Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan kondisi fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kesejahteraan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan insentif dan tunjangan tenaga kesehatan tetap terlindungi mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Charles usai audiensi Komisi IX DPR RI dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Charles mengungkapkan, Komisi IX DPR RI menerima berbagai laporan mengenai pemotongan insentif dan tunjangan dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh terjadi meskipun sejumlah pemerintah daerah tengah…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan kesiapasiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. “Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026). Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III (Siaga). Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018. Meski…

Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengurangi beban yang masih ditanggung sekolah, pendidik, dan orang tua peserta didik. Hal itu mengemuka dalam agenda Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI M. Sarmuji mengatakan seminar digelar untuk mengkaji secara objektif besaran biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, layak menjadi model nasional pengembangan perikanan budidaya. Menurutnya, keberhasilan mengubah lahan terbengkalai menjadi kawasan produksi udang berdaya saing ekspor membuktikan bahwa program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Hari ini kami dari Komisi IV melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kebumen, terutama melihat budidaya udang berbasis kawasan yang ada di Kebumen ini. Tadinya tanah biasa saja yang terbengkalai, ini dimanfaatkan sebagai tempat budidaya udang,” ujar wanita yang akrab disapa Titiek ini usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan informasi yang beredar di media sosial maupun sejumlah pemberitaan yang menyebut DPR RI menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR. Sebaliknya, Komisi III DPR RI, tegasnya, justru terus mempercepat pembahasan RUU tersebut melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pakar hukum pidana, akademisi, organisasi profesi advokat, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan. Pembahasan itu telah berlangsung secara intensif selama tiga masa sidang terakhir sebagai bagian dari penyusunan substansi RUU yang benar-benar matang. “Jadi tidak benar…

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengapresiasi keberhasilan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang dinilai mampu mendukung program swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan panen di Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Sabtu (11/7/2026). Menurut Darori, kawasan budidaya udang tersebut telah menunjukkan produktivitas yang tinggi dengan hasil panen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor hingga Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan kawasan budidaya tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dari desa-desa di sekitar lokasi. “Ini adalah salah satu…

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu menilai upaya mewujudkan swasembada pangan di sektor kelautan harus dibarengi dengan perlindungan terhadap nelayan dan dukungan yang lebih menyeluruh bagi pembudidaya. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Dalam forum tersebut, Ellen mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memastikan nelayan memperoleh jaminan keselamatan kerja melalui program asuransi. Menurutnya, aspek perlindungan bagi nelayan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan. “Memfasilitasi…

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar alias hoaks. “Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI,” jelas Martin dalam keterangannya yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/07/2026). Martin…

Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar menilai ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Menurut Ajbar, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah program yang harapannya sangat besar bagaimana…

Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, menyoroti pentingnya perlindungan kawasan konservasi laut dari dampak aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan nikel, dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan tersebut berlangsung di Loka Riset Mekanisasi Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). FGD membahas berbagai program prioritas KKP dalam mendukung swasembada pangan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan perluasan kawasan konservasi laut. Dalam kesempatan itu, Jaelani menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keberadaan kawasan konservasi yang beririsan dengan aktivitas pertambangan. “Di Sulawesi Tenggara, terutama…