Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin mempertanyakan kelanjutan rencana perpanjangan rute KRL hingga Karawang yang telah lama menjadi wacana namun dinilai belum menunjukkan progres nyata. Ia mengungkapkan bahwa isu perpanjangan KRL ke Karawang bukanlah pembahasan baru di Komisi XI. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut telah beberapa kali dibahas dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PT KAI sebelumnya, namun hingga kini belum ada kepastian kepada masyarakat. “Beberapa kali sebenarnya sudah ada perpanjangan rute KRL sampai dengan Karawang yang sudah pernah saya bahas di rapat dengan Pak Rio sebelumnya. Tapi walaupun rencana ini sudah cukup lama kita bahas di…
Penulis: redaksi
Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya kolaborasi antara kalangan akademisi dan praktisi keparlemenan guna memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI agar berbasis riset, rasionalitas, dan partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan Bayu dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026). Menurut Bayu, kegiatan tersebut merupakan inisiatif strategis untuk mempertemukan para fungsional di lingkungan Badan Keahlian DPR RI—seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis APBN, serta analis pemantauan pelaksanaan undang-undang—dengan para pengajar…
Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai untuk mengevaluasi kinerja serta kebutuhan dukungan sarana dan prasarana keimigrasian di wilayah perbatasan Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja jajaran Imigrasi di Riau, khususnya terkait peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang dinilai sangat signifikan. “Kami dari Komisi XIII memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Imigrasi Kanwil Riau, yang mana PNBP-nya naik lebih dari 100 persen,” ujar Arisal kepada medpolindo.com sesaat setelah Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, Kamis…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penyelenggaraan Penataran Keparlemenan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Penataran Keparlemenan” yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2/2026). Bob mengapresiasi forum yang mempertemukan DPR dengan kalangan akademisi tersebut karena dinilai dapat menjadi ruang evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Forum ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ada…
Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung sebagai pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam, terutama dari sisi teknis jumlah personel, efektivitas penugasan, hingga implikasi pembiayaan negara. “Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa kalau perlu sampai 20 ribu pasukan, saya kira perlu pendalaman teknis terkait dengan jumlah karena wilayah Gaza ini tidak lebih dari, luasnya tidak lebih dari Jakarta Pusat,” ujar Yulius saat ditemui di Korem 074 Warastratama, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026). Yulius menilai, dengan kondisi geografis Gaza yang relatif…
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa keberhasilan akselerasi transformasi Polri sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan. Menurutnya, konsep reformasi yang telah disusun oleh Mabes Polri tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan implementasi pengawasan yang ketat di lapangan. “Konsep (transformasi Polri) sudah bagus, terdiri dari 35 halaman. Namun yang menarik, dari jumlah tersebut hanya tiga halaman yang membahas mengenai pengawasan. Padahal bagian inilah yang paling banyak dipersoalkan oleh para ahli dan aktivis,” ungkap I Wayan saat ditemui dalam kunjungan kerja di Kapolda Sulawesi Selatan. (6/02/2026) Legislator asal Bali ini menyoroti tiga komponen kunci di…
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong inovasi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam penanganan fasilitas migas lepas pantai (offshore) serta penguatan kebijakan penilaian lingkungan industri. Ia pun mengusulkan solusi alternatif yang tetap memperhatikan aspek ekologis. Hal tersebut menjadi perhatiannya saat Komisi XII DPR RI berdialog dengan PT PGN Saka Energy, yang menyampaikan kendala tingginya biaya dekomisioning rig offshore. “Kami mengusulkan, apabila rig sudah bebas dari unsur B3 dan memenuhi parameter tertentu, maka bisa dilakukan pembongkaran dan penenggelaman di lokasi agar berfungsi sebagai terumbu karang buatan,” jelas Ratna kepada medpolindo.com di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/2/2026). Legislator Fraksi…
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, menegaskan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis dalam menopang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI agar berjalan konstitusional sekaligus efektif dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Penataran Keparlemen kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026). “Melalui Hukum Tata Negara, kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara beserta fungsi dan haknya diatur secara konstitusional. Sementara Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana fungsi dan hak tersebut dijalankan…
Dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fungsi pengawasan yang belum optimal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu mendapat perhatian serius dengan merevisi regulasi yang sudah ada. KPPU harus berdaya kembali mengawasi praktik persaingan di dunia usaha. Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan, penguatan KPPU ini penting, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia menilai saat ini terdapat sejumlah hal yang bersifat urgen, terutama terkait kewenangan dan kapasitas kelembagaan KPPU dalam menghadapi persoalan persaingan usaha di Indonesia. Menurut Sturman, SDM KPPU masih sangat terbatas. Saat ini, KPPU hanya memiliki sekitar 400 pegawai di seluruh Indonesia, jumlah yang…
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti masih lemahnya kepedulian sejumlah perusahaan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Temuan tersebut mengemuka saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan memanggil sejumlah perusahaan sektor energi dan industri. “Dari empat perusahaan yang kami undang, hanya dua yang kooperatif. Ini menunjukkan masih ada perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang kepeduliannya terhadap lingkungan belum memadai,” ujar Ratna kepada medpolindo.com di Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis, (05/02/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI mengunjungi PT PGN Saka Energy serta melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan hasil dialog, Ratna menegaskan pentingnya…