Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti campak dan rubela. Hal itu disampaikan Ade Rezki Pratama usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI menerima berbagai aspirasi dan laporan terkait tantangan sektor kesehatan, salah satunya rendahnya cakupan imunisasi anak. “Masih rendahnya cakupan imunisasi bagi bayi dan anak di Aceh disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari…

Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka memastikan pembangunan infrastruktur digital yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan, berdasarkan paparan yang diterima Komisi I DPR RI, cakupan layanan 4G di NTB telah menjangkau sekitar 99 persen populasi. Bahkan, secara umum tidak lagi ditemukan wilayah yang masuk kategori blank spot. Meski demikian, masih terdapat sekitar 124 wilayah dengan kualitas sinyal yang tergolong lemah sehingga memerlukan perhatian…

DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol di tanah air. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi DPR RI bersama jajaran pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penyempurnaan regulasi ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan kini berada di fase penyelesaian. “Hari ini kami kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang Ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final,” ujar Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin…

Kualitas bangunan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta sejumlah BUMN Karya yang mendapat mandat pembangunan untuk memberi perhatian serius, mengingat masih banyak perbaikan fasilitas yang diperlukan agar pengungsi merasa nyaman selama menunggu hunian tetap (Huntap) rampung dibangun.“Hari ini kami Komisi VI melakukan kunjungan kerja di masa reses ke Huntara di Aceh Tamiang. Kita melihat bagaimana kondisi teman-teman di Huntara dan bagaimana keadaan dari Huntara itu sendiri. Tadi juga didampingi Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadhlullah. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan Huntara bagi masyarakat…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan program revitalisasi sekolah berjalan tepat sasaran sehingga mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, Komisi X meninjau langsung pelaksanaan revitalisasi di SD Negeri 01 Benteng Hulu yang menjadi salah satu penerima program revitalisasi sekolah. Dari hasil peninjauan, Politisi Golkar menilai kondisi bangunan sekolah sebelum direvitalisasi memang sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. “Tim Kunres Komisi X DPR RI mengunjungi salah satu…

Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Kamis (22/7/2026), sebagai peringatan bahwa langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak boleh murni berlandaskan efisiensi anggaran matematis semata. Menyusutnya jumlah siswa SDN saat ini berakar dari transisi demografi, di mana tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) turun ke angka 2,1. Selain itu, terjadi eksodus besar-besaran masyarakat kelas menengah yang memindahkan anak-anak mereka…

DPR RI menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Dalam Sidang Pleno Pertama dengan agenda penyampaian laporan negara anggota mengenai pelaksanaan resolusi Sidang Umum AIPA ke-46, Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar resolusi yang telah disepakati telah diimplementasikan melalui kerangka hukum dan kebijakan nasional. Laporan nasional Indonesia dipaparkan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Indonesia, Irine Yusiana Roba Putri. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan komitmen yang dihasilkan dalam Sidang Umum AIPA ke-46 tidak berdiri sebagai kebijakan terpisah, melainkan telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, dokumen perencanaan pembangunan,…

Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026). Kunjungan itu mengangkat tema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Khususnya dalam Menjalankan Program Direktif Presiden dan Agraria/Tata Ruang.” Azis menjelaskan bahwa fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu diperkuat agar koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berjalan lebih…

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti banyaknya Putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, tetapi hingga kini tidak bisa dieksekusi sehingga tidak ada pengembalian terhadap aset negara. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para akademisi dalam rangka mendengar masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Para akademisi dalam RDPU tersebut adalah Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dadang Herli Saputra, dan M. Fishabililah via virtual sebagai narasumber. Ia mencontohkan sejumlah putusan perdata, termasuk kasus-kasus lingkungan hidup dengan nilai denda mencapai triliunan rupiah, yang menurutnya sudah…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya. Pertanyaan itu ia lontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), yang menghadirkan Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dadang Herli Saputra, dan M. Fishabililah via virtual sebagai narasumber. Ia mengawali pertanyaannya dengan membedakan konsep ius constitutum, yakni hukum positif yang sudah berlaku dan diatur di berbagai undang-undang, dan ius constituendum, yakni norma baru…