Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, memberikan sejumlah catatan strategis terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Johan menekankan pentingnya menjadikan program ini sebagai katalisator untuk penguatan sektor pangan lokal dan kemandirian pangan nasional. “Program makan bergizi gratis adalah langkah yang sangat positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek. Program ini harus menjadi motor penggerak untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025). Johan juga mengungkapkan…

Selengkapnya

Komisi X DPR RI mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, yang menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka. “Komisi X DPR RI menghormati PSSI sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Namun, langkah besar seperti pemecatan pelatih timnas harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Kami meminta PSSI untuk mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan,” ujar Hetifah kepada awak media, Senin (6/1/2025). Menurutnya, meskipun hasil yang…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Raja Juli Antoni untuk berhati-hati dalam merencanakan pengubahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan, energi, dan air guna mendukung program ketahanan pangan dan energi. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut harus melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak. “MenLHK mesti hati-hati, jangan buru-buru memutuskan. Lakukan kajian yang mendalam, ajak akademisi dan masyarakat sipil untuk merancang rencana komprehensif. Pembangunan apa pun harus berjalan seiring dan seimbang dengan kelestarian hutan,” ujar Ahmad Yohan dalam keterangannya, Senin (6/1/2025). Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa kelestarian…

Selengkapnya

Mewakili Fraksi PKS DPR RI, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan persetujuan terhadap penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025 dengan sejumlah catatan penting. Hal ini ia sampaikan dalam pandangan mini fraksinya pada Senin (6/1/2025). Dalam pemaparannya, Fikri menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menginginkan penurunan BPIH 2025 dibandingkan tahun sebelumnya telah membangkitkan antusiasme dan optimisme banyak pihak. Namun, menurutnya, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai pertimbangan dan langkah strategis yang mendalam. “Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI atas proses pembahasan yang…

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat. “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan persnya, Senin (6/1/2025). Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750. Kesepakatan…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi terkait penerapan pembatasan usia jemaah haji. Pembatasan ini menyebutkan bahwa jemaah haji yang berusia 90 tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Menurut Selly, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak lansia yang sudah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. “Jemaah jumlah lansia yang mendaftar haji Indonesia cukup besar hal ini menjadi perhatian kami banyak diantara mereka yang telah lama menunggu giliran dan kini beresiko tidak dapat berangkat karena aturan tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Abdul Wachid, menetapkan biaya haji tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp55.431.750,78 yang harus dibayar oleh jemaah. “Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH atau yang dibiayai, yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari Bipih Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi,” ujarnya saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Panja BPIH di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/01/2024). Sementara itu, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H atau 2025 M adalah sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21…

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi rencana kembalinya Ujian Nasional (UN) pada 2026 oleh Kemendikdasmen. Meskipun demikian, ia menekankan agar pelaksanaan UN menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. Sehingga, penerapan dari sistem ini diharapkan mengurangi potensi kecurangan. Lalu Ari, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026. Namun, ungkapnya, pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama. “Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” papar Lalu Ari melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Sebelumnya, penerapan UN menggunakan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI DPR RI Bramantyo Suwondo memimpin pertemuan persahabatan dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Pertemuan pertama di tahun 2025 ini menandakan 75 tahun hubungan diplomatik yang dikenal dengan istilah diamond jubilee. Dalam pertemuan yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga tersebut, kedua parlemen membahas mengenai kerja sama sektor kesehatan dan pendidikan. Parlemen Swedia pun mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia yang berlangsung sukses. “Mereka sangat mengapresiasi dan juga memberikan selamat atas sukses yang berjalan Pemilu dan juga Pemilukada yang menurut mereka merupakan sangat luar…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya lantaran program ini dinilai minim kejelasan secara spesifik terkait teknis penyaluran MBG di kedua institusi keagamaan tersebut. “Dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Namun, sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pesantren sudah dimasukkan…

Selengkapnya