Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional. Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun (34,09% dari total anggaran), Kementerian Kehutanan sebesar…

DPR RI mendorong komunitas parlemen global untuk memperkuat standar pengawasan terhadap bantuan asing agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, dalam diskusi bertajuk “Development Cooperation and the SDGs: Making the Most of Aid” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh medpolindo.com, Jumat (14/2), Gobel menyoroti tantangan parlemen dalam mengawasi bantuan asing, terutama terkait transparansi informasi dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa seluruh perjanjian internasional yang berdampak terhadap…

Ravindra Airlangga, menekankan pentingnya sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Raising Domestic Resources for the SDGs: A Case for Tax Reforms” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, Sabtu (15/2), Ravindra menyoroti perlunya skema perpajakan global yang mampu menjangkau model bisnis baru yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perpajakan konvensional, termasuk ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa korporasi global harus dikenakan pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi…

Industri susu lokal menjadi salah satu fokus utama dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Acara yang mengangkat tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat” ini bertujuan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis lokal, termasuk industri peternakan dan pengolahan susu. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, yang membuka acara, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, media, dan masyarakat dalam memperkuat sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyatakan bahwa sinergi yang…

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses perizinan industri, khususnya dalam pengelolaan lahan dan pembangunan smelter. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menekankan bahwa tujuan utama bukan untuk menekan pihak industri, melainkan memastikan mereka beroperasi sesuai regulasi. “Ini bukan soal menekan, tapi lebih kepada memastikan mereka kembali ke track yang seharusnya. Kita ingin nilai ekonominya meningkat, tapi jangan hanya berpikir keuntungan. Keselamatan juga harus diperhatikan,” ungkap Dony dalam pertemuan dengan PT Monokem Surya di Karawang, Jumat (14/2/2025).…

Dalam rangka evaluasi pilkada serentak yang dilakukan di Provinsi Lampung, Komisi II DPR RI menemukan bahwa isu netralitas aparat negara masih menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran netralitas dalam proses Pilkada. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Lampung mengungkap bahwa terjadi delapan kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN, kepala desa, pejabat daerah, hingga anggota kepolisian. Menanggapi maraknya kasus ini, Komisi II DPR RI mendorong adanya aturan yang lebih tegas dalam pencegahan serta penindakan pelanggaran netralitas melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini disampaikan Wakil Ketua…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyambut baik peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Program yang ditujukan untuk masyarakat yang berulang tahun, baik anak-anak, remaja, dewasa dan lansia ini merupakan kebijakan yang bagus dan bermanfaat. Bahkan untuk ibu hamil dan balita disiapkan program pemeriksaan kesehatan khusus,” ujarnya melalui keterangan media yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (14/2/ 2025). Menurutnya, program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini kondisi kesehatan yang dapat diakses di puskesmas atau di posyandu. Oleh sebab itu, Politisi Fraksi PKS ini mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program PKG dengan sebaik-baiknya.…

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Setjen BPK) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,384 triliun. “Adapun rinciannya mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja barang sendiri terbagi menjadi belanja barang operasional, belanja barang pemeriksaan, dan belanja barang non-pemeriksaan. Dengan total pagu awal sebesar Rp6,154 triliun, kini menjadi Rp4,770 triliun setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp1,384 triliun,” ungkap Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Ia menjelaskan…

Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mempertanyakan dampak efisiensi anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencapai 23,4 persen terhadap kinerja lembaga tersebut. “Apa sih dampak efisiensi sebesar 23,4 persen ini terhadap kinerja BPK? Kami di DPR RI tentu tidak ingin mendengar bahwa pada akhirnya terjadi penurunan kinerja BPK karena anggarannya dipotong. Sebab, jika kinerja BPK menurun, kerugian negara bisa jauh lebih besar. Kami juga sangat tidak mengharapkan muncul hal-hal ‘lucu-lucu’ untuk menutup kekurangan anggaran,” ungkap Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat…

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, ST, menghadiri kegiatan Temu Lapang di Desa Waimital, Seram Bagian Barat, Senin (10/2/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku, Perum Bulog Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Dandim SBB, Kepala Desa Waimital, serta puluhan petani dari Desa Waimital dan Waehatu. Dalam acara yang diikuti oleh 100 peserta ini, para petani berkesempatan untuk memanen langsung varietas padi unggul Inpari 16 dan Sintanur, yang dikembangkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di wilayah Maluku. “Pertemuan ini menjadi ajang diskusi langsung…