Penulis: redaksi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pelebaran defisit APBN 2026 menjadi 2,85 persen terhadap PDB melampaui target Undang-Undang APBN 2026 sebesar 2,68 persen masih berada dalam batas aman, dengan menekankan bahwa tren kehati-hatian fiskal pemerintah justru membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Said membandingkan proyeksi ini dengan capaian dua tahun terakhir. Pada akhir tahun 2025, pemerintah sempat memproyeksikan defisit sebesar 2,91 persen, namun realisasi audited justru turun menjadi 2,81 persen. “Sehingga 2,85 persen itu dalam batas sangat aman,” kata Said saat ditemui oleh medpolindo.com usai agenda Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. Menurutnya, tuntutan peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik dosen harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin kesejahteraan mereka. Fikri menilai dosen memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dosen tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan daya saing bangsa. “Kalau kemudian dosen yang dituntut nanti ke depan harus S3, kompetensi mereka harus dinaikkan, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, ini alarm besar…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber dan kejahatan keuangan lintas negara. Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut Puan, hubungan Indonesia dan Australia terus berkembang sebagai mitra strategis. Selain kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, kedua negara juga perlu memperkuat kolaborasi dalam penguatan institusi publik, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui hubungan antara BPK RI dan ANAO. “Saat ini…

Robert Joppy Kardinal menyoroti skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang menurutnya berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai,” ujar Robert. Politisi Fraksi…

Kepengurusan baru Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030 diharapkan mampu melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya, sekaligus menghadirkan inovasi baru guna memperkuat kinerja koperasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Harapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini usai mengukuhkan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026–2030. Ini merupakan momentum bagi teman-teman pengurus, di mana dedikasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan pengurus yang lama diharapkan dapat diteruskan oleh pengurus yang…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) soal dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Mimika sudah dua kali digelar tanpa hasil konkret selain kunjungan, dan mendesak agar kali ini menghasilkan rekomendasi resmi ke kementerian teknis terkait. “Tidak elok kalau sudah sampai disini dua kali, nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas,” ujarnya dalam RDPU Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Untuk diketahui, RDPU…

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi tingginya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang mencapai 58,39 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Anggota Banggar DPR RI Jefry Romdonny saat Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026). “Saya mengapresiasi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang menjadi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam mendominasi penyaluran KUR dengan porsi mencapai…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki tata kelola persampahan nasional. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan masih rentannya sistem pengelolaan sampah yang di sejumlah daerah masih mengandalkan metode open dumping. “Kebakaran TPA Jatiwaringin adalah alarm keras bahwa open dumping sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Dalam kondisi cuaca kering dan peningkatan suhu, TPA yang dibiarkan terbuka dapat berubah menjadi sumber kebakaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan,” ujar Ateng melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com di Jakarta, Jumat (4/7/2026). Ia menjelaskan perubahan iklim meningkatkan risiko terjadinya…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung (umbrella regulation). Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan melalui rilis kepada medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada tanggal 6 hingga 8 juli mendatang. Menurutnya kunjungan tersebut diproyeksikan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis. “(Salah satu) negara dengan populasi terbesar di dunia, India merupakan negara yang sedang menuju kemajuan seperti halnya Indonesia, sehingga ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi kedua negara untuk menjalin kerja sama pada sektor strategis,” imbuhnya kepada medpolindo.com saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026). Pada 7 Juli, Modi akan menggelar pertemuan bilateral dengan…