Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Dalam dialog bersama petani dan pelaku usaha lokal, Komisi IV menemukan bahwa potensi pertanian dan perikanan di wilayah Sorong dan sekitarnya sangat besar, namun masih belum tergarap optimal…
Penulis: redaksi
Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suprihartini menjelaskan bahwa tidak ada pembahasan atau materi tentang kenaikan gaji atau tunjangan Anggota DPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dan sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 lalu. “Tidak ada pembahasan tentang kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 lalu,” ujar Suprihartini saat menjadi Saksi dalam sidang terbuka MKD DPR RI atas lima anggota DPR RI Non-Aktif, di ruang sidang MKD, Senayan, Jakarta, $enin (3/11/2025). Tidak hanya itu, di bawah sumpah Supri, begitu ia…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan kondisi sektor pariwisata Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini, menurutnya, menjadi sebuah ironi, di mana di berbagai belahan dunia, pariwisata justru menjadi penyumbang utama APBN. Menurut Lamhot, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang sifatnya adalah regulator tidak dapat berdiri sendiri. Ia mempertanyakan kecukupan anggaran Kemenparekraf untuk membangun destinasi super prioritas dan menyarankan perlunya koordinasi yang kuat dengan BUMN Pariwisata seperti InJourney. Lamhot memberikan contoh kasus BUMN perhotelan, Hotel Indonesia Natour (HIN). Ia menyayangkan bahwa HIN hanya memiliki hotel di Bali, sementara destinasi menarik lainnya…
Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti ketimpangan distribusi program pembangunan yang dirasakan oleh daerah-daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke wilayah tersebut, ia menyebut banyak kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang menyampaikan keluhan mengenai belum meratanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah kepulauan. “Dalam kunjungan ini, kami mendengar curhat para kepala daerah dan teman-teman fraksi DPRD Provinsi. Intinya, mereka merasa distribusi program ke kabupaten-kabupaten di Maluku masih jauh dari harapan,” ungkap Sofwan di Ambon, Kamis (30/10/2025). Menurutnya, ketimpangan tersebut terjadi karena dua faktor utama, yakni lemahnya political will serta keterbatasan…
Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menyebut Pulau Salawati sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan program transmigrasi yang dijalankan pemerintah sejak era Presiden Soeharto. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Reses hari kedua Komisi IV DPR RI di Distrik Salawati Utara, Kampung Kalobo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Menurut Robert, di wilayah tersebut terdapat dua satuan pemukiman transmigrasi yang dibangun antara tahun 1981–1983. Para transmigran, yang datang dari berbagai daerah di Jawa, kini hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua dalam suasana harmonis dan saling mendukung pembangunan daerah. “Ini satu kerinduan saya, membawa teman-teman Komisi IV…
Komisi IV DPR RI menilai pembangunan pelabuhan perikanan di Papua merupakan langkah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan memperkuat industri kelautan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menjelaskan bahwa hingga kini Papua belum memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) maupun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang representatif. “Papua belum punya pelabuhan perikanan. Akibatnya kapal pengawas dan kapal penangkapan ikan tidak bisa tambat labuh, dan hasil tangkapan tidak bisa didaratkan di sini,” ujarnya kepada medpolindo.com, usai pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2015). Menurutnya, ketiadaan pelabuhan memicu aktivitas transhipment atau pemindahan hasil tangkapan di tengah laut yang mengurangi potensi ekonomi…
Komisi IV DPR RI menilai tantangan terbesar dalam pengembangan ketahanan pangan di Papua bukan hanya soal teknis dan regulasi, tetapi juga faktor kultural masyarakat setempat. Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono menjelaskan bahwa meskipun Papua memiliki potensi pertanian yang tinggi, preferensi masyarakat terhadap pangan lokal seperti sagu menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pangan nasional. “Produksi padi bisa melimpah, tapi masyarakat Papua lebih memilih makan sagu. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi soal kebiasaan dan budaya makan,” kata Guntur kepada medpolindo.com di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menilai, kebijakan pangan nasional…
Komisi IV DPR RI menilai Provinsi Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra pertanian baru di Indonesia. Potensi tersebut, jika dikelola dengan baik, dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan saat memimpin kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV bertemu dengan sejumlah mitra kerja sektor pertanian seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Badan Karantina, serta pemerintah daerah. “Lahan di Papua ini sangat luas dan subur, tapi belum semuanya dimanfaatkan secara optimal. Dengan dukungan teknologi dan SDM yang memadai,…
Komisi IV DPR RI menyoroti lemahnya sistem pengawasan laut di wilayah Papua. Minimnya fasilitas pelabuhan dan kapal patroli membuat potensi besar sumber daya kelautan di kawasan timur Indonesia itu belum termanfaatkan secara maksimal dan masih rawan praktik illegal fishing. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan hal itu saat memimpin kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Badan Pengawasan Kelautan, ia menerima berbagai laporan terkait keterbatasan sarana pengawasan dan patroli di wilayah perairan Papua. “Potensi laut Papua luar biasa. Setiap tahun ribuan ikan tuna keluar dari wilayah ini. Tapi kapal patroli kita sedikit dan pelabuhannya tidak…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan DPR menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kewajiban pemenuhan kuota perempuan dalam kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “DPR RI tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat,” kata Puan dalam rilis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini mengenai keterwakilan perempuan pada AKD DPR RI. Melalui putusan nomor 169/PUU-XXII/2024 itu, MK menyatakan bahwa setiap AKD mulai dari Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar),…