Penulis: redaksi

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian Kementerian BUMN sepanjang 2020-2023. Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil memperbaiki kinerja yang ditandai dengan menghasilkan dividen sebesar Rp194 triliun, yang mana rata-rata pertumbuhan aset BUMN sebesar 7,8 persen. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Selaras dengan pergantian pemerintahan, ia mendorong Kementerian BUMN tetap konsisten berkontribusi untuk perekonomian nasional demi menyejahterakan masyarakat luas. “(Pencapaian ini) kita perlu tepuk tangan. Artinya, kinerja (Kementerian BUMN) Itu kelihatan. Saat ini kita menghadapi periode baru…

Komisi XIII DPR RI bersepakat untuk menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepakbola yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. “Apakah Komisi XIII DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Kevin Diks, kedua saudari Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estella Raquel Loupattij?,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang dijawab dengan seruan ‘setuju’ dari para anggota Komisi XIII DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di tanah air,” ujarnya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024). Politisi dari Jawa Barat VIII ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik rencana kebijakan pemerintah untuk pemutihan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, terutama mereka yang terkena dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit belakangan ini. Fathi menilai kebijakan ini adalah langkah positif yang dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil, sekaligus membantu mereka yang sudah berupaya namun terkendala dalam melunasi kredit. “Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali…

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan keterangan penting di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Dalam sidang yang berlangsung di gedung MK Jakarta, Senin (4/11/2024), Sudirta menegaskan bahwa ketentuan dalam UU tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Togi M. P. Pangaribuan, seorang dosen dan advokat. Pemohon mempersoalkan frasa dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)…

Banyaknya keluhan warganet Indonesia khususnya mereka yang sering mengunggah konten-konten terkait Palestina dan perjuangan serta penderitaan masyarakat di sana, yang sering di-takedown oleh platform media sosial naungan Meta, menjadi perhatian serius bagi DPR RI periode 2024-2029. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai bahwa Meta perlu dimintai klarifikas terkait banyaknya keluhan dari masyarakat Indonesia disebabkan sulitnya me-repost konten berkaitan dengan masalah Palestina di platform media sosial Meta (Facebook dan Instagram). “Sebagai contoh, dari laporan masyarakat ketika ada konten berhasil tayang di IG Story terkait dengan persoalan Palestina, maka postingan itu tidak lama kemudian dihapus oleh Instagram. Terkait hal ini, Meta perlu memberikan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, membahas berbagai isu strategis dalam pertemuannya dengan Duta Besar Uni Eropa, Denis Chaibi, pada Senin (4/11/2024). Salah satu fokus pembahasan antara keduanya adalah mengenai proses aksesi Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Uni Eropa, kata Ravindra, menyambut baik minat Indonesia untuk bergabung dalam OECD. “Proses tersebut didukung sepenuhnya oleh Uni Eropa. Saat ini kita sedang mensinkronkan dan bergerak untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan,” kata Ravindra kepada Parlementaria di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Selain membahas bergabungnya Indonesia dalam OECD, kerja sama IEU-CEPA (Indonesia-European Union…

Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa Leatomu. Keputusan pemberian status kewarganegaraan tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI bersama Menpora RI Dito Ariotedjo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker ini berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanyakan hasil kesimpulan raker tersebut kepada seluruh anggota yang hadir, kemudian meminta persetujuan atas usulan tersebut. “Demikian konsep kesimpulan, apakah ada yang perlu diperbaiki? Jika tidak ada, bisa kita sepakati?” tanya Lalu, yang dijawab dengan ‘Setuju’ dari seluruh hadirin. Sebelumnya, Komisi X DPR…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik wacana impor dua juta sapi perah yang tengah digulirkan pemerintah. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup peternak sapi perah lokal yang saat ini tengah mengalami kesulitan finansial, bahkan di beberapa daerah, rekening usaha mereka diblokir oleh otoritas pajak. “Saya melihat wacana impor dua juta sapi perah ini justru membuat miris, terutama karena ada 60 perusahaan yang sudah siap mengimpor sapi tersebut. Di saat yang sama, di Boyolali, UD Pramono, sebuah usaha peternakan sapi perah yang menjadi tumpuan hidup banyak peternak, mengalami masalah. Rekening mereka diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mufti…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta kementerian terkait untuk segera memperjelas aturan mengenai pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, aturan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang terdampak oleh pandemi Covid-19, yang saat ini kesulitan untuk mengakses pinjaman baru karena terbentur status redline di BI Checking. “Presiden sudah menyampaikan komitmennya untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan UMKM terdampak Covid-19. Namun, pagi ini ada pernyataan dari salah satu menteri yang menyebutkan bahwa penghapusan itu hanya sebatas penghapusbukuan, tidak menghapus tagihan. Artinya, utang tetap ada,” kata Herman dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,…