Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai perlu ada kajian dan analisa dalam rangka menilai sisi positif dan negatif wacana libur sekolah selama Ramadan. Diketahui, sebelumnya, Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’I menyampaikan wacana diliburkannya sekolah selama Bulan Ramadan mendatang. Kendati demikian, wacana kebijakan itu belum dibahas lebih lanjut di lingkungan Kemenag maupun antarkementerian. “Nah kalau kita mau, katakanlah ada target kalau mau satu bulan libur berarti ada penugasan-penugasan. Penugasannya apa sih? Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati,” jelas Ledia Hanifa dalam keterangan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (6/1/2024) Kalaupun tidak libur, lanjut Ledia,…

Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Ini tentu adalah hari bersejarah. Sebab, dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia baru kali ini program makan bergizi gratis diresmikan. Berkenaan dengan program ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi yang dapat dilakukan, antara lain: Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini. Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun draf dan Naskah Revisi Undang-undang Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Sehingga, ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri kini tengah menyusun dua dokumen itu. “Kami akan menyusun dan saya dengar…

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyoroti masalah over-kapasitas di lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk narapidana kasus narkoba. Kondisi ini, kata Adies, menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pemasyarakatan dan memerlukan solusi segera. “Koordinasi antar-aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, diperlukan untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus narkoba. Alternatif seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan penyederhanaan proses hukum untuk pelanggaran ringan, perlu dipikirkan agar menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan,” kata Adies dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Adies menilai penerapan hukuman kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang…

Anggota Komisi VIII DPR RI Askweni menilai pemangkasan durasi haji selama hari atau dari 41 hari menjadi 31 hari, diyakini dapat menjadi satu di antara upaya menurunkan biaya haji 2025. Pemangkasan durasi haji, tegasnya, merupakan perubahan fundamental dengan cara memperhatikan aspek secara efisien dan efektif. “Kalau memungkinkan dari sistem Pemerintahan di Saudi Arabia dan tidak menyebabkan cacat dalam pelaksana haji 2025. Misalnya saya titip kita pangkas waktu durasi kita tinggal di Saudi Arabia, baik di Makkah maupun kalau tidak bisa di Madinah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (5/1/2024). Wakil rakyat dari Dapil Sumatera Selatan II ini menilai dengan…

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydrus merespon wacana libur Ramadan selama sebulan penuh. Dia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) duduk bersama membahas rencana tersebut. Habib Syarief, panggilan akrab Habib Syarief Muhammad Alaydus mengatakan, rencana libur selama Ramadan sebulan penuh merupakan hal yang baik. Hal itu jika ditujukan guna memberikan kesempatan para siswa untuk menjalankan ibadah dengan optimal sehingga dapat meningkatan sisi spritualitas mereka “Tujuan libur selama Ramadaan sangat baik. Para siswa kita bisa fokus ibadah dan belajar agama. Kami mendukung rencana itu,” ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta,…

Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin mengatakan masih ada celah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa turun. Salah satunya dengan mencoret deretan pengeluaran yang tidak efisien. Gus An’im, sapaan akrabnya, mengatakan ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekankan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya, biaya penerbangan yang menurutnya bisa ditekankan semaksimal mungkin agar lebih murah tanpa mengurangi kualitas pesawat yang akan digunakan untuk mengakomodir jamaah haji ke tanah suci. “Saya kira harus dibicarakan lebih lanjut agar biaya penerbangan dan akomodasi lebih murah untuk langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (5/1/2024). Selain pos biaya penerbangan, kata…

Anggota Komisi VIII DPR RI menilai kehadiran maskapai Lion Air sebagai maskapai penerbangan jemaah haji Indonesia di tahun ini, akan mengurangi potensi tertundanya (delay) baik menuju maupun dari tanah suci sehingga membuat jemaah kian nyaman. Diketahui, persoalan delay ini kerap kali menjadi kendala laten dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di tiap tahunnnya. “Kehadiran Lion Air, di samping Garuda Indonesia dan Arab Saudi Airlines, akan meningkatkan armada penerbangan bagi jamaah haji asal Indonesia sehingga kita harapkan mengurangi potensi keterlambatan jadwal penerbangan menuju atau dari tanah suci sehingga jamaah akan kian nyaman,” ujar Mahdalena dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (5/1/2025).…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/PT) jadi 0 persen harus menjadi momentum tepat untuk segera memperbaiki sistem pemilu. Karena itu, ia menyerukan pemerintah dan DPR untuk segera memulai revisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan penghapusan PT berdasarkan Putusan MK ini harus dimaknai dalam perspektif yang lebih luas. Sebab, penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wapres bukanlah jawaban yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pemilu. Menurut dia, presidential threshold hanya salah satu dari beberapa isu yang menjadi bagian pembahasan penyempurnaan sistem pemilu. Variabel-variabel…

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka membahas polemik soal kenaikan PPN 12 persen. Diketahui, Presiden Prabowo menghendaki agar tarif PPN yang berlaku untuk barang/jasa nonmewah adalah 11 persen, bukan 12 persen. Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang dikeluarkan Kemenkeu memilih mengatur bahwa tarif dasar PPN yang berlaku adalah 12 persen. Meskipun, pada akhirnya, Prabowo dengan jelas menyatakan pada tanggal 31 Desember 2024 bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. “Memang ada faktor pengali atau DPP (Dasar Pengenaan…