DPR RI hari ini resmi membuka masa persidangan setelah menjalani reses sejak pertengahan Desember 2025 lalu. Saat membuka masa sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal sejumlah isu termasuk pentingnya mitigasi bencana alam. Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Puan memimpin langsung Rapat Paripurna ini didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Rapat Paripurna beragendakan tunggal yakni Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Di awal pidatonya, Puan…
Penulis: redaksi
DPR RI hari ini resmi membuka masa persidangan setelah menjalani reses sejak pertengahan Desember 2025 lalu. Saat membuka masa sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal sejumlah isu termasuk pentingnya mitigasi bencana alam. Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Puan memimpin langsung Rapat Paripurna ini didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Rapat Paripurna beragendakan tunggal yakni Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Di awal pidatonya, Puan…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru, memastikan para pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono, tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. “KUHP baru dan KUHAP baru berbeda dengan KUHP lama warisan Belanda dan KUHAP lama warisan orde baru,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (11/1/2026). KUHP lama menganut asas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya berdasarkan…
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dave menilai posisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave dikutip medpolindo.com, Senin (12/1/2026). Dave mengatakan Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel dalam konflik geopolitik global yang semakin meningkat. Dia mengatakan politik bebas aktif bukan hanya jargon. “Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak…
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai usulan pembentukan kementrian atau lembaga khusus perubahan iklim menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola iklim nasional. Usulan itu sekaligus mendorong pengembangan pasar karbon Indonesia yang dinilai masih stagnan. Ia menegaskan bahwa krisis iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui banjir rob, gelombang panas, polusi udara, hingga cuaca ekstrem. Jika tidak ditangani secara serius, kenaikan muka air laut bahkan berpotensi mengancam hingga 180 juta warga pesisir dan memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 30–40 persen pada 2050. “Situasi ini ironis. Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, respons kelembagaan kita…
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal DPR RI, Endang Suryastuti, menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memastikan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai dan tenaga pendukung di lingkungan DPR RI. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Penyerahan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Syahrizal Yusuf, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Sumatra Barat, Minggu (11/1/2026). Syahrizal Yusuf diketahui meninggal dunia pada 3 Desember 2025 akibat kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas kedinasan dalam rangka pengantaran bantuan…
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat permasalahan utama penanganan bencana di Sumatra. Kesimpulan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan selama 1-5 Januari 2025. Hal itu diungkapkan perwakilan Satgas Galapana DPR RI TA Khalid dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). “Sesuai arahan Ketua Satgas (Sufmi Dasco Ahmad), bahwa untuk meminta langsung kepada bupati mana prioritas (permasalahan) yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI ini Legislator asal Dapil Aceh II itu menjelaskan, permasalahan pertama yang harus diselesaikan…
DPR RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rakor yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu merupakan rapat koordinasi lanjutan setelah pertama kali digelar pada Selasa (30/12) lalu, yang juga dipimpin Dasco. “Rakor ini diselenggarakan supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabilitasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memastikan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional dan ke depan…
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Diketahui, Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara. “Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar pria yang kerap disapa Kang Aher itu dalam keterangan tertulis yang…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kritik yang disampaikan melalui Mens Rea adalah hal yang wajar. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat medium seni dan komedi, selama dilakukan dengan baik dan beretika,” ujar Abdullah dalam keterangan resminya kepada medpolindo.com, Jumat (9/1/2026). Legislator Fraksi PKB tersebut menegaskan, kritik yang disampaikan Pandji melalui materi komedi tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak untuk menyampaikan kritik, selama dilakukan dengan cara…