Anggota DPR RI Zulfikar Arse menyampaikan harapannya kepada para pengurus baru Kordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang baru saja dikukuhkan periode 2024-2026. Ia menyatakan bahwa keberadaan wartawan sangat penting dalam menjalankan tugas DPR, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. “Saya merasa surprise ya, diajak untuk menyaksikan pengumuman dan pengukuhan teman-teman pengurus baru KWP. Harapannya tentu saja pengurus baru ini bisa bekerja lebih baik dan kita sebagai anggota DPR siap berkolaborasi,” ujar Zulfikar kepada medpolindo.com seusai mengikuti Acara Silaturahmi Kordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/15/2024). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, wartawan dan…
Penulis: redaksi
Dalam rangka mendukung potensi pariwisata Bali serta untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali, Pemerintah telah mencanangkan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). Satu di antaranya adalah Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). BMTH merupakan proyek pengembangan pelabuhan Benoa, Bali, untuk menjadi hub pariwisata unggulan yang mengintegrasikan sektor pariwisata, pelabuhan dan hiburan dalam rangka menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian regional di Bali serta pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan terwujudnya percepatan dan perbaikan proses pembangunan BMTH yang diproyeksikan memiliki spesifikasi teknis pelabuhan yang lebih luas dan lebih lengkap dalam segi sarana dan prasarana infrastruktur, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong Usaha Mikro…
Komisi IX DPR RI menilai pelayanan kesehatan rumah sakit vertikal di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sudah cukup paripurna. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke RS Kementerian Kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024). “Dari apa yang kami dapati di dalam selama kunjungan hari ini ya secara fisik, bangunan, kesiapannya sudah cukup paripurna, ya walaupun memang diakui ada beberapa alat yang masih perlu dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa dilengkapi agar bisa meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, baik di Sulawesi Selatan,…
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mempertanyakan proses penanganan dan ganti rugi bagi rumah warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Ia menegaskan adanya sejumlah rumah warga yang mengalami keretakan akibat kegiatan konstruksi awal, seperti saat pemasangan tiang pancang. “Apakah sudah selesai proses ganti rugi untuk rumah warga yang rusak dan retak-retak? Pada tahap awal pembangunan tol ini, banyak rumah yang retak akibat alat berat dan aktivitas pemasangan tiang pancang. Setahu saya, hingga kini masih belum ada penyelesaian,” ujarnya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di ruas tol Bocimi, Rabu (13/11/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhlis Basri, menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyerapan aspirasi di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, terutama terkait pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang pangan, pendidikan, dan lalu lintas. Dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Lampung juga menekankan perlunya pembentukan undang-undang terkait ketahanan pangan guna menghadapi tantangan distribusi pangan di wilayah tersebut. “Seperti yang kami dengar dalam diskusi, salah satu topik utama yang diangkat adalah RUU Perubahan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian dalam pengaturan dan distribusi pangan di Lampung, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,”…
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menerima aspirasi dari Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) bersama dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dalam kesempatan itu, Forkopi mengusulkan agar adanya revisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang masuk ke dalam Prioritas Prolegnas 2025. Menurut Forkopi, revisi UU Perkoperasian diperlukan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan koperasi secara mandiri sebagai badan usaha otonom. Menanggapi hal tersebut, Firnando mendukung adanya usulan agar revisi UU Perkoperasian masuk ke dalam Prioritas Prolegnas di 2025 untuk pembahasan di Badan Legislasi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya berperan…
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat. Anggaran NPHD yang dialokasikan untuk Pilkada tahun ini mencapai sekitar Rp 1,6 triliun, angka yang dinilai cukup tinggi dan memerlukan pengawasan ketat. “Kita harus memastikan agar penggunaan NPHD ini diawasi dengan baik. Jangan sampai, setelah pelaksanaan Pilkada, muncul masalah yang tidak diinginkan, seperti adanya ‘piring kotor’ yang merusak integritas proses Pilkada itu sendiri,” ujar Ujang Bey usai pertemuan dengan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Penjabat (PJ) Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat…
Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyatakan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber devisa negara jika dikelola dengan maksimal dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. “Saya melihat dunia IKM sudah mulai menggeliat di Indonesia. Jumlahnya sangat besar, hampir 50 juta unit usaha mikro. Ini merupakan potensi besar dalam dunia bisnis kita. Jika kita mampu meng-upgrade IKM dari skala kecil menjadi menengah, dan selanjutnya menjadi industri besar, banyak nilai tambah yang bisa kita hasilkan, termasuk dari sisi pajak dan peluang bisnis yang lebih luas,” kata Hatta di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (13/11/2024).…
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Tol Cipularang Km 92, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024), menyusul kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan. Insiden ini menimbulkan keprihatinan karena mengancam keselamatan pengguna jalan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V didampingi oleh mitra kerja seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Korlantas Polri, Bina Marga, Jasa Marga, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan informasi dari Polda Jabar dan Polres Purwakarta, kecelakaan dipicu oleh truk dengan nomor polisi B 9440 JIN yang mengangkut kardus. Truk tersebut diduga telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Truk yang dikemudikan oleh Rouf melaju dari arah Bandung menuju…
Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan baik. Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, menyarankan agar fokus utama adalah kelancaran ibadah haji, bukan pada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. “Masalah siapa yang harus menyelenggarakan ibadah haji, apakah Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau Kementerian Agama, sebaiknya tidak menjadi fokus utama saat ini. Kita seharusnya tidak membuang waktu pada hal tersebut,” ujar Pasha setelah mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Pasha, pemerintah harus lebih fokus mempersiapkan segala hal terkait penyelenggaraan…
