Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti beberapa hal terkait kondisi pertanian di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Riyono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rangka meninjau program Pompanisasi Kementerian Pertanian guna mendukung Swasembada Pangan di 2028, Rabu (13/14/2024). “Pertama, saya berharap luas lahan pertanian di Sidoarjo mudah-mudahan tidak turun terus tiap tahun. Perda (undang-undang, red) tentang perlindungan lahan lestari mohon dijaga,” ujar Riyono di hadapan puluhan petani Sidoarjo. Diketahui, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. LP2B adalah lahan yang…

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (13/11/2024). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Jiddan, mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkaji ulang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurutnya, tingginya tarif PPh 21 turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik di Indonesia. “PPh 21 yang cukup tinggi perlu dianalisis kembali. Kita melihat fenomena saat ini banyak pabrik yang tutup dan terjadi PHK massal di berbagai tempat. Ini menunjukkan adanya kenaikan beban yang tajam,” ujar Jiddan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik…

Komisi XIII DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan atas kasus kaburnya Tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba. Panja Pemasyarakatan ini dibentuk untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. “Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan ini menjadi spirit kami di Komisi XIII dan Kementerian Impas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi ke semua,” tegas Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat melakukan sidak di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). Dalam sidak tersebut, Komisi…

Anggota Komisi III DPR RI, Agun Gunandjar, menyoroti sejumlah kejanggalan terkait pelarian tujuh tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba saat Komisi III DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan tersebut. Dalam sidaknya, Agun mempertanyakan motif, strategi, serta kemungkinan adanya jaringan sindikat yang mendukung pelarian para tahanan tersebut. “Siapa saja ketujuh orang yang melarikan diri ini? Kami ingin tahu apakah mereka merupakan bandar narkoba, pengguna, atau bagian dari sindikat. Hal ini penting untuk memahami pola pelarian ini,” ujar Agun saat sidak di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Agun menilai, kasus pelarian tahanan bukanlah persoalan sepele. Ia…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengapresiasi perkembangan signifikan yang terjadi di BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. “BPJS Kesehatan after periode lalu, yang sekarang ini jauh sekali perkembangannya, banyak bagusnya, banyak yang sudah diperbaiki. Kalau saya membawa pasien yang kebetulan datang ke saya karena kami ini anggota DPR, wakil rakyat, kemudian kami sampaikan ke BPJS, langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Itu harus saya ancungin jempol, harus saya apresiasi,”ujar Irma saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menilai bahwa indeks kerawanan Pilkada perlu menjadi perhatian, terutama pada pemilihan dengan hanya dua pasangan calon (paslon). Menurutnya, semakin banyak paslon yang berpartisipasi, semakin minim risiko kecurangan karena pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak. “Saya menilai indeks kerawanan lebih tinggi apabila hanya terdapat dua pasangan calon. Terlebih jika salah satu paslon memiliki latar belakang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), mereka biasanya lebih menguasai lapangan dan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan masyarakatnya. Namun, jika jumlah paslon lebih banyak, potensi kecurangan akan berkurang karena banyak pihak yang memantau dan mengawasi gerak-gerik mereka,” ungkap Aus usai…

Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kunsfik ini dilakukan dalam rangka pengawasan terkait program Pompanisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu guna mendukung tercapainya visi Presiden Prabowo Subianto terkait Swasembada Pangan di 2028. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam sambutannya, menjelaskan selain meninjau langsung program pompanisasi, Kunsfik ini juga dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai program dan kegiatan serta dukungan pusat kepada masyarakat pertanian. Termasuk, menyerap aspirasi kelompok atau pelaku usaha pertanian. “Sejalan dengan target swasembada pangan, maka peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanian…

Anggota Komisi V DPR RI, Bakri, menerima audiensi dari DPRD Provinsi Jambi terkait konsultasi program kegiatan infrastruktur strategis nasional sekaligus penyampaian berbagai aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). “Jadi, mereka datang ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Walaupun terkadang saya juga membawa aspirasi daerah, tapi hari ini mereka menyampaikan lengkap dari semua daerah. Ini saya pikir adalah momen yang bagus yang perlu ditindaklanjuti. Dan perlu juga dilakukan oleh kawan-kawan anggota komisi bidang lain,” kata legislator Dapil Jambi ini. Dalam pertemuan tersebut, Bakri menjelaskan bahwa pihaknya menerima masukan dan aspirasi khususnya terkait…

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, mempertanyakan perbedaan mendasar antara fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas), terkait perubahan atau revitalisasi yang tengah diproses. Hal ini disampaikan Sabam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B. Hutabarat, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Dalam rapat tersebut, Hutabarat menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden terkait perubahan Wantannas menjadi Wankamnas. “Tadi saya mendengarkan presentasi Bapak, bahwa saat ini kami hanya menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden mengenai perubahan…

Indonesia belum memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, termasuk memastikan kelayakan kondisi jalan. Saat ini, pengukuran SPM dan uji kelayakan jalan tol masih ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga berperan sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan perlunya lembaga independen untuk menguji kelayakan jalan tol guna menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan penerapan standar pelayanan yang optimal. “Kita berharap ada lembaga independen yang bisa menguji kelayakan jalan tol tersebut. Jangan…