukulan yang dilakukan tim pengamanan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jurnalis saat tengah bertugas melakukan peliputan. “Saya rasa menjadi mendesak saat ini melakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dari anggota polisi maupun aparat keamanan dari instansi lainnya terkait kerja-kerja pers. Termasuk juga tentang kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Abdullah dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (9/4/2024). “Tujuannya agar para aparat keamanan ini tahu prinsip, nilai dan cara kerja dari pers dan…

Selengkapnya

Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat. Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia. Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada medpolindo.com di Jakarta, Rabu (9/4/2025). “Presiden (Prabowo Subianto) berpihak…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp 17.000 per USD. Puan mendorong adanya langkah-langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan rakyat. Puan pun mendorong otoritas moneter dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga dapat menjaga perekonomian tetap kondusif dan APBN terjaga dalam kondisi yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. “Kondisi perekonomian yang kondusif akan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” papar Puan Maharani dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (9/4/2025). Puan memastikan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya, akan…

Selengkapnya

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan salah satu isu strategis yang terus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang bersih serta sehat. Permasalahan pengelolaan sampah semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas perekonomian, dan urbanisasi yang pesat. Merespon hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Kerja membahas evaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait dengan pengelolaan sampah. “Keberadaan regulasi daerah seperti Ranperda dan Perda terkait pengelolaan sampah menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk mengatur kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat…

Selengkapnya

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Polandia Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Polandia, di tengah situasi global yang semakin rapuh (volatile). Menurutnya, dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi yang drastis serta konflik yang belum terselesaikan, Indonesia perlu memiliki sekutu yang kuat untuk melangkah maju. Pernyataan tersebut disampaikan Dave usai menerima courtesy call Parlemen Polandia di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Turut hadir Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini, serta beberapa perwakilan Parlemen Polandia yaitu Barbara Szymanowska (Duta Besar Polandia yang Baru Ditetapkan untuk Indonesia),…

Selengkapnya