Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjloknya penerimaan perpajakan. Anis menyebut berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy). “Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di, Jakarta, Senin (4/11/24). Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. “Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendukung sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait dikabulkannya sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Diketahui, usai Putusan MK tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Prabowo sepakat melaksanakan putusan MK. “Terkait penjelasan pemerintah yang merespons putusan MK, saya sangat mengapresiasi. Artinya Pak Prabowo cepat tanggap untuk memperhatikan nasib para tenaga kerja kita mulai dari upah, sistem…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan Kementerian BUMN untuk menugaskan secara khusus satu di antara wakil menteri (wamen) untuk mengawasi kinerja BUMN Pangan. Usulan ini dilontarkannya lantaran kerja BUMN sektor pangan dinilai masih bermasalah. Salah satu masalah yang menurutnya belum terselesaikan adalah belum meratanya modernisasi sektor hulu hingga permainan rente yang dapat mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan beras. Walaupun Holding BUMN Pangan terbentuk melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), ia menilai isu sektor pangan belum tuntas terselesaikan. “Kita tahu, sampai hari ini, semua BUMN Pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya bagaimana memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga…
Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menekankan pentingnya percepatan pembahasan undang-undang yang mampu melindungi industri rokok serta petani tembakau. Ia menyoroti kompleksitas dan tantangan besar yang dihadapi dalam menggolkan RUU Pertembakauan. “Dapil saya salah satunya Kabupaten Temanggung adalah kota tembakau. Jadi Pak Agus Parmuji ini beliau ketua umum APTI adalah teman diskusi saya kalau kami nongkrong malam-malam bersama dengan teman-teman petani tembakau,” ujar Sofwan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Karena itu, ia amat…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Edi Oloan Pasaribu menegaskan pihaknya berkomitmen untuk merancang undang-Undang yang mampu menguntungkan seluruh pihak. Termasuk pihak yang berkaitan dengan pembahasan regulasi mengenai sawit, seperti petani mandiri, petani plasma, dan korporasi. Hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat peran industri kelapa sawit, sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar dari non migas. “Jadi kita tidak semerta-merta hanya melihat satu pihak tapi secara holistik,” ujar Edi Oloan kepada medpolindo.com di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Gedung Nusantara,…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti rencana penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melalui intervensi pemerintah, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Herman menekankan bahwa keinginan presiden untuk menyelamatkan sekitar 50.000 karyawan Sritex merupakan langkah penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan realistis. “Keinginan Pak Presiden untuk menyelamatkan karyawan yang besar jumlahnya ini tentu harus dibahas secara mendalam dan seksama. Selain itu, diperlukan pola penyelamatan yang benar-benar transparan sehingga tujuan tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan aspek lain,” ujar Herman dalam rapat di Gedung…
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyambut baik rencana Pemerintah yang akan memberikan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun di tahun 2025 nanti. Meski begitu, ia mengingatkan agar semua fasilitas kesehatan (faskes) sudah siap termasuk di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan). “Pada dasarnya kami melihat program ini positif ya. Tapi Pemerintah harus memperhatikan dan mengatasi disparitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pelosok yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan,” kata Arzeti dalam keterangan tertulisnya yang diterima medpolindo.c, Selasa (5/11/2024). Seperti diketahui, ide program skrining kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi rakyat yang sedang…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya memperkuat pelindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para pencipta. Wakil Ketua Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta. Menurutnya, revisi tersebut bertujuan untuk mengadaptasikan kebijakan hukum hak cipta agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan pelindungan yang lebih maksimal bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. “Revisi UU hak cipta menjadi perhatian Baleg mudah-mudahan kita bisa respon dengan baik semoga UU hak cipta itu menjadi pas karena…
Sejak awal tahun hingga Oktober 2024, hampir 60 ribu pekerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak adanya regulasi yang dapat menguntungkan semua pihak. “60 ribu bukan angka yang sedikit. Ini sangat memprihatinkan. Sistem dan regulasi perlu diperbaiki agar jelas dan saling menguntungkan. Di tengah badai PHK ini, kita butuh solusi yang adil bagi semua,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024). Cucun menekankan, situasi PHK ini seharusnya menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mendorong daerah-daerah agar menerapkan sistem peringatan dini untuk…
Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendidikan bagi anak-anak serta generasi muda dalam melindungi diri dari kekerasan seksual. Pernyataan ini disampaikan Selly menanggapi kasus pemerkosaan kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh 13 pria tetangganya. Selly, yang juga mantan Wakil Bupati Cirebon, menekankan bahwa sosialisasi perlindungan diri bisa bekerja sama dengan lingkungan pendidikan. “Agar anak-anak memahami pentingnya menjaga diri. Ini berlaku untuk anak perempuan dan laki-laki karena kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja,” ujarnya kepada medpolindo.com, Senin (4/11/2024). Selly menyoroti pentingnya sosialisasi yang maksimal untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Program ini diharapkan…