Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan keterangan DPR RI terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (13/11/2024) tersebut, setidaknya ada dua perkara yang dimohonkan pengujiannya, yakni Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 27A, pasal 45 ayat (4), pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, dan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 310 ayat (3) KUHP, pasal 27 ayat (1), pasal…
Penulis: redaksi
Dalam diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024), Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan contoh regulasi pertembakauan yang dinilainya tidak seimbang. Ia menyoroti bahwa beberapa peraturan hanya membatasi produksi tembakau, tetapi tidak berlaku sama untuk komoditas lain yang juga berisiko terhadap kesehatan, seperti gula. “Penyakit terbesar sekarang itu diabetes, tapi kenapa pabrik gula terus berkembang?” tanyanya, dengan nada yang menyiratkan ketidakadilan dalam regulasi. Ia menyoroti pula kebijakan yang belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pekerja Indonesia di luar negeri, seperti kebijakan moratorium tenaga kerja ke Dubai yang tidak didukung upaya…
Di tengah diskusi hangat yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dengan penuh semangat membuka pembahasan tentang masa depan industri hasil tembakau di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dengan suara yang lantang dan tegas, ia mengundang para peserta diskusi untuk melihat persoalan ini secara objektif dan mendalam. “Kita tidak bisa membuat peraturan yang semena-mena, harus mempertimbangkan semua kepentingan,” ujar Willy, menandaskan pentingnya tidak mengedepankan ego sektoral. Ia menegaskan bahwa ia berbicara bukan hanya sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, tetapi juga sebagai “representasi dari smokers,” atau konsumen tembakau, yang merasa kebijakan terkait…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan proses legislasi revisi Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan terus berlanjut setelah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR hari ini. Adies menargetkan pengesahan revisi UU DKJ menjadi UU sebelum gelaran Pilkada 27 November. “Ya memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan (pilkada),” kata Adies pada medpolindo.com usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia mewanti-wanti akan ada gugatan yang muncul terhadap UU DKJ jika tidak rampung sebelum pilkada. Maka ia pun mendorong revisi UU DKJ turut memberikan kejelasan hukum dalam proses pelaksanaan pilkada. “Kita khawatir kalau sudah coblosan nanti kan…
Komisi XI DPR RI menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024 yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dalam forum tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan menjadi KAP terpilih untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK Tahun 2024. Pemilihan ini, jelasnya, telah melewati serangkaian uji kepatutan dan kelayakan dan rapat penentuan yang digelar…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Termasuk permukiman padat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus) yang kondisinya sangat memprihatinkan. “Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Baru-baru ini viral sebuah ulasan tentang kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan kumuh. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru,…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anis Byarwati, mengapresiasi komitmen Baleg dalam memperbaiki prosedural pembahasan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Menurutnya, pembahasan UU DKJ dilakukan dengan tergesa-gesa. “Ini yang saya apresiasi sekali dari Baleg periode ini yang ingin memperbaiki seluruh proses prosedural sehingga tidak terkesan terburu-buru. Namun, UU DKJ sudah diputuskan, dan itu tidak bisa ditarik mundur atau diubah lagi,” ungkapnya dalam rapat Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa meskipun UU DKJ telah disahkan dalam rapat paripurna sebelumnya, hingga saat ini undang-undang tersebut belum berlaku karena Keputusan Presiden (Keppres)…
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan UU Perlindungan Guru sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik yang rawan dikriminalisasi jika memberi teguran atau hukuman kepada para siswa. Gibran mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orang tua murid hingga di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan aturan soal perlindungan guru sudah termuat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “UU perlindungan guru sudah diatur dalam…
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan dari jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of The Republic of Korea) yang dipimpin oleh Kim Gi Hyeon selaku Anggota Majelis Nasional Korea Selatan dan Mantan Ketua People Power Party. Dalam pertemuan ini, Mardani mengungkapkan pihak Majelis Nasional Korea Selatan mengundang perwakilan DPR untuk menghadiri konferensi di Jakarta terkait penanganan pengungsi Korea Utara. Meski demikian, saat Ini Mardani menjelaskan, akan mengkonsultasikan undangan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Indonesia terlebih dahulu. “Pagi ini kami menerima perwakilan dari Majelis Nasional Korea (dan) Koalisi Lintas Partai yang konsentrasi kepada pengungsi…
Komisi VIII DPR RI telah mengajukan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat Badan Legislasi DPR RI. Usulan tersebut mencakup RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta RUU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, dalam rapat koordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…