Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengawal ketat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir daring. Ia menegaskan bahwa proses penyaluran tahun ini harus berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menjamin kesejahteraan pekerja sektor logistik berbasis aplikasi. “Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR bagi pengemudi ojek online dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Sudjatmiko menilai…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat sangat penting bagi DPR dalam merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari isu pangan, pertanian, hingga kebijakan terkait penduduk. “Berbagai keputusan strategis yang diambil DPR harus memastikan jumlah penduduk yang riil, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok umur, hingga kondisi pekerjaan masyarakat,” ujarnya kepada medpolindo.com usai penandatanganan kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Ia menambahkan, pemanfaatan data tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan batasan dalam penggunaannya. Tidak seluruh data akan diakses, melainkan…

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi polemik di publik. Menurutnya, program ini wajar menjadi perhatian publik mengingat jangkauan programnya yang mencapai puluhan juta penerima. Atas hal ini, ia berpandangan, Presiden Prabowo memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak anak Indonesia perlu ditingkatkan. Sepemikiran dengan presiden tersebut, menurut Said, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19 persen, artinya setiap 100 kelahiran, 19 persen di antaranya mengalami gizi kronis. “Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah membenarkan anggaran Badan Gizi Nasional (Badan Gizi Nasional) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari fungsi pendidikan. Hal itu merespons banyak pertanyaan yang disampaikan awak media kepada dirinya terkait polemik MBG tersebut. Said menegaskan sejak Presiden Prabowo memimpin pemerintahan, dan mengajukan APBN tahun 2025 dan 2026, anggaran pendidikan sesuai dengan mandat konstitusi, yakni 20 persen dari belanja negara. Alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp.724, 2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp.769 triliun. Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran BGN di dalamnya, tahun 2025 sebesar Rp.…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan seorang pelatih panjat tebing terhadap delapan atlet pelatnas. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak. Hetifah juga mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, setiap pelatih dan pengurus cabang olahraga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembinaan atlet berlangsung dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan maupun pelecehan. “Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat.…

Komisi III DPR RI menunjukkan sikap tegas kepada PT Hasana Damai Putra atas permasalahan akses Mushola yang berlarut-larut dengan warga cluster Vasana dan Neo Vasana. Putusan rapat ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penolakan akses musola dan permasalahan SHM tanah di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (26/02/2026). Sebelumnya, PT Hasana Damai Putra (HDP) selaku pengembang telah membahas dengan sejumlah pihak tanpa melibatkan warga setempat. Dalam berbagai pertemuan, solusi pembukaan akses musola telah disampaikan, mulai dari opsi pelebaran pagar hingga pemberian pintu akses dengan mempertahankan sistem pengamanan satu pintu (one gate system) sesuai dengan site…

Suasana hangat menyelimuti Aula Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen DPR RI, saat Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI menggelar Santunan Yatim Piatu dan Buka Bersama 2026. Mengusung tema “Mencari Keberkahan di Bulan Ramadan dengan Saling Berbagi”, kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang perjumpaan yang menghadirkan makna kemanusiaan di bulan suci. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron yang hadir langsung menyampaikan pesan yang kuat tentang tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan. Di hadapan anak-anak yatim, insan pers, dan undangan, ia menegaskan bahwa perhatian kepada fakir miskin dan anak terlantar adalah amanat konstitusi. “Selama negara memiliki…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, melaksanakan giat reses di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan agenda utama menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat. Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati menegaskan bahwa program BSPS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Dengan pendekatan pemberdayaan, masyarakat didorong menjadi aktor utama dalam pembangunan rumahnya secara swadaya, mulai dari perbaikan atap, lantai, dan dinding (ALADIN), hingga memastikan standar keamanan dan sanitasi terpenuhi. Dalam sambutannya, Sari Yuliati menekankan bahwa program BSPS bukan hanya sekadar pembangunan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menargetkan peningkatan signifikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada indikator-indikator RB yang belum mencapai target. Ia mengungkapkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI baru saja menerima nilai sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,64 dengan kategori A. Angka tersebut naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target SPTJM sebesar 87,2. “Peningkatan ini patut kita syukuri, tetapi belum cukup. Kita harus bekerja lebih terstruktur agar target 88,00 pada 2027…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak Perjanjian Dagang Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika Serikat terhadap keberlangsungan industri halal nasional. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghapus kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk impor tertentu dari Amerika Serikat. Hal ini dinilai dapat merugikan konsumen dan melemahkan posisi industri halal dalam negeri. “Jangan sampai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS itu malah dalam praktiknya tidak resiprokal karena merugikan Indonesia dengan tidak dihormatinya hukum tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku,” ujar Hidayat kepada medpolindo.com di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Ia…