Penulis: redaksi

Para calon jemaah haji Indonesia diimbau menjaga kesehatan fisiknya jelang musim haji tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan mementingkan pemeriksaan kesehatan calon jemaah daripada pelunasan biaya hajinya. Bila sudah dinyatakan sehat baru bisa melunasi sisa biaya haji. “Sekarang pelunasan haji itu tidak berharap pelunasan dulu, tapi pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sehat kemudian baru bisa melunasi untuk pelunasan hajinya. Tetapi kalau dinyatakan tidak sehat, maka tidak bisa melunasi haji, karena dianggap belum istitoah, belum mampu melaksanakan ibadah haji,” jelas Anggota Komisi VIII DPR RI Satori kepada medpolindo.com di Kanwil Kemenag Jateng, di Semarang, Rabu (13/11). Jateng sendiri, lanjut politisi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mengkritik lamanya prosedur pelayanan di rumah sakit yang membuat pasien terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut laporan yang ia terima, banyak pasien yang seharusnya segera ditangani, malah harus menunggu lama lantaran lambannya prosedur di rumah sakit. Obon menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak serius bagi pasien, terutama mereka yang membutuhkan penanganan cepat. Sebagai contoh, untuk pasien dengan penyakit kanker, keterlambatan dalam penanganan bisa menyebabkan kondisi mereka semakin parah. “Jika penanganan terlambat, kondisi pasien bisa semakin buruk, dan pengobatannya pun akan berbeda,” ujar Obon dalam Rapat Dengar…

Dalam menghadapi persiapan haji tahun 2025, pendamping haji perempuan perlu ditambah untuk mendampingi jemaah haji perempuan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pendamping haji laki-laki. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pandangannya kepada medpolindo.com usai mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). “Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki,” katanya. Selly melanjutkan, saat melaksanakan ibadah di Raudhah, tidak mungkin jemaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki. Oleh…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunspik) ke Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI untuk memastikan bahwa penyusunan Prolegnas mendatang mencakup kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat di daerah. Ketua Tim Kunspik Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang memimpin kunjungan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Prolegnas yang disusun diharapkan benar-benar mencerminkan prioritas yang relevan dengan kondisi daerah…

Kuota pembimbing haji Indonesia idealnya adalah 1:45, atau satu pembimbing untuk 45 jemaah haji. Namun, yang saat ini diterapkan adalah 1:135, yang dinilai sebagai jumlah yang berlebihan dan tidak efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Fikri, rasio 1:45 tidak akan mengurangi kuota haji reguler secara signifikan. Meski demikian, jika harus diambil jalan tengah, ia mengusulkan rasio 1:90, meskipun hal ini tetap akan sedikit mengurangi kuota jemaah haji reguler. “Di sini terkonfirmasi juga melalui Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah bahwa rasio 1:135…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, Jawa Tengah ditargetkan segera memiliki embarkasi asrama haji sendiri untuk penyelenggaraan haji tahun 2025. Ini dipandang penting, karena Jateng memiliki jumlah jemaah haji terbanyak ketiga di Indonesia.  “Memang Jawa Tengah ini, kami punya target di tahun 2025-2029 akan mempunyai sebuah embarkasi asrama haji baru yang sudah kita bicarakan 5 tahun yang lalu. Ini kita persiapkan nanti untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025 yang akan datang,” jelas Wahid saat memimpin pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kepala Kanwil Kemenag Jateng di Semarang, Rabu (13/11/2024). Semarang sendiri memang belum memiliki asrama haji, yang ada…

Kuota pembimbing haji Indonesia idealnya adalah 1:45, atau satu pembimbing untuk 45 jemaah haji. Namun, yang saat ini diterapkan adalah 1:135, yang dinilai sebagai jumlah yang berlebihan dan tidak efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Fikri, rasio 1:45 tidak akan mengurangi kuota haji reguler secara signifikan. Meski demikian, jika harus diambil jalan tengah, ia mengusulkan rasio 1:90, meskipun hal ini tetap akan sedikit mengurangi kuota jemaah haji reguler. “Di sini terkonfirmasi juga melalui Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah bahwa rasio 1:135…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunspik) ke Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI untuk memastikan bahwa penyusunan Prolegnas mendatang mencakup kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat di daerah. Ketua Tim Kunspik Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang memimpin kunjungan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Prolegnas yang disusun diharapkan benar-benar mencerminkan prioritas yang relevan dengan kondisi daerah…

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kunspek ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam Kunspek tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil. Menurutnya, netralitas ini sangat penting demi menjamin pelaksanaan Pilkada yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia). “Damai atau tidaknya Jawa Tengah dalam Pilkada ini sangat tergantung pada netralitas penyelenggara, pelaksana, dan penjabat Gubernur, Bupati, serta Walikota. Jika tidak netral, ada potensi Pilkada menjadi tidak damai…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong inovasi yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak 2024. Pemilih pemula pada Pilkada 2024 kali ini sebagian besar merupakan generasi Z. Lebih lanjut, legislator dari PDI-Perjuangan itu mendorong KPUD di seluruh daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dia menyampaikan bahwa banyak anak muda dari generasi Z yang tertarik dengan politik untuk aktualisasi diri. “Pemilih pemula dari generasi Z dan milenial ini mencapai hampir 53 persen. Kesadaran mereka untuk memilih tentu berbeda dengan generasi saya,” ujarnya setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, Provinsi Jawa…