Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendukung rencana pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menilai pembentukan direktorat baru tersebut sebagai langkah serius pemerintah dalam mengatasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal secara sistematis dan berkelanjutan. “Kehadiran Ditjen Gakkum diharapkan mampu mengoordinasikan penanganan tambang ilegal oleh berbagai satgas yang telah dibentuk pemerintah daerah, sehingga penyelesaian masalah ini dapat berjalan secara terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan,” ujar Meitri melalui rilis yang diterima medpolindo.com, Rabu (13/11/2024). Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa kegiatan tambang ilegal menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, mendesak Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengajukan dan memfasilitasi revisi atau penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres), termasuk Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. “Saya ingin mengingatkan bahwa mitra kerja kami, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), berada di bawah lingkup Perpres No. 7 Tahun 2021, yang akan berakhir pada Desember 2024. Oleh karena itu, saya berharap Pak Menteri, sebagai orang terdekat dengan Presiden, dapat segera menyelesaikan revisi Perpres ini agar BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya,”…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, memperingatkan Pemerintah tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang telah menimbulkan bencana di berbagai wilayah. Ia menekankan perlunya evaluasi dan penguatan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana, terutama di daerah yang rawan banjir dan longsor. “Evaluasi infrastruktur harus segera dilakukan. Bendungan, drainase, dan talud penahan tanah perlu dicek secara berkala untuk mengurangi risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menekankan bahwa upaya perbaikan infrastruktur tidak bisa ditunda hingga bencana terjadi. “Kita harus memastikan bahwa infrastruktur sudah memadai untuk menahan potensi bencana,” tegasnya. Puan juga…
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi mengungkapkan selain Judi Online (Judol) yang belakangan mencuat usai Kepolisian menetapkan 11 tersangka Oknum dari Kementerian Informasi dan Digital, bahaya yang tak kalah dahsyatnya adalah Pinjaman Online (pinjol). “Tentunya ini harus menjadi perhatian Himbara, Pinjol sangat meresahkan. Banyak masyarakat tergiur Pinjol karena minim literasi keuangan. Sasarannya banyak masyarakat bawah. Ini mengkhawatirkan,” kata Subardi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, di ruang rapat di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/11/2024) Ia mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa angka pembiayaan Pinjol mencapai 74,48 triliun…
Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima 83 rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi inisiatif DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2024-2029 pada rapat pleno Baleg, Selasa (12/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, masing-masing pimpinan komisi juga menyampaikan sejumlah usulan RUU untuk Prolegnas Prioritas tahun 2025. Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan luar negeri mengusulkan revisi Undang-Undang Penyiaran sebagai salah satu RUU prioritas yang ditargetkan selesai pada 2025. Komisi II DPR mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai prioritas tahun 2025. Komisi III DPR mengusulkan rancangan Kitab Undang-Undang…
Industri Kecil Menengah (IKM) Sasirangan memiliki peranan penting dalam melestarikan nilai sejarah dan budaya masyarakat Banjar sebagai bagian dari warisan budaya Kalimantan Selatan. Perkembangan kain Sasirangan terus menunjukkan potensi yang besar, ditandai dengan peningkatan jumlah pelaku usaha dan pengrajin di wilayah tersebut. Namun, IKM Sasirangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. “Beberapa isu utama yang dihadapi antara lain keterbatasan inovasi dalam desain produk, ketergantungan pasokan bahan baku dari produsen di Pulau Jawa, sulitnya akses terhadap teknologi produksi yang lebih efisien, serta minimnya kemampuan dalam pemasaran digital,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengungkapkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai pilar utama dalam sektor keuangan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Khususnya juga dalam menghadapi ketidakpastian global dan volatilitas ekonomi internasional yang berpotensi berdampak pada pelemahan ekonomi kita. “Bank BUMN tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga agen pembangunan yang secara aktif mendukung berbagai program pemerintah termasuk pembiayaan sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur pertanian dan UMKM,”ujar Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut Bank-Bank BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu…
Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. “Aspek penegakan hukum yang adil dan tegas itu menjadi aspek yang sangat penting dalam pengawal pembangunan ekonomi, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum yang sejujur-jujurnya kepada masyarakat kami,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Ia menilai motivasi para Jaksa di NTT sangat tinggi…
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin pelantikan para pejabat struktural dan pejabat fungsional di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Pelantikan ini merupakan bagian dari usaha Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk memperbaharui budaya kerja menjadi lebih adaptif dan modern demi memberikan pelayanan terbaik bagi para pimpinan dan anggota DPR RI periode 2024-2029. Sebab itu, dalam pidatonya, Indra mengingatkan para pejabat yang telah dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas tinggi. Menurutnya, bekerja di DPR bukan hanya soal menjalankan tugas administratif, tetapi juga memahami peran sebagai bagian dari lembaga politik. “DPR adalah lembaga politik…
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyuarakan sejumlah isu penting terkait sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Isu terkait dengan kurangnya tenaga medis, kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan, serta manajemen anggaran menjadi topik pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. “Kami mendapat aspirasi dari teman-teman kita di Jawa Barat terkait penanganan Stunting yang agak terhambat, di mana rumah sakit vertikal dan rumah sakit umum daerah yang ada di sana tidak menyediakan tenaga kesehatan profesional yang khusus menangani masalah stunting,” terang Nurhadi saat mengikuti RDP…