Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil inisiatif untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis lintas sektor. Hal itu guna meningkatkan efektivitas program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meitri juga menyoroti perlunya diversifikasi sumber pendanaan alternatif agar program prioritas kementerian dapat berjalan secara optimal di tengah tantangan kebijakan efisiensi anggaran. “Kebijakan efisiensi anggaran perlu dimaknai secara positif sebagai ujian leadership bagi setiap insan di kementerian, khususnya bagi para pengambil kebijakan strategis, untuk menumbuhkan kreativitas dan terobosan dalam menyukseskan program-program prioritas nasional di tengah tantangan efisiensi anggaran. Kendati demikian, inisiatif yang diambil perlu tetap memperhatikan…

Selengkapnya

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Monokem Surya. Sidak dilakukan menyusul insiden ledakan yang terjadi pada smelter titanium di perusahaan tersebut sehingga menelan korban sebanyak dua pekerja meninggal dunia dan satu pekerja lainnya mengalami luka bakar pada 16 Desember 2024 silam. “Kami menduga sejak awal terdapat celah dalam prosedur keselamatan yang tidak diterapkan dengan baik. Dari sidak ini akhirnya terungkap bahwa kasus ledakan tersebut terjadi akibat perusahaan lalai dalam memeriksa kondisi performa mesin. Dalam keterangan lain, disebutkan ada SOP yang belum sepenuhnya dijalankan terkait mekanisme pendinginan tungku sebelum dibuka,” terang Meitri usai…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan tersebut, Puan menyuarakan gagasan tentang perempuan. Pertemuan tersebut digelar di Sea Palace Abu Dhabi, UEA, Sabtu (15/2/2025) malam waktu setempat. Saat menyambut Megawati dan Puan, Pangeran Khaled didampingi oleh Menteri Energi Suhail, Menteri/Konsultan Sheikha Fatima, Maitha Bint Salem Al Shamsi, Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Kepala Staf Putra Mahkota, dan Ahmed Alsaeeh. “Malam tadi, kami bertemu dengan HH Sheikh Khaled bin Mohamed…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendukung kerja sama antara Indonesia dan Turki. Salah satunya, terkait rencana pembangunan pabrik drone. Hal itu diharapkan bisa memperkuat alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia. Ada empat kerja sama yang menjadi perhatian Komisi I, yaitu kerja sama strategis di bidang industri pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki, dan perjanjian joint venture antara Republikorp dan Baykar untuk pembuatan pabrik drone di Indonesia. Kemudian, terkait pula nota kesepahaman antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di bidang keradioan, serta perjanjian kerja…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah kekurangan air di sektor pertanian, terutama di daerah dengan curah hujan rendah. Salah satu solusi yang ia ajukan adalah pembuatan sumur bor. Usman Husin menekankan bahwa ketersediaan air merupakan faktor kunci dalam pertanian. Tanpa air yang cukup, petani tidak dapat mengairi sawah mereka, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi pertanian. Ia menilai bahwa pembuatan sumur bor dapat menjadi solusi efektif untuk membantu petani mengatasi masalah ini. “Masih banyak kawasan yang memiliki curah hujan yang pendek sehingga lahan pertanian tidak mampu teririgasi dengan…

Selengkapnya

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak perlu tergesa-gesa, serta harus sesuai tahapan yang terukur. Hal ini disampaikannya menyusul Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang memperoleh tambahan anggaran pasca keluarnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 untuk memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki jiwa patriotik. “Jangan sampai karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam penataan, menghapus jiwa pengorbanan kita untuk tanah air” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (16/2/2025). Indra mengingatkan, pembangunan IKN merupakan amanat UU No. 3 Tahun 2022. Sepanjang UU…

Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan soal polemik di publik mengenai Tata Tertib (Tatib) DPR yang diduga dapat mencopot pejabat yang dilantik melalui Sidang Paripurna. Ia menegaskan Tatib DPR takkan serampangan melakukan evaluasi performa kinerja pejabat negara yang bisa berdampak pada sanksi pencopotan. Menurutnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR. Setelah itu, hasilnya akan diberikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti. “Tugas kami menyampaikannya ke pimpinan (DPR), nanti pimpinan lah yang menyampaikan kepada presiden. Tugas kami hanya melakukan evaluasi, nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala…

Selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI pada akhir 2024 mengharuskan setiap kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran. Hal ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menteri Keuangan menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025, yang mencantumkan besaran pemotongan anggaran pada masing-masing K/L. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan anggaran 2025, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PPPA yang semula ditetapkan…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, berharap bagaimana sinergitas yang terbangun antara DPR RI khususnya pada media yang berada di DPR dengan masyarakat sebagai pelaku UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat dapat terjalin dengan baik melalui aspirasi sehingga dapat tersampaikan ke para pemangku kebijakan. Hal tersebut ia ungkapkan saat mengikuti Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat.” “Kita ingin sinergi kita ini bagaimana DPR RI khususnya media yang ada di DPR juga bisa memberikan sebuah kemanfaatan…

Selengkapnya

Sampai dengan akhir tahun 2024, OJK mencatat jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 22,91 juta. Jumlah ini meningkat 23,77 persen dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, nilai transaksi aset kripto tercatat menyentuh Rp650,61 triliun. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong OJK tingkatkan literasi keuangan mengenai aset kripto. “Edukasi ini penting supaya masyarakat tidak hanya mengikuti tren FOMO (Fear of Missing Out). Dimana, hanya ikut-ikutan saja, tanpa mengerti risiko dibaliknya. Apalagi kripto punya karakteristik volatilitas yang cukup tinggi, dimana harga dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Belum lagi, modus penipuan yang melibatkan…

Selengkapnya