Penulis: redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian serius terhadap fenomena meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sebagaimana dilaporkan berbagai pihak, termasuk Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Ia mendorong Pemerintah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk program bantuan bagi pekerja formal yang beralih ke sektor informal usai di-PHK. “Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (5/5/2025). Selain membuka lapangan pekerjaan baru dan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi badai…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi penampilan tim bulutangkis Indonesia di semifinal Sudirman Cup 2025, meskipun kalah dari tim Korea Selatan. Meski belum berhasil keluar sebagai juara, Puan mengatakan semangat dan daya juang para atlet mengharumkan nama bangsa di kancah internasional tetap harus diapresiasi. “Kita tetap bangga atas semangat dan kerja keras para atlet. Kekalahan ini bukan akhir, tapi awal dari evaluasi besar untuk bangkit dan tampil lebih kuat ke depan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2025). Puan mengatakan kekalahan tim bulutangkis Indonesia di Sudirman Cup 2025 harus dijadikan momentum untuk segera membenahi sistem regenerasi atlet. Dia menyebut pembinaan…

Wakil ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan pentingnya pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh pelosok Indonesia. Dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya penetrasi internet di provinsi tersebut. Hal itu karena menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari konektivitas merata. “Kita tentu ingin akses komunikasi bagi masyarakat di negeri kita itu menyeluruh. Tidak ada satu pelosok negeri ini, tidak ada satu desa pun, kecuali mereka punya akses yang sama terhadap kemudahan informasi dan komunikasi,” ujar Heryawan kepada medpolindo.com di sela-sela pertemuan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Bakti…

Menanggapi penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level kontraksi 46,7 atau terendah sejak masa pandemi COVID-19, Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. Ia sekaligus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam menghadapi tekanan tersebut. “Penurunan ini merupakan cerminan nyata dari dampak kebijakan proteksionis global, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, serta banjir produk impor dari negara-negara yang mencari pasar alternatif. Situasi ini tidak hanya mengganggu daya saing industri nasional, tetapi juga mengancam ketahanan struktur industri dalam negeri,” ujar Ilham…

Wakil Ketua Komisi II Bahtra menegaskan salah satu tujuan dari hadirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah pemberian beasiswa kepada putra-putri terbaik untuk bisa bersekolah. Bahkan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa sampai ke luar negeri. “Kemudian pada saatnya nanti mereka selesai (pendidikan) ya mereka harus pulang membangun daerah di Papua. Jadi DOB ini jangan sampai memang hambat pendidikan mereka gitu. Justru tidak ada hambatan. DOB ini justru memperlancar lah ya,” tegas Wakil Ketua Komisi II Bahtra kepada medpolindo.com saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (3/5/2025). Diketahui, Provinsi Papua Barat Daya, secara…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, memberikan tanggapan tajam terkait data terbaru dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, yakni 60,3% dari total penduduk 285,1 juta jiwa pada tahun 2024, masih masuk dalam kategori miskin. Menurut Andi, data ini harus menjadi indikator serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan selama ini. “Selama ini program pengentasan kemiskinan masih terlalu banyak mengandalkan bantuan langsung. Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja,” ujar Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS di Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2025). Andi menyoroti minimnya fokus pemerintah terhadap penyediaan…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, angkat bicara terkait perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan tersebut muncul setelah Bank Dunia merilis laporan yang menyebutkan 60,3% masyarakat Indonesia masih tergolong miskin dari total penduduk 285,1 juta jiwa pada 2024—angka yang memicu perhatian publik. Menurut Andi, perbedaan data tersebut bukan hal mengejutkan karena masing-masing lembaga menggunakan variabel yang berbeda dalam perhitungannya. “Data itu sangat tergantung pada variabel yang digunakan. BPS punya metodologi sendiri, begitu juga dengan Bank Dunia. Jadi wajar jika hasilnya berbeda,” jelas Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS…

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi sipil dan memperjelas peran TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pertama-tama, perubahan revisi Undang-Undang TNI itu kan pertama-tama adalah menjelaskan kedudukan TNI. Kedudukan TNI di bawah sipil, di bawah supremasi sipil, dan juga tugas pokoknya,” ucapnya saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Pangdam Kodam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo. Menurut Sabam, revisi UU TNI bertujuan untuk menegaskan kedudukan TNI di bawah supremasi sipil serta memperjelas tugas pokoknya. Selain itu, revisi ini juga…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus menjadi momentum perbaikan kualitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan di tanah air masih menemui banyak problematika, salah satunya ketimpangan hak-hak pendidikan anak bangsa. “Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap 2 Mei harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali komitmen negara terhadap masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Jumat (2/5/2025). “Pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga tentang keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu. Salah satu hal yang…

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pemerataan kualitas layanan pendidikan di tanah air. Ia meminta Pemerintah memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. “Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” ujar Puan dalam keterangan resmi kepada medpolindo.com, Senayan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).  Puan melihat, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum…